Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, October 25, 2019

SDGs dan Zakat Kolaborasi? Pantaskah?


Oleh : Nonik Sumarsih
(Aktifis Kampus Surabaya)

Tidak ada syariat Islam yang tidak membawa kebaikan jika diterapkan dalam kehidupan manusia. Seperti  potensi zakat umat Islam di Indonesia. Potensi tersebut mencapai  Rp 232 Triliun yang sebelumnya hanya mencapai 217 T.  Potensi zakat yang dihitung  memang tak bisa dipandang sebelah mata. Sebab jumlah itu hampir sama dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per tahun, yang mencapai 10 persen anggaran pemerintah. Meski begitu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) baru mampu mengumpulkan baru mencapai Rp 8,1 triliun dari keseluruhan potensi itu. Potensi  fantastis zakat pun membuat Sri Mulyani ingin zakat dikelola seperti pajak. Menurutnya management zakat masih menjadi isu dan zakat collection kebanyakan disalurkan secara informal melalui ustad yang tidak jelas peruntukannya.

Padahal potensi zakat  yang mampu dihitung oleh manusia hanya sebuah hikmah ketika salah satu syariat Allah diterapkan oleh penguasa. Apalagi jika syariat Islam diterapkan secara sempurna dengan sistem yang benar yaitu Khilafah. Tanpa Khilafah maka tidak ada seorang Khalifah yang menarik pajak dari mereka yang mampu sebagaimana yang telah diperintahkan dalam surah At-Taubah : 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta. dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…”

Imam al-Jashash dalam kitab tafsirnya Ahkamul Qur`an III/155 menegaskan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh Imam (Khalifah).

Tidak hanya Sri Mulyani yang silau melihat potensi tersebut. Pemerintah Indonesia pun berwacana menggunakan dana zakat untuk menjalankan program SDGs (Sustainable Development Goals), sebuah program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB. Dalam program SDGs terdapat 17 program yang diusung diantaranya mengurangi kemiskinan, menghapuskan kelaparan, kesetaraan gender, inovasi industri dan infrastruktur, dan lainnya.

Sekilas ketika melihat berbagai program tersebut terlihat sangat manusiawi sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan ekses global. Maka celakalah bagi seorang muslim apalagi dia adalah seorang pemimpin ketika melihat program SDGs hanya sebatas ekses global  tersebut. Secara syar’i, zakat tidak termasuk ke dalam ranah ijtihadi, tetapi masuk dalam wilayah tawqîfî (harus diterima apa adanya). Artinya distribusi dan pengelolaannya sudah ada dalam ketentuan syara’ yang jelas. Penerima zakat adalah mereka 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, gharim, memerdekakan orang yang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil (Q.S At taubah : 60).

Maka tidak boleh dana zakat diperuntukkan selain untuk 8 golongan tersebut. Apalagi SDGs sejatinya adalah proyek Barat yang sarat agenda sekulerisasi dan melanggengkan penjajahan kapitalisme di dunia Islam.  Seperti  poin  kesetaraan gender  yang merupakan salah satu dari ke 17 poin SDGs.  Secara mainstream kesetaraan gender merujuk pada toleransi terhadap gerakan LGBT, femenisme, atau pemberdayaan perempuan. Padahal jelas kelompok LGBT adalah kelompok yang menyimpang. Sedangkan dalam sistem Khilafah perempuan penafkahannya diwalikan. Mereka tidak wajib menghidupi dirinya sendiri.

Maka kaum muslimin  harus cerdas dalam melihat hakekat penguasa. Penguasa yang benar adalah mereka yang menempatkan syariat dalam kacamata kewajiban, bukan kepentingan. Sebagaimana yang pernah terbukti ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang menerapkan sistem Islam secara kaffah. Meskipun hanya memimpin 2 tahun tapi tak ada orang yang tidak sejahtera di bawah kepemimpinannya bahkan hewan sekalipun. 

Zakat ditempatkan sebagai  salah satu sumber pemasukan dari kepemilikan negara selain usyur, khumus, dan rikaz. Yang distribusinya hanya kepada 8 golongan  tersebut.  Sedangkan untuk mengentaskan kemiskinan, pembiayaan pendidikan dan kebutuhan publik lainnya, Islam menyediakan dari dana kepemilikkan umum yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam.

Maka ekses global yang diangkat oleh SDGs sejatinya adalah kegagalan dari ideologi Kapitalisme yang sedang diterapkan sekarang.  Sebab dalam kepemilikkan Ideologi Kapitalisme memberi akses bebas bagi para pemodal untuk menguasai kekayaan umat.  Padahal secara syara’  sumber daya alam adalah kepemilikkan umum yang dikelola untuk membiayai kebutuhan publik umat. Jika umat sekarang mengalami kebodohan, kemiskinan, pelecehan  itu terjadi karena rakusnya para pemodal meraup kekayaan milik umat.

Kolaborasi zakat dan SDGs adalah kedzaliman penguasa karena menempatkan syariat Islam layaknya makanan ala prasmanan. Mereka hanya melihat zakat dari segi potensi materi. Umat butuh pemimpin shalih yang mengambil zakat karena syariat bukan manfaat. Dan sistem Khilafah yang akan menjadi institusi penerapan syariat kaffah.

No comments:

Post a Comment

Adbox