Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Saturday, January 18, 2020

Mendedah Jiwasraya Gate Dalam Prespektif Hukum Islam



Endah Sulistiowati
(Dosen Online UniOl 4.0 Diponorogo, Pecinta Literasi Anak Indonesia, Dir. Muslimah Voice)

Jelang kwartal ke tiga tahun 2019 masyarakat dikejutkan oleh masalah Jiwasraya yang juga sering disehut Jiwasraya Gate. PT Asuransi Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 Triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp 32,89 triliun untuk kembali sehat. Kementerian BUMN menyebut masalah yang terjadi merupakan kejahatan kerah putih (white collar crime), sebab kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ruang dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh otoritas terkait.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara oleh Jiwasraya sebesar Rp 10,4 triliun karena menggoreng saham investasi. Pihak yang terkait mulai tingkat direksi, general manager, dan pihak lain di luar Jiwasraya. Pada Rabu (8/1/2019) BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya, laba perseroan sekal 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi publik (window dressing).

Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menerima laporan dari Kementrian BUMN terkait indikasi kecurangan di Jiwasraya. Selain Kejagung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Hal ini dianggap kasus kerugian negara terbesar ke-2 yang dialami oleh negara setelah kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) pada akhir tahun 1998 lalu. Dan menjadi kasus besar yang ke tiga yang ditengarai melibatkan pusaran kekuasaan, sehingga penanganan yang dipertontonkan pada khalayak cenderung lamban dan berbelit-belit.

/Apakah yang Menjadi Tumpuan Kasus Jiwasraya?/

Ibarat fenomena gunung es, kasus Jiwasraya baru muncul. Padahal kasus ini termasuk kasus lama. Hingga 'meletus' di November tahun lalu. Menteri BUMN, Erick Thohir memaparkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung), setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan.

Kementerian BUMN juga menduga investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Bahkan aliran dana yang tidak jelas inilah semakin menguatkan dugaan terjadi bancakan yang menyeret para pemilik kebijakan dan pemegang kekuasaan.

Setidaknya ada dua permasalahan utama yang perlu diuraikan dalam permasalahan Jiwasraya ini. Pertama,  nengapa Jiwasraya Gate yang diduga merugikan keuangan negara hingga lebih dari 13 Trilyun terjadi padahal BUMN ini sempat mendapatkan banyak penghargaan kualitas managerialnya? Kedua,  mengapa penanganan dugaan adanya tindak pidana korupsi Jiwasraya Gate terkesan lamban, apalagi jika ditinjau dari perspektif hukum Islam agar tidak terkesan berbelit-belit?

/ Potensi Adanya Salah Kelola dalam Jiwasraya Gate/

Pemberantasan korupsi kian hari malah semakin akut. Bahkan semangat untuk menuntaskan agenda besar ini tampaknya kian hari kian meredup. Penerapan sistem demokrasi liberal pasca reformasi justru membuat kasus-kasus korupsi menjadi lingkaran setan yang tak bisa diputus. Persoalan penegakan hukum malah akhirnya semakin ruwet.

Skandal perampokan uang negara, pencucian uang, korupsi, dan lainnya sering terjadi dalam sistem politik demokrasi. Begitupun ketika berpadu dengan ekonomi kapitalisme. Penguasa itu memang tak tahan godaan menumpuknya uang. Seolah ingin segera memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, mumpung duduk di kursi basah.

Persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi objek penyidikan Kejaksaan Agung R.I., bermula dari terjadinya gagal bayar polis produk asuransi JS Saving Plan milik nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp 12,4 triliun yang mengemuka ke publik. Polis ini sedianya jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 tapi manajemen mengungkapkan belum bisa melakukan pembayaran.

Dalam proses pemeriksaan, Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian. Investasi pada aset yang berisiko tinggi demi mengejar high return disinyalir menjadi salah satu sebab utama Jiwasraya mengalami gagal bayar.

Potensi Kerugian sementara yang dihitung oleh Kejagung nilainya mencapai Rp 13,7 T. Nilai ini akan sangat mungkin bertambah, karena perhitungan Kejagung masih belum paripurna.

