Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Tuesday, November 26, 2019

SKB 11 dan MENCANDRA NASIB ASN KRITIS


Oleh: Katana Suteki

A. PENGANTAR

Radikalisme hingga kini tetap menjadi issue yang "SEKSIH". Upaya untuk membuat nomenklatur ini menjadi tidak obsure dan lentur terus dilakukan oleh Pemerintah karena akan berakibat munculnya KETIDAKPASTIAN HUKUM. Pemerintah dan sebenarnya kita ingin agar hal itu tidak terjadi karena ketidakpastian itu akhirnya berdampak pada kecurigaan yang justru berakibat memecahbelah bangsa. Itukah yang kita kehendaki? Taruhlah ada yang terpapar komunisme misalnya, apakah langsung ditindak? Bukankah kita justru bekerja sama dengan negara yang menganut paham komunisme? Apakah tidak takut pula terpapar paham komunisme? Mengapa justri paham radikalisme yang bentuknya tidak jelas itu lalu justru lebih dijadikan alasan mempersekusi orang? Adilkah?

Betul memang, kita ingin ASN benar-benar perjuangkan nasib negara. Namun, tindakan semena-mena menyematkan bahwa seorang ASN terpapar radikalisme dan intoleransi itu suatu tindakan yang gegabah dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Pembuktiannya mesti dilakukan secara cover bothside bukan penilaian sepihak tanpa memberikan ruang untuk membela diri secara patut. Not due process of law! Jangan asal menuduh dan memberikan sanksi lantaran berhak dan berwenang menjatuhkan sanksi. Hendaknya para pejabat berlaku adil dan bijaksana.

Masihkah Nomenklatur radikalisme itu obscure dan lentur meski kini sudah ada SKB 11 lembaga? Apakah SKB memiliki dasar yang kuat dalam penerbiatannya, dapatkah dipertanggungjawabkan secara hukum dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM? Lalu bagaimana nasib ASN yang kritis terhadap kebijakan pemerintah?

B. PEMBAHASAN
Sebelum SKB ini, saya masih berpendapat bahwa istilah radikalisme tidak dikenal dalam nomenklatur hukum bahkan tidak ada definisi bakunya. Mungkinkah Radikalisme ini lebih terkesan menampakkan diri sebagai alat politik yang diterapkan untuk menghakimi lawan politik dengan tudingan sepihak oleh pihak yang memiliki otoritas?

Pada UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan UU terorisme, hanya mengatur tentang tindakan pencegahan terorisme dengan dua pendekatan : deradikalisasi dan kontra Radikalisasi. (Pasal 43A ayat 3). Dan secara hukum berarti istilah radikalisme itu sendiri belum terdefinisikan secara jelas dan lengkap. Keadaan yang berbeda kita bandingkan dengan istilah terorisme yang telah memiliki definisi baku. Di dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 5 tahun 2018 dijelaskan bahwa :

"Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan".

Ketika definisi secara hukum masih kabur (obscure), maka nomenklatur radikalisme menjadi sangat seksi untuk dimanfaatkan sebagai alat rekayasa penyelamatan kepentingan atau kekuasaan (as a tool of interest engineering) dan cenderung sebagai alat gebuk untuk pihak-pihak yg berseberangan dengan penguasa itu. Diam saja bisa dianggap terpapar radikalime apalagi bangkit dengan anggit nalar dan perilaku kritis. Istilah "terpapar" juga istilah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Istilah ini lentur bak amoeba yang bentuknya mengikuti selera wadahnya. Ngaret, lentur bahkan cair tapi mematikan. Lalu di mana prinsip kepastisn hukum (lex scripta, lex certa dan lex stricta) yang diagung-agung para pengkaji dan penerap hukum itu. Cukup memprihatinkan keadaan seperti ini.

Di tengah ketidakpastian itu muncul definisi dan indikasi terhadap orang atau kelompok orang yg terpapar radikalisme. BNPT tahun 2016---kalau tidak salah---mendefinisikan RADIKALISME sebagai berikut:

"Sikap yang menginginkan perubahan total dan revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui KEKERASAN (violence) dan AKSI yang EKSTRIM ". Dua persyaratan TINDAKAN yg mengikuti SIKAP itu hrs kita perhatikan dari sisi hukum. Sikap saja tidak bisa dilabeli radikalisme ketika tidak diikuti oleh tindakan kekerasan dan aksi ekstrim. Ini yg kita sebut definisi nominal dan hukum dari nomenklatur radikalisme itu. Bila nomenklatur radikalisme itu dimaknai sesuai dengan SELERA LOKAL INSTITUSI, maka yg terjadi adalah PERSEKUSI terhadap para anggota komunitas lokal itu dengan dalil kewenangan mengeksekusi keputusan sepihak, mulai dari penjatuhan sanksi ringan hingga sanksi berat. Bila anggota tidak terima atas keputusan itu, pejabat penguasa ini biasanya mempersilahkan menggugat di PTUN. Ini saya sebut VANDALISME, antem dulu urusan belakangan!

