Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, December 15, 2019

Antara Lutfi Afandi dan Profesor Suteki



Endah Sulistiowati
Dir. Muslimah Voice

Lutfi merupakan salah satu demonstran yang terlibat dalam aksi pelajar sekolah menengah tanggal 25 September 2019 di depan gedung DPR, pada 30 September 2019 yang ditangkap polisi, dan ditahan pada 1 Oktober 2019. Ia lebih dikenal karena foto pemuda usia 20 tahun saat menggenggam bendera Merah Putih untuk menghindari gas air mata polisi tersebut viral di media sosial.

Dalam pencatatan tersebut, kasus ini diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap penguasa umum. Adapun sejumlah pasal yang dikenakan yakni kesatu, Pasal 212 KUHP juncto Pasal 214 ayat 1 KUHP atau kedua, Pasal 170 KUHP atau ketiga, Pasal 218 KUHP. Lutfi terkena ancaman maksimal 7 tahun penjara.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum,  Lutfi Alfiandi (20), terdakwa kerusuhan aksi pelajar di DPR ternyata bukanlah seorang pelajar. Jaksa menuturkan Lutfi menyamar mengenakan pakaian SMA dengan kemeja putih dan celana abu-abu. “Dia nyamar mengenakan pakaian SMA itu yang seharusnya faktanya Lutfi adalah seorang pengangguran bukan berstatus pelajar,” ujar Andri dalam dakwaannya, Kamis (12/12/2019).
(https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/12/22125611/jaksa-sebut-lutfi-alfian-bukan-pelajar-kenakan-seragam-hanya-untuk-buat?page=all)

***
Akhirnya Palu hakim diketok, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara antara Prof Suteki melawan Rektor Undip telah diputus hari ini (Rabu, 11/12). Amar putusan hakim, telah memutus perkara dengan menolak Gugatan yang diajukan Prof Suteki.

Majelis Hakim berpendapat, baik secara kewenangan, prosedur dan substansi, SK zalim yang diterbitkan oleh Rektor Undip telah memenuhi ketentuan perundangan. Produk TUN berupa Keputusan Rektor UNDIP No. 586/UN7.P/KP/2018 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tanggal 28 November 2018, dianggap telah memenuhi syarat asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Semua argumentasi dan bukti yang diajukan oleh Prof Suteki dikesampingkan. Karenanya, Palu Hakim pengadilan telah mengokohkan SK zalim yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Prof Yos Johan Utama, Rektor Undip.

Tidak satu pun yang membenarkan tindakan Rektor yang memberikan sanksi kepada Prof Suteki atas tudingan anti Pancasila, anti NKRI dan tidak setia kepada Pemerintah. Sebab, dasarnya adalah tindakan Prof suteki yang sedang meruhanikan ilmu, mengabdi kepada masyarakat, mengunggah nilai-nilai luhur tentang kebenaran dan keadilan didalam mimbar pengadilan yakni di sidang uji materi Perppu ormas di Mahkamah konstitusi dan menjadi ahli di peradilan TUN Jakarta.

***
Lutfi Afandi alumni STM (SMK) yang peduli terhadap kondisi negeri ini harus berhadapan dengan kejamnya hukum Indonesia yang semakin tajam ke atas dan tumpul kebawah. Padahal Lutfi memang sejak awal memang sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya memang sudah lulus SMK.

Sebagaimana penelusuran CNNIndonesia.com, melalui video yang diunggah akun Bang Rizky Jail di laman berbagi Youtube, LA mengakui dirinya memang bukan pelajar STM. Dalam wawancara itu ia hendak mengklarifikasi bahwa dia adalah alumni pelajar.

"Saya Dede. Saya ini lulusan SMK, saya ini lebih tepatnya diundang untuk melindungi anak-anak dan kakak-kakak mahasiswa," kata LA dalam video berjudul 'Oh Ternyata Dia Orangnya yang Lagi Viral di Sosmed' yang diunggah pada 30 September 2019.

"Saya kepo nih, Mas Lutfi kan alumni SMK ya, apa tujuannya datang ke aksi rakyat?" tanya pewawancara.

"Kalau saya sih ingin mengajukan suara rakyat, agar didengar. Dan melindungi adik-adik dan kakak-kakak kita mahasiswa. Yang saya dengar-dengar ada yang terluka. Karena kita peduli dengan negara kita," jawab Lutfi dalam video tersebut.
(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191212060404-12-456226/lutfi-pembawa-bendera-jalani-sidang-perdana-hari-ini)

Bagaimanapun ini semakin mengkonfirmasi semakin kerdilnya hukum di Indonesia. Tujuan mulia dari generasi bangsa ini haruskah berakhir dalam jeruji besi? Serta harus kalah dengan kepongahan atas nama kekuasaan.

Hal itu pula yang harus di rasakan Profesor Suteki orang yang menyandang gelar Guru Besar Hukum, pengajar Pancasila di Universitas Diponegoro. Dipaksa melepaskan jabatannya ketika dengan keilmuwannya menyampaikan nilai-nilai luhur tentang kebenaran dan keadilan didalam mimbar pengadilan yakni di sidang uji materi Perppu ormas di Mahkamah konstitusi dan menjadi ahli di peradilan TUN Jakarta.

Dua kasus diatas sekali menegaskan kepada masyarakat, dimana kedudukan hukum pagi pencari keadilan di negeri ini. Begitu naif dan kejam ketika harus menyentuh ranah keadilan bagi yang kontra dengan penguasa. Apa sistem hukum seperti ini yang harus dipertahankan?[]




No comments:

Post a Comment

Adbox