Terlebih lagi, untuk memperoleh kerugian yang bersifat fixd, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh Kejagung. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga resmi Negara yang memiliki otoritas penuh berdasarkan undang-undang untuk menghitung besarnya kerugian negara pada kasus Jiwasraya.

Menurut Kejaksaan Agung, terdapat sebanyak 22,4% dana kelolaan Jiwasraya diinvestasikan dalam bentuk kepemilikan saham. Dari angka itu sebanyak 95% dana kelolaan justru ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.

Selain penempatan dana kelolaan pada investasi saham, dana kelolaan juga yang ditempatkan pada reksa dana namun menggunakan manajer investasi yang berkinerja buruk. akibatnya, Jiwasraya sampai Agustus 2019 menanggung potensi kerugian Rp 13,7 triliun.

/Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi pada BUMN Jiwasraya/

Ada sebagian kalangan menduga, BUMN adalah perseroan terbatas yang tunduk pada prinsip-prinsip perseroan terbatas yang terikat dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Karenanya, berdasarkan asumsi ini setiap kerugian yang ditimbulkan perseroan tunduk pada hukum perdata bukan pidana.

Proses pengembalian kerugian juga tunduk pada hukum perdata baik dengan upaya melakukan gugatan perdata maupun pengajuan permohonan pailit pada perseroan. Pertanggungjawaban kerugian juga hanya berlaku sebatas kepemilikan saham dan tidak terkategori pertanggungjawaban pribadi (natuurlijke Person) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT, yang menyebutkan "pemegang saham Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".

Kerugian yang dialami BUMN juga dianggap kerugian perdata berdalih pada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.

Selanjutnya, Pasal 11 menyatakan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang telah diubah menjadi UU No. 40 tahun 2007). BUMN yang berbentuk Perum juga adalah bagian badan hukum yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. (http://www.pojok-aktivis.com/2020/01/dugaan-tindak-pidana-korupsi-pada-kasus.html?m=)
Namun yang menjadi pokok persoalan pada BUMN sehingga berbeda perlakuannya ketimbang perseroan terbatas secara umum adalah adanya sejumlah saham BUMN yang merupakan Saham Negara melalui proses Penyertaan Modal Negara. Sementara itu, asal muasal Penyertaan Modal Negara berasal dari APBN.

Dengan demikian didalam BUMN terdapat unsur 'Keuangan Negara' melalui penyertaan modal negara yang berasal dari BUMN. Karenanya, jika terdapat penyimpangan pengelolaan yang menyebabkan kerugian maka kerugian itu terkategori kerugian negara.

Adapun keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

Kerugian Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (lihat pasal 1 ayat [15] UU BPK). Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (lihat pasal 10 ayat [2] UU BPK).

Dengan demikian jelaslah bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Jiwasraya tunduk pada UU keuangan negara, termasuk dan terkategori uang negara, dan menjadi objek pemeriksaan BPK sebagai lembaga resmi negara yang bertugas untuk menemukan dan menghitung jumlah kerugian negara. Dengan kata lain, kerugian Jiwasraya terkategori tindak pidana korupsi.

/Lambannya Penuntasan Jiwasraya Terganjal Politik Saling Sandera/

Penanganan Kasus Jiwasraya terkesan lamban. Sampai tulisan ini dibuat belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Tumpang tindih kewenangan lembaga negara dalam penanganan kasus Jiwasraya masuk sebagai salah satu dari sekian banyak penyebab terlunta-luntanya kasus ini.

Apalagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus Jiwasraya adalah para pemilik kekuasaan yang satu sama lain ibarat saling memegang kartu truf yang bisa dikeluarkan kapan pun diperlukan. Saling lempar statemen yang membuat kasus ini hanya panas dipermukaan saja, katena di dalamnya sarat dengan berbagai kepentingan, sehingga menjadi sebuah keniscayaan jika masalah-masalah seperti ini terus berulang.