Kini, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama dari 11 instansi pemerintah tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara atau ASN.

SKB ini telah diterbitkan pada 12 November 2019 bersamaan dengan peluncuran portal aduanasn.id. Ada banyak menteri yang terlibat dalam penerbitan SKB ini. Menteri yang terlibat dalam SKB ini adalah:

(1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo,
(2) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,
(3) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly,
(4) Menteri Agama Fachrul Razi,
(5) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan
(6) Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Selain itu ada pula kelembagaan lain yang terlibat, yaitu:

(7) Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, (8) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius,
(9) Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana,
(10) Pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, dan
(11) Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto.

Dalam SKB tersebut, dimuat 11 larangan bagi ASN yang dapat diadukan ke PORTAL aduanasn.com oleh siapapun untuk kemudian ditindaklanjuti oleh atasan ASN tersebut.

Berikut kriteria pelanggaran yang dapat diadukan melalui portal Aduan ASN:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;
2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar-golongan;
3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repostInstagram, dan sejenisnya);
4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;
7. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;
8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaiimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial;
9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;
10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial;
11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.

Apa yang ada di benak kita ketika menyimak satu demi satu 11 larangan bagi ASN ini? Saya merasa ada "TANGAN BESI" yang seolah akan memberangus "mulut kritis" ASN di mana pun berada. Apakah keinginan ini bersesuaian dengan CARA BERHUKUM kita yang katanya NEGARA DEMOKRASI PANCASILA?

Ada beberapa hal yang perlu saya nyatakan terkait dengan penerbitan SKB 11 ini:

PERTAMA, SKB ini seolah menjadi jalan akhir untuk melakukan legalisasi tuduhan radikalisme ini dituangkan dalam konstruksi kerja pemerintah, sementara jauh hari sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah mengoreksi istilahnya, bukan radikalisme, melainkan "MANIPULASI AGAMA" sebagai akibat adanya kritik Sekretaris Jenderal PBB atas masifnya penggunaan kata "radikalisme" di Indonesia dan represifnya penindakannya.

KEDUA, SKB ini akan berpotensi menempatkan kritik kepada pemerintah merupakan perbuatan radikal. Kritik dapat diputarbalikkan seolah sebagai radikalisme. Padahal kita tahu, bahwa di negara demokrasi (open society) seharusnya kritik tidak dianggap sebagai ENEMY, melainkan sebagai SARANA untuk turut membangun negeri, sekalipun kritik itu dilakukan oleh siapan pun termasuk aparatur sipil negara. ASN kritis menjadi sasaran empuk bagi SKB 11 ini.

KETIGA, substansi SKB 11 ini dapat dinilai bertentangan dengan HAM baik yang tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Apakah Pembatasan terhadap perilaku ASN ini dapat dikategorikan pelanggaran HAM ASN? Apakah ASN itu mahluk yang dikecualikan oleh UU HAM?
Apakah betul ASN adalah mahluk pengecualian dari mahluk konstitusi yang dijamin memiliki KEBEBASAN UNTUK BERPENDAPAT BAIK LISAN MAUPUN TULISAN dan hak asasi terkait lainnya? Coba kita perhatikan dan simak baik-baik pasal konstitusi yang mengatur HAM berikut ini.

Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keper-cayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemer-dekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua pasal yang saling berkaitan erat, yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I.

Pasal 28I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Jadi, sebenarnya hak untuk menyatakan pendapat dan kemerdekaan pikiran dan hati nurani itu termasuk HAM yg sifatnya non derogable right. Itu hak konstitusional yang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah negara. Bukan untuk direpresi, ditindas dgn alasan yg kurang dapat dipertangungjawabkan sbg NEGARA DEMOKRASI ini.

Akankah ASN harus meLupakan hak konstitusional yang sebenarnya PEMBATASANNYA pun itu harus melalui UU bukan melalui SKB seperti ini. Saya dalam hal ini pun kadang khawatir terhadap akibat menyampaikan kegelisahan diri sebagai orang yang dianggap tahu hukum. Kadang saya pun hopeless dan berusaha untuk tidak akan mengkritik pemerintah yang "ngasih" makan saya dan keluarga saya. Mau baik, ya saya diam dan ikuti, mau hancur ya saya ikuti hancur. Namun, apakah ini langkah bijak, membiarkan kapal yang kita tumpangi terjatuh di palung samudera yang menyengsengsarakan semua penumpangnya?

