Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Saturday, December 28, 2019

Uigur: Amanat Undang-undang yang Tersandera Utang


Oleh: Pipit Agustin
(AMK Indonesia)

"Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".
(Pembukaan UUD 1945 Alenia pertama).
Alangkah mulianya amanat yang diemban bangsa Indonesia yang termaktub dalam kalimat pertama pembukaan UUD 1945 di atas. Bangsa Indonesia berpendirian anti penjajahan dan memiliki tekad perjuangan melawan segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Bangsa Indonesia juga berupaya untuk menghapus segala upaya kekerasan fisik dan penindasan terhadap manusia.

Amanat mulia lainnya juga tertuang dalam politik luar negeri " Bebas-Aktif". "Bebas" bermakna tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur (Sekarang representatif AS dan Cina). Sedangkan "Aktif" bermakna ikut berpartisipasi menjaga perdamaian dunia.

Presiden sebagai pemimpin politik tertinggi adalah orang pertama yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan amanat UUD Negara. Ia berkewajiban menampilkan teladan dalam memegang teguh dan mengamalkan UU dengan disaksikan oleh seluruh rakyatnya. Hal ini adalah konsekuensi atas Sumpah Jabatan yang diucapkannya ketika dilantik.

Terkait Uigur, masyarakat luas telah mendengar pernyataan sikap pemerintah Indonesia yang memilih tidak ikut campur dalam masalah dalam negeri Cina tersebut. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengatakan bahwa Indonesia tidak mau intervensi dan menganggap bahwa urusan Uigur adalah urusan internal Cina. Cara menyikapi persoalan Uigur adalah dengan diplomasi lunak karena Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Cina. Senada dengan itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak ikut campur urusan dalam negeri Cina terkait Uigur. Moeldoko juga mengatakan bahwa masing-masing negara punya cara mengatur urusan dalam negerinya. "Itu prinsip-prinsip dalam hubungan internasional", katanya di kantor staf presiden (KSP), Jakarta, Senin (23/12/2019) (CNN Indonesia).

Pernyataan kedua pejabat itu lebih mirip nyanyian sumbang. Dari sana masyarakat bisa mengetahui kemana keberpihakan itu mengarah. Rupanya, kemesraan dengan Xi Jinping selama ini berimbas luas bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Saat mata fisik rakyat melihat betapa melimpahnya aliran Yuan ke negeri ini, saat itulah mata hati pemerintah tertutup dari rasa solidaritas untuk Uigur.

Selain nyanyian sumbang di atas, pemerintah juga melakukan penyalahgunaan bahasa dengan menyebut Uigur sebagai separatis di Xinjiang layaknya gerakan separatis di Papua. Sikap demikian jelas mengiris rasa kemanusiaan dan keadilan. Dua "peri" yang sirna dari rezim penguasa.

Persoalan Uigur mendapat perhatian serius dari berbagai pihak di seluruh dunia. Mulai dari pesepak bola hingga para pejabat negara. Kecaman keras mengalir deras untuk Cina. Rasa kemanusiaan terlebih rasa persaudaraan seiman mendorong berbagai aksi solidaritas. Mereka demonstrasi turun ke jalan menuntut rezim Xi Jinping memberikan udara segar bagi etnis Uigur. Menuntut agar menghentikan kebijakan tak manusiawi kepada  etnis muslim minoritas Uigur.

Di Indonesia, aksi digelar menyabang-merauke. Mereka menuntut salah satunya agar pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap Cina, bukan bersikap lunak. Entah apa sebenarnya maksud frase diplomasi lunak ala Mahfud MD.
Di tengah sikap cuek pemerintah tersebut, dikhawatirkan akan memangkas drastis kepercayaan rakyat terhadap penguasa. Sebagaimana menurut sumpah jabatannya, presiden wajib menjalankan amanat Undang-undang. Namun, jika pada tataran praktiknya kebijakan presiden berjauhan bahkan berseberangan dari amanat Undang-undang, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan  melanggar Undang-undang.

Seharusnya, presiden dapat memberikan contoh dengan menyuarakan nasib Uigur di muka forum nasional maupun internasional. Mengecam keras dan menuntut Cina agar menghentikan kebijakan amoralnya terhadap Uigur. Tentu saja hal ini akan memantik rasa simpati yang lebih luas kepada dunia sebab Indonesia dikenal sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Sudah menjadi tanggung jawab sesama muslim untuk menolong saudaranya. Apabila dilihat dari sisi kemanusiaan pun, persoalan yang menimpa Uigur tidak bisa didiamkan apalagi dibenarkan, terkecuali memakai tafsir Komunis ala Xi Jinping.

Untuk itu, penting kiranya presiden beserta jajarannya yang terkait, meninjau ulang sumpah jabatan dan menengok sekali lagi amanat Undang-undang di pundak mereka. Jangan karena utang rasa solidaritas jadi hilang. Karena sumpah jabatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat bagi orang yang beriman. Inilah yang tidak ada dalam 'kitab' komunisme. []






No comments:

Post a Comment

Adbox