Terlunta-luntanya kasus BLBI dan Bank Century mengkonfirmasi bahwa kepentingan menjadi hal utama dan pertama bisa diselesaikannya sebuah kasus atau tidak. Apalagi drama penangkapan OTT KPK berusaha ditunjukkan penguasa untuk meyakinkan rakya bahwa mereka bisa menyelesaikan kasus korupsi, tapi mengapa dengan kasus besar yang melibatkan jumlah uang yang besar serta nama-nama besar sulit ditaklukkan? Penulis yakin para pembaca sudah tahu jawabannya. Menurut Derrida setiap tindakan korup misalnya berupa gratifikasi dan bentuk lainnya itu selalu tersandera dua hal yaitu kepentingan dan waktu. Keduanya bisa menjadi kartu truf untuk saling menyandera.

/Mungkinkah Ada Jalan Keluar Dari Akutnya Lingkaran Setan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam?/

Bisakah Indonesia keluar dari lingkaran setan kasus korupssi? Jawabannya sangat bisa, karena korupsi adalah masalah yang kedudukannya berada dalam wilayah yang dikuasai manusia. Asal manusianya berkeinginan kuat maka masalah korupsi bisa dituntaskan.

Korupsi dalam Syariah Islam disebut dengan perbuatankhianat, orangnya disebut khaa`in, termasuk di dalamnya adalah penggelapan uang yang diamanatkan atau dipercayakan kepada seseorang. Tindakan khaa`in ini tidak termasuk definisi mencuri (sariqah) dalam Syariah Islam, sebab definisi mencuri (sariqah) adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam (akhdzul maal ‘ala wajhil ikhtifaa` wal istitar). Sedang khianat ini bukan tindakan seseorang mengambil harta orang lain, tapi tindakan pengkhianatan yang dilakukan seseorang, yaitu menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepada seseorang itu. (Lihat Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31).

Karena itu, sanksi (uqubat) untuk khaa`in (pelaku khianat) bukanlah hukum potong tangan bagi pencuri (qath’ul yad) sebagaimana diamanatkan dalam QS Al Ma`idah : 38, melainkan sanksi ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim.

Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda : “Laysa ‘ala khaa`in wa laa ‘ala muntahib wa laa ‘ala mukhtalis qath’un.” (Tidak diterapkan hukum potong tangan bagi orang yang melakukan pengkhianatan [termasuk koruptor], orang yang merampas harta orang lain, dan penjambret).” (HR Abu Dawud). (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31).

Lalu kepada koruptor diterapkan sanksi apa? Sanskinya disebut ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sansinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekedar nasehat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).

Pada dasarnya, faktor utama penyebab korupsi adalah faktor ideologi. Ini berarti, langkah paling utama dan paling penting yang paling wajib dilakukan adalah menghapuskan pemberlakuan ideologi demokrasi-kapitalis itu sendiri. Selanjutnya, setelah menghapuskan ideologi yang merusak itu, diterapkan Syariah Islam sebagai satu-satunya sistem hukum yang semestinya berlaku di negeri ini.

Tak dapat dipungkiri, di Indonesia berlaku pluralisme sistem hukum. Pluralisme sistem hukum ini sebenarnya adalah warisan kafir penjajah, bukan inisiatif asli bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Dalam sistem hukum plural ini terdapat 3 (tiga) sistem hukum; yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum Barat.

Menurut penulis, secara normatif, sistem hukum plural ini haram hukumnya diterapkan menurut Aqidah Islam. Bukankah dalam Al-Qur`an Allah sudah berfirman yang berbunyi,”Laa yusyrik fi hukmihi ahadan.” Artinya, Allah tidak mengambil seorangpun sebagai sekutu-Nya dalam menetapkan hukum. (QS Al-Kahfi : 26). Maka, sistem hukum plural yang syirik dan warisan kafir penjajah ini sudah semestinya dihapuskan dari muka bumi. Melaksanakan sistem syirik ini bagi kami sama saja dengan melanggengkan penjajahan di negeri ini.

