Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Tuesday, December 31, 2019

Refleksi di Atas Sepiring Nasi Lauknya Sambel Trasi



Mahfud Abdullah
(Direktur Indonesia Change)

Yang Lalu biarlah berlalu, hari ini dan esok kita isi hidup dengan semangat dan optimis. Blukutuk blukutuk blukutuk, apa iya?

Sebagai rakyat di negeri yang kaya, tetapi rakyatnya hidup tak pernah lepas dari musibah terus. Dari inidikasi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan selama 2019 menunjukkan betapa negeri ini belum mapan dan kian jauh dari harapan.

Di bidang politik, tahun 2019 disebut tahun politik. Ini ditandai dengan diselenggarakan Pemilu. Beberapa pihak banyak berharap, hasil Pemilu baru ini akan membawa hal yang lebih baik untuk rakyat, apalagi Jokowi dicitrakan sebagai presiden yang merakyat.

Namun, masyarakat kembali harus kecewa. Kenyataannya, janji-janji Jokowi di pilpres sebelumnya belum terealisasi. Masyarakat juga harus siap hidup makin susah dengan kebijakan Presiden Jokowi menaikkan BBM dan kebutuhan rakyat lain seperti gas, air, dan listrik. Kebijakan ini membuat liberalisasi makin maksimal. Itu menunjukkan watak rezim baru yang katanya mengusung nawacita, sebenarnya tidak beda dengan rezim-rezim sebelumnya, yakni rezim liberal yang mengusung kapitalisme liberal.

Sorotan berikutnya, korupsi pada tahun 2019 makin merajalela. Indonesia pun masih dalam ancaman disintegrasi. Benih-benih disintegrasi justru kian menguat pada tahun 2019. Munculnya semangat disintegrasi di Papua ini tak lepas dari sistem politik demokrasi yang memberikan jaminan kepada semua warganya untuk menyatakan pendapatnya, berserikat dan berkumpul, bahkan melepaskan diri dari sebuah wilayah—hak menentukan nasibnya sendiri. Di sisi lain, sistem kapitalisme dan liberalisme memunculkan kesenjangan yang kian menganga antara di kaya dan si miskin. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak asing dan kalangan tertentu untuk mendorong munculnya disintegrasi.

Di bidang sosial, sepanjang tahun 2019, berbagai kasus kriminal pembunuhan, kejahatan terhadap wanita dan anak-anak bukannya surut, malah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di bidang politik luar negeri, nasib Dunia Islam pun masih menyedihkan. Umat Islam masih menjadi korban penjajahan negara-negara imperialis yang bekerjasama dengan para penguasaa negeri Islam yang menjadi boneka mereka. Penguasa negeri Islam malah memberikan jalan mulus bagi penjajahan yang membunuh rakyat mereka sendiri. Kejahatan lain dari penguasa negeri Islam adalah diam terhadap penindasan yang terjadi di Dunia Islam. Inilah yang terjadi pada umat Islam di Gaza Palestina, Suriah, Pakistan, Rohingya di Myanmar, Pattani di Thailand, atau di Pilipina Selatan, Turkistan Timur (Xianjiang, China) dan lain-lain.

Sorotan lainnya status pencabutan BHP Hizbut Tahrir Indonesia masih dipertahankan penguasa. secara prosedur dan substansi justru Keputusan Tata Usaha Negara dalam pencabutan SK BHP Hizbut Tahrir Indonesia memiliki banyak cacat. Selanjutnya problem pemberlakuan BPJS yang dinilai menyusahkan rakyat.

Selanjutnya lagi, terkait 11 kementerian bekerjasama meluncurkan portal pengaduan ASN. Melalui portal itu masyarakat mengadukan ASN yang terlibat paham radikal. Propaganda radikalisme dan terorisme yang ditudingkan kepada kelompok Islam yang terus dipropagandakan oleh Barat penjajah kafir dan para anteknya bertujuan antara lain: Pertama, menjauhkan umat Islam dari keterikatan dengan dengan agamanya yang paripurna. Kedua, melemahkan ghirah umat Islam untuk memperjuangkan agamanya, terutama dalam konteks penerapan syariah secara kâffah dalam institusi Khilafah. Ketiga, mengadu domba antarumat Islam; radikal vs moderat. Keempat, mencegah kebangkitan umat Islam yang dikhawatirkan dapat mengancam segala kepentingan negara-negara penjajah Barat kafir. Barat kafir penjajah tentu amat khawatir jika dominasi dan hegemoninya atas negeri-negeri Islam berakhir akibat bangkitnya kaum Muslim.

Jadi, siapa yang diuntungkan dengan propaganda radikalisme dan terorisme ini? Jelas, Barat penjajah kafir dan para anteknya. Siapa yang rugi? Tentu kaum Muslim secara keseluruhan, bukan hanya kelompok-kelompok Islam yang aktif memperjuangkan syariah dan Khilafah Islam.

Pemerintah juga ngotot memberikan hadiah bagi rakyat Indonesia yang baru ikut Pemilu dengan menaikkan BBM. Ini adalah tindakan zalim, bohong dan berkhianat kepada rakyat.

Sementara itu, SDA (Sumber Daya Alam) kita dirampok bebas oleh negara-negara imperialis di bawah payung hukum legal yang sangat liberal. Konsensus Washington seperti privatisasi BUMN, pengurangan subsidi, perdagangan bebas, menjadi pintu legal perampokan SDA ini.

Kita ingin berubah agar menjadi lebih baik? Ya, itu pasti. Namun harus ada usaha sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan dan kesabaran serta kerjasama dari seluruh komponen umat Islam di negeri ini untuk menghentikan sekularisme, liberalisme dan neo imperialisme serta menegakkan syariah Islam.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox