Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, January 19, 2020

Harga Elpiji 3 kg Akan Naik, Ada Kesalahan Fatal Pada Politik Energi di Negeri Ini



Mahfud Abdullah
(Direktur Indonesia Change)

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberlakukan subsidi tertutup LPG 3 kilogram langsung ke masyarakat pada paruh kedua 2020. Namun hingga kini Presiden Joko Widodo menyatakan belum ada kepastian harga gas elpiji ukuran 3 kilogram yang baru. Harga gas yang baru ini akan diberlakukan terkait rencana diterapkannya subsidi tertutup gas minyak cair atau LPG 3 kilogram.

Adapun yang lebih mendasar dari ini adalah masyarakat dipaksa untuk menerima kebijakan Pemerintah ini dan tidak diberi pilihan energi lain. Kebijakan Pemerintah itu muncul tentu saja karena politik energi dan pengelolaan kekayaan umum yang salah mengikuti sistem Kapitalisme.

Sistem Kapitalisme apalagi dengan mazhab neoliberal menghendaki agar subsidi dalam segala bentuknya dihapuskan. Artinya, sangat mungkin ke depan, ketika Pemerintah memutuskan menghapus subsidi gas tiga kiloan maka rakyat dipaksa membeli sesuai harga keekonomian. Pada saat itu nanti, besar kemungkinan akan timbul masalah lagi di tengah masyarakat.

Masalah ini semua berawal dari kesalahan politik energi. Pertama: masyarakat dipaksa mengkonsumsi jenis energi yang mahal, yaitu BBM (termasuk elpiji) daripada LNG yang jauh lebih murah dan ramah lingkungan. LNG ini justru diekspor habis-habisan ke Cina, Singapura atau Korea dengan harga amat murah. Kontrak LNG Tangguh ke Cina yang sedang dihebohkan saat ini harga efektifnya lebih murah daripada LPG 3 kg yang bersubsidi. Jadi, saat subsidi untuk rakyat terus dikurangi, Pemerintah justru mensubsidi Cina. Kontrak ini berjangka waktu 25 tahun.

Kedua: tidak ada pemihakan pada kebutuhan pasar dalam negeri. UU 22/2001 tentang Migas, meskipun beberapa pasalnya yang sangat liberal telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap saja belum menjadi UU yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri. Akibatnya, pabrik Pupuk Iskandar Muda dan Pabrik Pupuk Aceh-Asean, yang keduanya ada di Aceh, misalnya, harus ditutup karena tidak mendapat pasokan gas. Demikian juga PLN yang tidak mendapat jaminan pasokan batubara 200 juta ton/tahun sehingga sekarang ada pemadaman bergilir. Rakyat juga tidak bisa mendapat sumber energi, termasuk minyak dan gas, dengan mudah dan murah.

Ketiga: kita tidak mengembangkan infrastruktur agar masyarakat menikmati energi secara baik dan efisien. Pipa gas alam dari Natuna dikabarkan justru disalurkan ke Singapura. Infrastruktur jaringan pipa agar bisa mensuplai gas untuk masyarakat justru tidak pernah atau sangat minim dibangun.

Walhasil, kita memang memiliki energi, tetapi tidak mengelolanya. Sebesar 85% ladang migas dikuasai asing. Bahkan kontrak-kontraknya tidak masuk akal. Misal: di Blok Cepu, Exxon telah berubah dari sekadar technical assistance menjadi pemilik (owner).

Akibat migas dikuasai swasta apalagi swasta asing maka rakyat yang katanya jadi pemilik kekayaan itu mengalami kesulitan untuk mendapatkannya dan harus membeli dengan harga mahal.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox