Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Saturday, December 7, 2019

Rezim Ini Gagal?



Oleh: Ahmad Rizal
(Dir. Indonesia Justice Monitor)

Berkali-kali rezim serukan perangi kelompok anti Pancasila. Tak jauh dari seruan ini, istilah radikalisme digembar - gemborkan yang terkesan ditujukan kepada mereka yang mengkritik kezaliman rezim terhadap rakyatnya sendiri.

Ruang gerak rakyat terus dibatasi. Mulai dari memantau khutbah hingga membuka situs untuk mengadukan ASN yang diduga terlibat radikalisme. Kebebasan berpendapat dibolehkan asal tidak berpendapat yang berseberangan dengan rezim.

Sementara, kegagalan demi kegagalan rezim ini tampak nyata dan jelas. Justru hal-hal ini terkesan diabaikan, rezim malah sibuk urusi slogan anti Pancasila dan stigma radikalisme.

Rezim gagal membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai target dan janjinya saat kampanye 2014.

Target yang tertulis di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Dimulai tahun 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan menjadi 5,7 persen. Puncak pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 8 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi untuk periode kuartal III-2019.

Sepanjang kuartal III-2019, BPS mencatat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02% secara tahunan (year-on-year/YoY). Angka pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,02% tersebut lantas berada di bawah capaian periode kuartal I-2019 dan kuartal II-2019. Capaian tersebut juga jauh lebih rendah dari capaian pada kuartal III-2018 kala perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,17% secara tahunan.

Untuk diketahui, pada kuartal I-2019 perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,07% secara tahunan, sementara pada kuartal II-2019 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% secara tahunan.

Angka pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini sedikit berada di atas capaian periode yang sama tahun sebelumnya (kuartal I-2018) yang sebesar 5,06%. Sementara untuk periode kuartal-II 2019, pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah jika dibandingkan capaian kuartal II-2018 yang mencapai 5,27%.

Lantas, secara keseluruhan laju perekonomian di sepanjang tahun 2019 terbilang mengecewakan, hampir mustahil untuk mampu tumbuh sesuai dengan target pemerintah yakni 5,3%.

Tak ada ceritanya janji manis itu terealisasi. Tak usahlah kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, keluar dari batas bawah 5% saja tidak bisa.

Melansir data Refinitiv, pada tahun 2015 atau tahun pertama di mana Jokowi menjabat penuh sebagai presiden, pertumbuhan ekonomi justru longsor ke angka 4,79%. Selepas itu, pertumbuhan ekonomi selalu nyaman berada di batas bawah 5%.

Bicara masalah utang luar negeri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2019 berada di angka Rp 4.756,13 triliun. Rasio utang ini mencapai 29,87% terhadap PDB.

Adapun posisi utang ini mengalami kenaikan sebesar Rp 277,56 triliun dibandingkan posisi Oktober 2019 yang tercatat sebesar Rp 4.478,57 triliun.

Namun, jika dibandingkan dengan bulan, posisi utang mengalami kenaikan Rp 55,85 triliun dari Rp 4.700,28 triliun dengan rasio utang terhadap PDB menjadi 29,72% di September 2019.

Pada persoalan tingkat kemiskinan. Dalam RPJMN 2015-2019, tingkat kemiskinan diproyeksi menurun ke kisaran 7 persen sampai 8 persen pada penghujung tahun ini. Sementara per Maret 2019, tingkat kemiskinan masih berada di angka 9,41 persen.

Lalu tingkat ketimpangan alias gini ratio. Semula pemerintah memperkirakan gini ratio bisa mencapai 0,36 pada akhir tahun ini. Namun, per Maret 2019 baru mencapai 0,382.

Kegagalan berikutnya masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah semula memperkirakan IPM bisa mencapai 76,3 pada 2019. Sayangnya, IPM baru mencapai angka 71,3 pada akhir 2018.

Mencermati berbagai problematika yang kompleks sedemikian rupa, wajar apabila sebagian rakyat peduli terhadap negerinya sendiri. Mereka menawarkan solusi-solusi alternatif demi kebaikan negeri ini. Rakyat yang sejatinya pemilik sah negeri ini, mereka hidup, bekerja, berkeluarga di tanah air mereka sendiri tak mungkin menginginkan keburukan dan bencana menimpa halaman rumah mereka.

Sungguh merupakan narasi yang sangat jahat kalau rezim menunjuk-nunjuk rakyat yang mengkritisi kegagalan kinerja rezim dan memberi solusi kebaikan bagi negeri ini dengan sebutan anti Pancasila dan kaum radikal. []

No comments:

Post a Comment

Adbox