Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, January 19, 2020

Melambungnya Harga Tabung Gas Elpiji Konsekuensi Liberalisasi Migas!



Aminudin Syuhadak
(Direktur LANSKAP)

Rencana pengurangan subsidi tabung gas elpiji 3 kilogram mendapat reaksi penolakan sebagian kalangan.

Kenaikan harga elpiji berpotensi akan membuka kesempatan luas kepada perusahaan swasta untuk berbisnis elpiji di Indonesia. Kenaikan harga elpiji bersubsidi akan membuat bisnis gas yang dilakukan perusahaan asing akan semakin berkembang.

Tingginya disparitas harga antara gas subsidi dengan non subsidi telah membuat operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBE) asing . Hal itu disebabkan produk yang dijualnya kurang diminati masyarakat karena lebih mahal dibanding gas subsidi.

Kebijakan pengurangan subsidi ini adalah implementasi dari pencabutan subsidi yang sejak lama didektekan oleh IMF melalui LoI, Bank Dunia dan lembaga interasional lainnya.

Semua itu pada dasarnya adalah implementasi dari linberalisasi migas yang dilegalkan melalui UU Migas No. 22/2001. UU Migas ini telah melegalkan liberalisasi migas baik di sektor hulu maupun sektor hilir. Liberalisasi sektor hulu sudah dilakukan hampir total. Kenaikan harga BBM adalah implementasi dari liberalisasi di sektor hilir. Tentang sektor hilir UU Migas No. 22 tahun 2001diantaranya menyatakan: menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan   Niaga   secara   akuntabel   yang   diselenggarakan   melalui   mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan (Pasal 2).

Selanjutnya tahun 2003 diterbitkan PP No. 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Persero. Tujuan utama persero adalah mendapatkan keuntungan (Pasal 2) dan keputusan tertinggi ada pada RUPS. (Tahun 2011 anak Perusahaan Pertamina PT Pertamina Hulu Energy direncanakan akan melakukan Initial Public Offering [IPO] di Bursa Saham).

Berikutnya tahun 2006 diterbitkan Perpres No. 5 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional yang mengarahkan harga energi ke harga keekonomian (maksudnya harga pasar). Pasal 3c menyatakan: "Penetapan kebijakan harga   energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap     mempertimbangkan bantuan bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu tertentu.”

Dari semua itu, liberalisasi migas sejak hulu hingga hilir telah dilegalkan dan disistematiskan melalui berbagai UU dan Peraturan. Siapapun yang memerintah negeri ini selama masih berpegang pada semua peraturan yang mengamanatkan liberalisasi total migas maka ia harus membuat kebijakan sebagai implementasi riol dari liberalisasi migas itu. Masalahnya tinggal maslaah timing, penentuan waktu kapan kebijakan itu diambil.

Liberalisasi total migas itu pada dasarnya merupakan apa yang diinginkan oleh asing. Mereka mendektekannya melalui instrumen utang yang terus dikucurkan pada negeri ini baik utang melalui pemerintah negara Barat (AS, Kanada, Australia, Jepang, Inggris dsb) maupun utang melalui lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank DUnia, ADB, USAID dan sebagainya.

Jika dirunut ke belakang, IMF dan Bank Dunia berperan mendektekan berbagai peraturan dan UU yang meliberalisasi sektor migas. Hal itu tercantum dalam Letter of Intent (LoI) Pemerintah dengan IMF.

Di dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000) disebutkan: (pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional).

Lalu di dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001) disebutkan: "...Pemerintah [Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkan pada MEFP 2000. Secara khusus pada bulan September, UU Listrik dan Migas yang baru akan diajukan ke DPR. Menteri Pertambangan & Energi telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus secara bertahap subsidi BBM dan mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil."

Pada tahun 2000 Bank Dunia melakukan studi mengenai minyak dan gas di Indonesia (Indonesia Oil and Gas Sector Study–World Bank, June 2000). Studi tersebut merekomendasikan agar draf UU Migas yang diajukan kepada parlemen pada tahun 1999 harus berlandaskan pada semangat kompetisi, berorientasi pasar, menghilangkan intervensi pemerintah, serta konsisten mengikuti auturan-aturan yang berlaku di internasional.

Berikutnya di dalam dokumen Bank Dunia, Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001)disebutkan: (Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik... Banyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya).

Lalu dilanjutkan pada program energy and mining development, Loan No. 4712-IND tahun 2003 melalui kucuran utang luar negeri sebesar US$ 141 juta untuk proyek "Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project" untuk mendorong pemerintah menghilangkan subsidi BBM secara bertahap. Tujuan dari proyek yang akan berakhir pada bulan Desember 2008 ini, adalah untuk mendukung pemerintah menghilangkan subsidi BBM serta membangun pondasi untuk sektor energi yang layak secara komersil.

Dalam negara demokrasi - kapitalistik, penghilangan subsidi adalah puncak dari liberalisasi ini yang masih belum dicapai dan itu akan terus didesakkan (didiktekan) untuk sesegera mungkin dijalankan oleh Pemerintah demokrasi.

Masyarakat tentu khawatir, jika pemerintah nurut pada apa yang dimaui asing itu, bahkan mencari berbagai argumentasi untuk membenarkannya. Disisi lain, kebijakan itu tetap diambil, mungkin saja dengan suka rela dan sadar, meski menyusahkan rakyat banyak dan menyebabkan rakyat yang sejatinya adalah pemilik kekayaan alam negeri ini termasuk migas, tidak lebih banyak menikmati hasilnya dan merasakan kesejahteraan dari hasil pengelolaannya.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox