Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, January 19, 2020

Duh, Harga Elpiji 3 kg Akan Naik Menjadi 35.000 Per Tabung? Padahal Indonesia Kaya Gas Lho...



Fajar Kurniawan
(Analis Senior PKAD)

Rencana pemerintah untuk mencabut subsidi elpiji 3 kilogram (kg) pada pertengahan tahun 2020 menuai pro kontra. Diperkirakan harganya akan naik menjadi Rp 35.000 per tabung.

Pemerintah dikabarkan berencana membagikan voucer gas elpiji kepala para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta menerapkan skema penyaluran elpiji 3 kg secara tertutup. Diperkirakan sebagian masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah khawatir, kalau subsidi gas elpiji 3 kg dicabut, otomatis harga mahal yang artinya masyarakat miskin kesulitan untuk membeli. Apalagi saat bersamaan banyak harga kebutuhan pokok yang merangkak naik, sehingga menambah beban masyarakat.

Ironis, padahal sudah jamak diketahui bahwa Negara Indonesia dikarunia oleh Allah SWT sumber daya alam gas yang sangat melimpah . Saat ini saja Indonesia memiliki cadangan gas bumi sekitar 152,89 triliun standard cubic feet (TSCF). Dengan produksi gas per tahun sebesar 471.507 MMSCF, cadangan gas di perut bumi Indonesi bisa cukup dikonsumsi lebih dari 40 tahun ke depan. Kemungkinan cadangan gas tersebut akan terus bertambah dengan ditemukannya cadangan gas baru. Ironisnya di tengah kelimpahan gas bumi tersebut PT Pertamina (Persero) tetap ingin menaikkan harga Elpiji, LPG (liquified petroleum gas)  yaitu gas minyak bumi yang dicairkan yang merupakan  campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam.

Pertanyaannya Bumi Indonesia yang kaya gas, seharusnya seluruh rakyatnya dapat menikmati elpji dengan harga murah bahkan gratis tapi kenapa dengan harga elpiji seperti saat ini yang relatif mahal pemerintah masih mengalami kerugian. Ternyata semua itu akibat salah pengelolaan sumber daya gas. Betapa tidak ternyata sebagian besar gas tersebut digunakan untuk ekspor demi memenuhi kebutuhan industri negara lain. Salah pengelolaan ini  dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum saja tapi juga dialami oleh kalangan industri.

Akibat salah pengelolaan ini Indonesia yang kaya gas tapi rakyatnya mesti memenuhi kebutuhan gas dari negara lain . Kondisi ini tidak terlepas dari paradigma negara Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk gas. Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi kapitalis. Dalam pandangan sistem demokrasi kapitalis sumber daya alam yang jumlahnya melimpah harus segera dikelola agar dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Pemahaman ekonomi kapitalis ini sejalan dengan paham induknya yaitu, laissez-faire, kebebasan (minimnya) intervensi pemerintah dan kebebasan kepemilikan. Dalam rangka produksi barang dan jasa sebesar-besarnya, masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dengan intervensi pemerintah yang minim. Ekonomi kapitalis tidak mengatur tentang kepemilikan, siapapun boleh memiliki apapun selama mereka mampu untuk membelinya.

Kebijakan ini akan menimbulkan masalah jika yang dimiliki oleh orang-orang mampu tersebut adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat luas. Seperti gas sebagai sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Di Indonesia, barang tambang migas dikuasai swasta bahkan pihak asing, akibatnya rakyat harus membayar mahal untuk bensin, gas, dan listrik. Efek lanjutannya, masyarakat juga harus membayar mahal untuk barang-barang alat pemenuhan kebutuhan hidupnya, karena produksi barang tersebut membutuhkan energi dan bbm untuk transportasinya.

Bagaimana dengan peran negara? Negara berperan hanya sebagai pengatur(regulator). Negara diarahkan untuk semakin mengurangi intervensinya terhadap aktivitas perekonomian di masyarakat. Subsidi BBM, gas dan listrik , setiap tahunnya semakin berkurang, masyarakat diarahkan untuk membayar sesuai dengan harga jual di pasar internasional. Lemahnya peran negara ini semakin terlihat di saat kebutuhan gas dalam negeri meningkat tapi negara tidak bisa menghentikan ekspor gas karena sudah terikat kontrak jangka panjang dengan perusahaan asing sebagai pemilik dan pengelola migas meskipun harga ekspor tersebut sudah jauh lebih rendah dari  harga pasar internasional.

Ini jelas kebijakan yang tidak adil dan tidak masuk akal. Mana mungkin rakyat Indonesia yang sejatinya pemilik gas harus membayar harga elpiji dengan harga pasar internasional, sementara negara asing 'disubsidi'.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox