Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, January 24, 2020

BERANI ADIL PADA GAGASAN RADIKAL


Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si
(Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

Muhasabah diri kala bangsa dilanda bencana bertubi-tubi seharusnya menjadi sikap bijak para politisi Muslim di Indonesia. Tersebab  duka Indonesia takkan usai dengan mencaci dan mencela pihak lain yang sama sekali tak ada andil merusak negeri.

Dosa korupsi pejabat negara bukan sebab mereka taat syariat. Natuna dijarah China juga bukan salah Khilafah. Banjir ibukota negara apalagi, sangat jauh dari pengelolaan kota berbasis syariah kaffah. Dan APBN tekor 353 triliun terjadi saat sistem Baitul Maal tidak diadopsi negara. Lantas atas dosa Khilafah yang mana, gembar-gembor Mahfud MD menuduh tawaran konsep Khilafah hari ini merusak? Berbicara tanpa hujjah, berargumentasi memperturutkan hawa nafsu.

Sementara perselingkuhan antara birokrasi dan korporasi ala negara korporatokrasi muncul atas daya dukung sistem negara  yang berasas sekulerisme-neoliberalisme, ini fakta. Negara memposisikan diri sebagai taajir (pedagang) yang berorientasi profit, bukan pelayan umat yang menjamin kemaslahatan rakyat untuk melaksanakan amanah Pencipta alam semesta.

Pun Ma’ruf Amin secara pendek pikir menyimpulkan rendahnya tarif air bersih penyebab kerugian perusahaan air minum daerah. Full cost recovery (FCR) menjadi dalih naiknya tarif air dan menggandeng swasta demi produksi layanan prima. Fakta lain, premi asuransi kesehatan ala BPJS dinaikkan untuk menutupi kerugian Badan Publik ini pada saat pelayanan kesehatan masyarakat dibatasi atas perintah undang-undang. Prinsipnya bila korporasi merugi dalam mengurusi kemaslahatan rakyat, maka negara harus hadir merubah regulasi untuk menyelamatkan korporasi.

Soal kedaulatan negara. Luhut dalam Republika.co.id (7/1), telah menghimbau untuk tetap mengapresiasi pemerintah Cina yang berusaha mengurangi jumlah nelayan mereka yang datang ke Laut Natuna meski telah melakukan pelanggaran. Sedangkan Prabowo menurut Kompas.com (5/1), saat ditanya sikap Menhan terhadap pelanggaran ZEE Perairan Natuna, dia mengkaitkan dengan investasi Cina di Indonesia dan posisi Cina sebagai negara sahabat perlu menjadi point pertimbangan.

Nasib NKRI Harga Mati tergadai Tuan sendiri. Jokowi memilih menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (UEA), CEO Softbank Masayoshi Son, dan eks perdana menteri Inggris Tony Blair. Alasannya, mereka memiliki pengalaman baik di bidang pembangunan kota serta untuk membangun trust internasional. Ini dijelaskan Jokowi usai pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The TRitz Carlton Pacific Place Sudirman, (Tempo.co, 16/01/2020).

Bagi pemerintah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan ditargetkan tuntas pada 2045. MBZ sebagai ketua dewan pengarah memastikan negaranya telah menyiapkan dana USṨ 22,8 miliar untuk berinvestasi di Indonesia. UEA melibatkan Softbank dan International Development Finance Corporation (IDFC) dari Amerika Serikat. Dalam bentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) atau dana abadi pembangunan proyek ibu kota baru. Menurut Suharso Manoarfa, Kepala Bappenas pelibatan tokoh asing untuk internasionalisasi rencana pemindahan ibukota, targetnya mengundang investor asing.

Realitas para pemimpin yang membangun dengan bergantung arahan asing, menunjukkan pemimpin telah mengalami krisis ideologi. Bahaya berikutnya pemimpin akan kehilangan kemampuan mempertahankan kedaulatan negara (krisis kedaulatan). Ala kulli hal, rakyat yang pasti pertama dan sampai akhir menderita akibat pengelolaan negara minus kejelasan ideologi.

Rupanya para pejabat negara memang satu suara memberikan pendidikan kepada publik bahwa NKRI harga mati hanya perlu dihadapkan dengan Islam politik sebuah gagasan formalisasi syariat kaffah dan Khilafah. Tak soal Indonesia tergadai selama investasi asing tetap membawa untung meski jangka pendek sependek usia kepemimpinan rezim saat ini. Nasib generasi di masa depan dalam keterjajahan asing adalah urusan mereka sendiri.
Bila Khilafah memang potensial merusak negeri seharusnya dijelaskan konsep mana yang berbahaya dengan didukung fakta kegagalan syariah kaffah dan Khilafah dalam menyejahterakan, menjaga perbatasan, mempertahankan kedaulatan, mengatasi peleburan antar etnik dan suku bangsa. Semua itu harus dijelaskan agar dapat ditampik tuduhan proyek deradekalisasi hanya upaya menutupi kegagalan rezim menyejahterakan dan menjaga kedaulatan Indonesia. Bila tidak dijawab dengan kebijakan yang riil justru akan mempermalukan rezim dan semakin menggiring simpati rakyat pada gagasan formalisasi syariat kaffah dan Khilafah.

Meski memang agaknya sangat sulit mendeskreditkan Khilafah dengan menghadirkan bukti konseptual kelemahan Khilafah menyejahterakan negara dan fakta kegagalan Khilafah mempertahankan kedaulatan dan batas wilayahnya. Sebab konsep Khilafah lahir dari dalil-dalil syariat yang kokoh. Rincian konsepnya telah ada dalam berbagai kitab muktabar. Ditambah lagi fakta empiris kedigdayaan Khilafah sepanjang belasan abad di beberapa benua. Bahwa keberadaan Khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah adalah bagian dari peradaban besar dunia. Semua itu bukan ilusi dan utopi.
Bagi penulis, sikap bijaksana adalah agar semua pihak fair, legawa menerima tawaran solusi perbaikan negeri datang dari siapapun, dan konsep manapun termasuk dari Islam politik yang dianggap radikal. Semuanya demi kebaikan negara dan rakyat.[]


No comments:

Post a Comment

Adbox