Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Thursday, January 23, 2020

LOGIKA PROFIT DIBALIK PAJAK IKAN ARWANA


Oleh Zawanah Filzatun Nafisah*

Tak dipungkiri, Kalbar memiliki kekayaan sumber daya ikan yang melimpah. Menurut data Balitbang Kementrian KKP, dari sungai terpanjang di Indonesia yakni Sungai Kapuas, terdapat 200 lebih jenis atau spesies ikan. Mulai dari ikan gabus, patin, baung, tapah, belida, semah jelawat, ringgau, rotia, betutu, tengadak, lais, cat fish dan sejumlah jenis ikan air tawar lainnya.  Ikan yang cukup menyita perhatian sekaligus menjadi ikon eksotik Kalbar adalah ikan arwana (Scleropages).

Ikan arwana banyak terdapat di Sungai Kapuas, khususnya lagi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Ikan air tawar yang berwarna keperak-perakan ini makin menjadi primadona ketika tahun lalu berhasil menjuarai kontes ikan internasional di China sehingga terjual seharga 875 juta rupiah. Ikan arwana khususnya dengan jenis Super Red (Siluk Merah) yang sudah mendunia ini, dikategorikan oleh Asosiasi Penangkaran dan Penjual Siluk Indonesia sebagai aset daerah. Bahkan termasuk satwa yang dilindungi menurut daftar Convention of Internasional Trade on Endanger Species of Flora and Fauna (CITES) dan Permen KP No. 21 tahun 2014. Mengingat populasinya mulai berkurang karena penangkapan dan daya biak rendah. Sehingga ketikapun keluar negeri tidak boleh berukuran kurang dari 12 cm dan hanya sebagai ikan hias.

Namun, asosiasi menilai bahwa pemerintah belum memberikan perhatian secara optimal kepada ikan arwana. Padahal ikan arwana berpotensi mendongkrak ekonomi Kalbar. Walau saat ini, masyarakat sendiri masih membuat penangkaran ikan tersebut secara mandiri. Mereka tergabung dalam rukun nelayan yang sebagian besar membuat penangkaran di Sungai Kapuas, Danau Sentarum, Danau Empangau dan lain-lain.

Disatu sisi, ikan arwana harus dilindungi, lokasi penangkaran masih harus dievaluasi dampaknya dan disisi lain memiliki daya jual tinggi. Tentu hal ini harus serius difikirkan oleh pemerintah. Lihatlah bagaimana upaya masyarakat adat Kapuas Hulu misalkan, yang telah memulai memberikan aturan adat dalam menangkar Ikan Arwana tersebut. Mereka membedakan zona ekonomi dan zona perlindungan ikan arwana serta tidak sembarang ukuran ikan arwana yang boleh ditangkapi karena akan disanksi adat.

Tahun 2020 masyarakat harus menghadapi banyaknya problem diantaranya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dicabutnya subsidi gas 3Kg, naiknya tarif dasar listrik, naiknya harga sembako dan banyak lagi tuntutan ekonomi lainnya. Ditambah pada tahun ini, ternyata pemerintah akan memberlakukan kenaikan pajak dana bagi hasil dari penjualan ikan arwana (Tribunnews.com,20/01/2020). Hal ini jelas akan menambah beban bagi masyarakat. Sementara perdagangan ikan arwana sendiri belum ada regulasi yang jelas. Masih berpatokan pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pajak ikan arwana itu sendiri telah membebani penangkar dan pengekspor ikan arwana. Jangan sampai karena memandang besarnya nilai jual arwana, pajak dinaikkan bahkan kekurangan tiga tahun kebelakang pun harus dibayar, jelas ini merupakan logika profit. Sementara regulasi pemerintah, idealnya adalah logika benefit, kemanfaatan bukan keuntungan semata. Jika dianggap ekonomi rakyat seputar ikan arwana selama ini dianggap tidak berkontribusi pada daerahnya, tentu bukan dengan menarik pajaknya. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin jika ada komoditi baru yang menggiurkan akan dikenakan pajak juga, demikian terus menerus. Sampai-sampai apapun yang ingin dikelola masyarakat dari bumi ciptaan Allah ini, dihantui pajak, pajak dan pajak. Tidakkah itu seperti memalak rakyat dibalik pajak. 

Pajak itu adalah salah satu kebijakan yang popular dalam sistem kapitalisme. Di negeri terbesar penganut ideologi ini yakni Amerika Serikat, pajak pribadi bahkan hingga 50% lebih memodali roda pemerintahannya. Termasuk yang miskin pun wajib bayar pajak. Sehingga tak heran banyak praktek upaya menghindari pajak. Celah ini pula yang dimanfaatkan para korporasi dan orang-orang kaya untuk menyembunyikan kekayaannya ke lain negara yang punya kebijakan suaka pajak (tax haven). Sistem perpajakan yang tidak adil ini, diterapkan di semua negara berkembang bahkan negeri-negeri kaum muslimin.

Padahal kita tahu, dalam Islam pun sebenarnya ada pajak (dlaribah). Namun pajak yang berbasis pada kekayaan masyarakat, dikelola setepat mungkin oleh Khalifah hanya pada kondisi terdesak misalkan kekosongan baitul mal. Hanya dibebankan pada yang benar-benar kaya dengan cara penarikan yang ma’ruf. Itupun tidak berlaku lama dan tidak selamanya seperti pajak yang diberlakukan di sistem kapitalisme. Peruntukan pajak pun adalah pada kebutuhan yang juga mendesak terkait urusan fakir miskin, urusan jihad dan bencana. Keuangan negara ini dikelola harus menjadi satu kesatuan dengan sistem lainnya yang secara kaffah berdasarkan syariat Islam. Tidak mustahil kesejahteraan masyarakat Kalbar pun dapat terjamin dari sumber daya alam yang dikelola, ketika sistem yang mengaturnya adalah sistem Islam. Insya Allah.[]

*Penulis adalah pengamat kebijakan publik dan kandidat master of social science

No comments:

Post a Comment

Adbox