Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Thursday, January 9, 2020

Bagaimana Politik Kesehatan dalam Perspektif Islam?



dr. M. Amin
(HELP Sharia)

Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Di negeri ini, di dalam Tap MPR X Tahun 2001, ada amanat yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 15 persen di dalam postur APBN.

Sayangnya, hari ini terdapat sejumlah problem serius dalam politik kesehatan di negeri ini. Jika kita mencari akar masalahnya. Akar masalahnya di mana, apakah hanya berkutat pada persoalan BPJS, atau lebih dari itu, yaitu persoalan sistem?

Menurut saya adalah persoalan sistem. Selama sisyem kapitalisme dipraktikkan, maka krisis pelayanan kesehatan senantiasa menjadi momok dan belum teratasi. Harga layanan, mulai dari jasa dokter hingga obat-obatan terus melambung. Asuransi kesehatan wajib yang dijagokan akan mengatasi semua itu telah gagal. Ratusan juta orang di dunia hari ini tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, seentara disisi lain diskriminasi pelayanan begitu menonjol. Kondisi buruk ini melanda penduduk di negara – negara timur dan barat, yang notabenenya adalah negara-negara sekuler.

/Dalam Perspektif Islam/

Rasulullah saw telah menegaskan melalui lisannya yang mulia, "Penguasa adalah penggembala dan penanggung jawab urusan rakyatnya". (HR Bukhari).

Hadist ini menjadi dasar pandangan bahwa negara adalah pihak yang bertanggung sepenuhnya terhadap pemenuhan hak-hak publik terhadap pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat.

Dijelaskan dalam kitab Ajhizatu Daulatil Khilafah (2005), halaman 128, bahwa Rasulullah saw dalam kapasitasnya sebagai kepala negara yang mengelola secara langsung pemenuhan berbagai kemashlahatan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan. Para Khalifah sesudah beliaupun mengikuti langkah ini. Masyarakat diberikan pelayanan kesehatan gratis denga biaya dari kas baitul maal.

Jika negara dan pemerintah benar-benar tulus dan berniat baik, maka negara wajib menggunakan konsep yang sohih, mengembalikan keutuhan wewenang dan tanggungjawabnya dalam memenuhi hak-hak pelayanan kesehatan publik. Yaitu dengan cara mengelola secara langsung dan sepenuhnya pemenuhan pelayanan kesehatan publik.

Pemerintah harus meninggalkan logika dan konsep batil neoliberal yang selama ini telah menjauhkannya dari tugas mulia dan tanggungjawabnya. Konsep-konsep batil negara hanya sebagai regulator dan pengelolaan pelayanan kesehatan harus diserahkan pada BPJS Kesehatan serta berbagai pandangan yang bersumber dari reinventing government (ReGom)/Good Governance (GG) lainnya sudah saatnya untuk dicampakan. Karena inilah satu-satunya jalan agar kesehatan terlepas dari cengkraman komersialisasi dan liberalisasi.

Bersamaan dengan itu, negara wajib mengembalikan fungsi semua rumah sakit plat merah dan puskesmas sebagai perpanjangan tangan fungsi negara, wajib dikelola di atas prinsip pelayanan, bukan bisnis . Sehingga apapun alasannya tidak dibenarkan rumah sakit di- BLU-kan (Badan Layanan Umum) atau di-BLUD-kan (Badan Layanan Umum Daerah). Demikian pula segala hal yang berbau bisnis dan nyata-nyata menghambat fungsi pelayanan rumah sakit harus dihilangkan, termasuk sistem pelayanan berjenjang, konsep case mix dan kapitasi.

Seiring dengan itu, negara wajib menggunakan konsep anggaran yang bersifat mutlak dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, dan meninggalkan konsep anggaran berbasis kinerja. Dikatakan bersifat mutlak karena negara wajib mengadakan sejumlah biaya yang dibutuhkan baik ada maupun tidak ada kekayaan negara pada pos pembiayaan kesehatan.

Negara wajib men-support berapapun biaya yang dibutuhkan rumah sakit untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat. Karena penundaannnya dapat berakibat dhoror (penderitaan) masyarakat meski hanya satu orang.

Hal ini mengharuskan negara mengelola kekayaan negara secara benar, termasuk harta milik umum, sehingga negara memiliki kemampuan finasial yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya. Negaralah pihak yang paling bertanggungjawab mendirikan rumah sakit-rumah sakit, berikut segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berjalannnya fungsi rumah sakit, termasuk dalam hal ini menyediakan para dokter dengan berbagai bidang keahlilannnya.

Adapun konsep otonomi daerah/ desentralisasi kekuasaan tidak saja terbukti menyulitkan terwujudnya hak-hak pelayanan kesehatan publik, namun lebih dari pada itu bertentangan dengan konsep yang sohih. Karena syari’at Islam telah menetapkan kekuasaan bersifat sentralisasi dan tata pelaksanaan bersifat desentralisasi.

Demikianlah sejumlah konsep sohih yang harus diadopsi pemerintah agar mampu menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya. Disaat bersamaan, meniscayakan hak-hak pelayanan kesehatan yang selama ini terampas akan kembali pada pemiliknya. Yaitu pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik, kapanpun dan dimanapun bagi siapapun. Penerapan konsep sohih inilah yang menjadi kunci bagi terwujudnya pelayanan kesehatan yang menyejahterakan dan memuliakan semua pihak, baik pemerintah, insan kesehatan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Namun penting dicatat, sifat konsep-konsep sohih ini hanya compatible (serasi) dengan sitem politik Islam, khilafah Islam. Dan pemerintah mesti mengadopsinya sebagai sistem politik yang harus diterapkan dalam pengurusan urusan publik, termasuk urusan pemenuhan hak-hak pelayanan kesehatan masyarakat. Karenannya kehadiran syariat Islam berikut Khilafah Islam merupakan persoalan yang tidak perlu diperdebatkan lagi urgensitasnya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (TQS Al Anfal (8): 24).[]

No comments:

Post a Comment

Adbox