Apakah harus seluruh ASN bersikap seperti ini:

"Mana ada pemerintah yang akan MENYESENGSARAKAN RAKYAT-nya? Ayo, kita dukung program-program pemerintah. TIDAK ADA PROGRAM PEMERINTAH YANG BURUK. PASTI BAIK karena para menterinya hebat, bahkan ada wamen dan STAF KHUSUS yang hebat dan tahu apa yang dibutuhkan negara dan bangsa ini. Yakinlah, di bawah pemerintahan Jokowi Ma'ruf dan kabinet Indonesia Maju ini, kita tdk akan MUNDUR. Pertumbuhan ekonomi pasti MEROKET, keamanan terjamin, pekerjaan mudah, murah sandang pangan, gampang punya tempat tinggal, saldo neraca tdk akan minus bahkan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 2 digit.

Optimislah, jangan pesimis! Pesimis itu hanya akan merusak pikiran, apalagi kalian ASN. Hidupmu itu ditentukan atasanmu yang mungkin sudah tidak takut lagi kepada tuhan karena lebih takut kepada atasannya juga. Jangan, protes. Protes itu tanda pembangkangan. Jangan sirik, karena "Sirik tanda tak mampu!". Haruskah demikian?

KEEMPAT, dari sisi mekanisme, SKB ini menegasikan otoritas kelembagaan yang sebenarnya sudah disediakan untuk PENGADUAN dan PEMROSESAN terhadap perilaku ASN yang dinilai menyimpang oleh masyarakat. Lembaga itu misalnya Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Inspektorat di masing-masing lembaga kementerian/lembaga, peran dan tugas atasan langsung pegawai, atau Komisi ASN dengan cara membuat portal laporan aduanasn.id dan akan lebih parah lagi jika dengan aduan itu lalu bisa mengambil tindakan sepihak. Mengapa begitu, karena tidak adanya bagian ASN terlapor untuk memberikan klarifikasi. Lalu untuk apa mekanisme penjatuhan hukuman PNS yang telah dituangkan dalam UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS?
Saya miris bila menyimak pendapat yang menyatakan bahwa mekanisme SKB 11 ini rentan FITNAH keji bagi ASN yang kritis. Suasananya terkesan kembali pada situaso politik seperti zaman 1965. Haris Azhar pegiat HAM menyatakan bahwa fitnah itu berupa tuduhan yang membunuh kapasitas seseorang dengan cara "Labelling".

KELIMA, SKB 11 ini dapat dikatakan tidak legal karena tidak memiliki "dasar hukum dan dasar peraturan" yang kuat. Sejumlah aturan yang dipakai hanya HUKUM LOKAL yang dipakai dari menteri-menteri yang ikut meneken SKB ini, padahal HUKUM RADIKALISME itu menyangkut kepentingan RAKYAT NASIONAL yang dasarnya harus bersifat HUKUM TINGKAT NASIONAL, misalnya berdasar UUD atau UU. Hal Ini menandakan bahwa isu radikalisme ini tidak memiliki definisi yang konkret, alias TETAP OBSCURE DAN LENTUR sehingga RENTAN disalahgunakan oleh pejabat di lingkungan satuan kerja ASN tertentu.

C. SIMPULAN

Situasi dari SKB ini berpotensi melakukan CHARACTER ASSASINATION terhadap ASN KRISTIS. Labelling RADIKAL akan terus disematkan kepada ASN kritis dan ke depan berpotensi menghancurkan bangunan hukum dan konsep Hak Asasi Manusia yang diperjuangkan dalam konstitusi dan UU yang telah ada. Upaya merepresi ASN KRITIS dengan cara memunculkan HANTU RADIKALISME adalah kebijakan yang keliru karena justru akan bersifat KONTRA PRODUKTIF dengan penanganan radikalisme ini. Bukankah lebih baik setiap pemimpin kementerian/lembaga pemerintahan berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM ASN serta berusaha untuk terus memastikan kesejahteraan dan keadilan para ASN.

Seluruh pemimpin negeri ini seharusnya menjadikan para ASN sebagai mitra. ASN harus terus diarahkan agar memiliki "sense of belonging" (rasa handarbeni) terhadap institusinya tanpa harus "menebar teror" dengan cara menakut-nakuti ASN dengan segudang LARANGAN yang terkesan hendak MEMBERANGUS KEKRITISAN ASN. Government Autocritic itu juga penting, dan harus diingat bahwa ASN itu singkatan dari APARATUR SIPIL NEGARA bukan APARATUR SIPIL PEMERINTAH (ASP). Negaralah yang "menggaji" ASN dengan UANG RAKYAT dan bahkan semua Pejabat Pemerintah pun juga "digaji" oleh negara, bukan oleh Pemerintah itu sendiri. Lalu, pantaskah bila ada ASN KRITIS lalu dihukum, dipersekusi bahkan selalu diancam dengan PEMECATAN? Ini +62 ataukah Korea Utara?

Tabik...!!!

#LiveOppressedOrRiseUpAgainst
#LamRad

No comments:

Post a Comment

Adbox