Dengan diterapkannya Syariah Islam (nantinya) sebagai satu-satunya sistem hukum tunggal di negeri ini, maka Syariah Islam akan dapat memainkan perannya yang sangat efektif untuk memberantas korupsi, baik peran pencegahan (preventif) maupun penindakan (kuratif).

/Langkah Preventif Untuk Mencegah Tingginya Tingkat Korupsi/

Secara preventif paling tidak ada 7 (tujuh) langkah untuk mencegah korupsi menurut Syariah Islam sebagai berikut :

Pertama, rekrutmen SDM aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan berasaskan koneksitas atau nepotisme. Dalam istilah Islam, mereka yang menjadi aparatur peradilan wajib memenuhi kriteria kifayah (kapabilitas) dan berkepribadian Islam (syakhshiyah islamiyah). Nabi SAW pernah bersabda,“Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Hari Kiamat.” (HR Bukhari). Umar bin Khaththab pernah berkata,“Barangsiapa mempekerjakan seseorang hanya karena faktor suka atau karena hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin.”

Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Khalifah Umar bin Khaththab selalu memberikan arahan dan nasehat kepada bawahannya. Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy’ari,”Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Kalau kamu menundanya, pekerjaanmu akan menumpuk….”

Ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. Sabda Nabi SAW,”Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak punya rumah, hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tak punya isteri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan.” (HR Ahmad). Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar,”Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat.”

Keempat, Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara. Nabi SAW bersabda,“Barangsiapa yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.” (HR Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi SAW berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran.” (HR. Ahmad).

Kelima, Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Khalifah Umar bin Khaththab pernah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya.

Keenam, adanya teladan dari pimpinan. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya. Maka Islam menetapkan kalau seseorang memberi teladan yang bagus, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang meneladaninya. Sebaliknya kalau memberi teladan yang buruk, dia juga akan mendapatkan dosa dari yang mengikutinya.

Ketujuh, pengawasan oleh negara dan masyarakat. Umar bin Khaththab langsung dikritik oleh masyarakat ketika akan menetapkan batas maksimal mahar sebesar 400 dirham. Pengkritik itu berkata, “Engkau tak berhak menetapkan itu, hai Umar.”
(https://mediaumat.news/sistem-peradilan-islam-solusi-ideal-cegah-korupsi/)

Kasus Jiwasraya ini sangat melukai hati publik. Disaat rakyat dibebani dengan berbagai pungutan dan beban hidup, dana BUMN yang merupakan harta Negara yang notabene juga uang rakyat justru dikorupsi. Rakyat secara umum khususnya para tertanggung Jiwasraya tentu mengharapkan solusi yang kongkrit dan berkeadilan, bukan solusi yang justru menambah beban dan masalah. Cukuplah kasus Century dan skandal BLBI yang dijadikan 'kasus perahan para maling' untuk memeloroti anggaran rakyat.

Negara wajib hadir membela kepentingan rakyat, negara tidak boleh membela dan melindungi gerombolan maling yang merampok uang rakyat. Karena negara tidaklah sebagai regulator apalagi sebagai tempat untuk memperkaya diri dan partai dengan menjadikan BUMN sebagai bancakan yang mengenyangkan.

Sayangnya berharap lebih pada negara saat ini ibarat kita berharap ada bulan jatuh dipangkuan. Khayal. Namun, Islam memberikan segala yang rakyat butuhkan, Islam hadir untuk menebarkan berkah dan rahmat. FainsyaAllah jika Islam diterapkan secara kaffah jangankan masalah korupsi, bahka semua permasalahan bisa diselesaikan dengan tuntas.

Kalau memang korupsi telah terjadi, Syariah Islam mengatasinya dengan langkah kuratif dan tindakan represif yang tegas, yakni memberikan hukuman yang tegas dan setimpal. Hukuman untuk koruptor masuk kategori ta’zir, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuknya mulai dari yang paling ringan, seperti nasehat atau teguran, sampai yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Berat ringannya hukuman disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).[]

No comments:

Post a Comment

Adbox