Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Monday, December 30, 2019

Refleksi Akhir 2019 Sebagai Tahun Politik



Oleh: Endah Sulistiowati
(Dir. Muslimah Voice, Dosen UniOl 4.0 Diponorogo)

A. Muqoddimah

Tahun 2019 bisa disebut sebagai tahun politik bagi masyarakat Indonesia. Panasnya bola api di pusat pemerintahan sampai terasa di tataran grassroot di daerah-daerah. Bahkan di tahun 2019 ini Indonesia menjadi pusat perhatian dunia atas kebijakan para pemegang kekuasaan.

Pemilihan Umum (Pemilu) pada bulan April 2019 adalah momen yang paling krusial. Ini menyiratkan bahwa pergantian pemimpin melalui Pemilu ‘masih’ menjadi muara harapan publik untuk mengenyam kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup.

Sayangnya, Pemilu menyisakan banyak nestapa dengan munculnya ratusan panitia KPPS yang meninggal pasca bertugas, yang penyebab kematian mereka masih menyisakan misteri. Disusul kerusuhan 21-22 Mei, melengkapi duka pemilu. Belum kering air mata, kembali rakyat harus terluka dengan jatuhnya korban aksi penolakan UU KPK yang baru karena dinilai melemahkan KPK.

Pasca pelantikan Presiden, Presiden mengangkat 34 menteri dan wamen, serta pengangkatan stafsus milenial dengan gaji 51 juta perbulan mempertegas bahwa politik oligarki sedang diterapkan di Indonesia. Dan ini, makin melengkapi ironi di negeri ini.

Wajarlah jika stempel buruk rezim tak pernah lepas bahkan hingga periode kedua kekuasaannya. Di mata rakyat, rezim ini tak lebih dari rezim pembohong, zalim, neolib antek asing, bahkan represif anti-Islam.

Betapa tidak? Selama ini di mata rakyat, para penguasa tak pernah sungguh-sungguh berdiri di sisi mereka. Alih-alih mengurus dan menjaga mereka, penguasa justru menjadikan rakyat tak ubahnya sapi perahan. Namun di saat sama, mereka berkoar-koar seolah sudah berhasil memuliakan rakyatnya.

B. Pembahasan

Jika ditahun-tahun mendatang pemerintah Indonesia tetap menjadikan oligarki politik sebagai dasar membentuk sistem pemerintahan dan memposisikan dirinya sebagai regulatar terhadap rakyat, maka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya umat terus dalam kondisi terpuruk. Bahkan dari tahun ke tahun keadaannya nampak kian parah. Sistem sekuler yang istiqamah dikukuhi, benar-benar telah menjauhkan umat dari berkah.

Pihak penguasa sendiri –seperti biasa– nampak sibuk membangun citra. Melakukan ini itu seolah-olah sedang bekerja keras untuk membahagiakan rakyatnya. Bahkan mereka bangga, saat media Singapura siap menyematkan gelar The Straits Times’ Asian of the Year 2019 pada kepala negaranya.

Apalagi harapan makin pupus ketika kebijakan baru justru fokus pada ‘masalah absurd’ radikalisme yang melibatkan 3 kementrian sekaligus. Sistem hari ini penempatan negara sebagai regulator –bukan sebagai penanggung jawab atau raa’ín— membenarkan negara menyerahkan pemberian layanan kebutuhan publik kepada swasta. BPJS menguasai kebijakan pemberian layanan kesehatan dan ketenagakerjaan misalnya. Negara merasa cukup bertanggung jawab dengan menyubsidi golongan tak berpunya, sesuai kesanggupan APBN. Sehingga dengan rasa tidak bersalah per januari 2020 iuran BPJS mandiri dinaikan 100%.

Di sisi lain rezim neolib menguasakan kekayaan alam anugerah Ilahi pada BUMN yang dikelola dengan model korporasi di bawah komando segelintir elite. Bukan memberi hasil maksimal bagi kemaslahatan umat, malah memperkaya individu para direksi dan bukan rahasia menjadi sapi perah sekelompok elite.

Penerapan sistem demokrasi pun makin menampakkan wajah buruknya. Perselingkuhan penguasa-pengusaha makin telanjang. Kasus-kasus korupsi berjamaah terus mencuat ke permukaan. Intrik politik, termasuk politik pencitraan dan politik adu domba begitu kental dan lebih parah terasa.

Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, kezaliman demi kezaliman dan kedurhakaan demi kedurhakaan pun terus terjadi. Persekusi ulama dan kriminalisasi ajaran Islam, terutama ide jihad dan khilafah berlangsung kian masif. Label radikal dan teroris dengan mudah dilekatkan pada mereka yang kerap mengkritisi pemerintah dan lantang menyerukan perubahan ke arah Islam kaffah.

Bahkan perang melawan radikalisme yang notabene perang melawan pergerakan Islam kaffah jelas-jelas menjadi tagline pemerintahan periode dua rezim ini. Nyaris semua kerja kementerian strategis diarahkan untuk menjalankan agenda pesanan ini.

Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum , kesadaran hukum , kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.

'Runcing Kebawah Tumpul Keatas' itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakkan hokum di Indonesia. Apakah kita semua merasakannya? Apakah kita bisa melihat kenyataanya? Penulis yakin pasti seluruh masyarakat Indonesia juga melihat kenyataanya.

Bahkan penegakkan supremasi hukum saat ini tidak lebih sebagai alat untuk membungkam lawan politik. Dan juga sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Sehingga hukum ditegakkan sesuai kebutuhan.

Sehingga harapan untuk berubah ke arah lebih baik dalam arti sesungguhnya cukup berat bagi Indonesia, terutama dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita tidak bisa berharap lebih di tahun 2020 ada kejutan-kejutan yang membahagiakan bagi rakyat Indonesia.

C. Khotimah

Mahabenar Allah dengan firman-Nya:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf: 96)

Dan firman-Nya:
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia: ‘Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?’ Allah berfirman, ‘Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan.’.” (QS Thoha : 124-126)

Semestinya, semua realitas buruk ini mampu memicu keinginan kuat untuk melakukan perubahan, khususnya di tahun 2020 hingga ke depan. Dan perubahan dimaksud tentu bukan sekadar perubahan parsial berupa pergantian rezim semata. Tapi harus mengarah pada perubahan sistem. Tidak lain, perubahan dari sistem sekuler demokrasi yang jahiliah menuju sistem Islam yang dinaungi wahyu ilahiah.

Hanya saja, yang menjadi PR besar adalah bagaimana agar kadar pemikiran umat akan Islam ini tidak parsial dan pergerakannya tidak pragmatis pada satu isu saja? Tapi kaffah dan fokus pada isu besar, yakni ikhtiar menegakkan syariat Islam dalam naungan institusi Khilafah.

Untuk bisa demikian, dibutuhkan upaya dakwah yang targetnya membangun kesadaran. Yakni dakwah pemikiran yang dilakukan secara berjamaah, sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah saw.. Bukan dakwah fisik apalagi kekerasan. Bukan pula dakwah fardiyah yang tak fokus arah.

Dengan dakwah fikriyah dan jamaiyyah inilah, umat dipahamkan dengan akidah yang lurus, disertai pemahaman tentang konstruksi hukum-hukum Islam sebagai solusi kehidupan.

Sehingga akan tergambar pada diri umat, bahwa tak ada yang bisa membawa mereka pada kesejahteraan hakiki dan keberkahan hidup selain dengan menerapkan hukum-hukum Islam.

*Disarikan dari berbagai sumber

#LiveOppressedOrRiseUpAgainst
#LamRad

No comments:

Post a Comment

Adbox