Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Thursday, October 31, 2019

PROPOSAL PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Katana Suteki

A. Apa itu hukum progresif:

1. Ontologi: Hukum is not only rules and logic but also behavior, even behind behaviour.
2. Epistemologi: Pencarian kebenaran dengan menempatkan hukum sbg objek kajian scr kritis.
3. Metodologinya: legal pluralism approach; mixed method; socilo-legal approach.
4. Aksiologi: Keadilan substantif; kebenaran dan kejujuran, the perpect justice!

Hukum yg melampaui, in making process, tdk absolut dan final. Melampaui positivism hukum, krearifitas, mele (cair, like amoeba).

Spirit hukum progresif: pembebasan (tipe cara dan kultur konvensional).

Cara berhukum:
Mengutamakan keadilan substantif sehingga lebih condong pada mission oriented dibandingkan dengan procedure oriented.

Cara berhukum yg demikian harus disertai dengan karakter khusus dalam penegakan hukum, yaitu RULE BREAKING. Ada 3 karakter rule breaking, yaitu:

1. Penggunaan spiritual quotion (berupa kreativitas) untuk tidak terbelenggu (not rule bounded) pada ATURAN ketika peraturan hukum itu ditegakkan justr timbul ketidakadilan. Bahkab dalam pidato pengukuhan guru besar saya berani saya ajukan sebuah kebijakan yang disebut "policy of non enforcement of law", kebijakan tidak menegakkan hukum demi keadilan substantif.

2. Penafsiran hukum yang lebih dalam (deep interpretation), yakni hukum tidak boleh ditafsirkan secara dangkal saja melainkan harus mendalam, yaitu sampai pada konteks sosial, bahkan filosofis sehingga makna sosial-ideologis yang terdalam dari hukum itu dapat ditemukan dan dijadikan kredo dalam penegakan hukum.

3. Penegakan hukum tidak boleh hanya didasarkan pada logika (rasio, logic), melainkan juga harus didasarkan pada rasa, yakni rasa kepedulian dan keterlibatan kepada vulnerable people, orang terpinggirkan, orang lemah, dan orang terdzalimi. Ini yang dapat diringkas dengan istilah compassion. Jadi menjalankan hukum itu tidak cukup mengandalkan rules and logic but also behaviour, even behind behaviour.

Berdasarkan tiga karakter rule breaking inilah penegakan hukum dinIndonesia tidak terjebak pada mantra-mantra positivisme hukum, melainkan berhidmat pada NILAI-NILAI HUKUM dan RASA KEADILAN di tengah masyarakat (vide Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

B. Misi UU Pemberantasan Tipikor

Bila melihat tujuan utama UUPTPK sebagaimana Pasal 4 UUTipikor, maka misi UU ini adalah selain ada pengembalian kerugian keuangan negara tetapi juga memidana pelaku. Sehingga kita bisa menegaskan bahwa selain penegakan hukum juga bagaimana UU berorientasi pada perwujudan keadilan social (social justice). Hal ini mengamini apa yang dikatakan oleh Brian Z Tamanah dalam On the Rule of Law, yang membagi dua model ROL yakni formal dan substantif. ROL formal hanya menekankan pada penggunaan hukum sebaga alat untuk social control bahkan sekedar dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan saja, sedang dalam pandangan ROL Substantif usaha penegakan hukum diarahkan hingga pencapaian kesejahtetaan sosial (social welfare). Sampai di sini tampak bahwa UU Tipikor sangat erat hubungannya dengan ideologi negara dan bangsa, yakni Pancasila khususnya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Seharusnya pemberantasan korupsi berkorelasi langsung dengan penciptaan masyarakat yg sejahtera. Mengingat misi yang demikian berat itu, maka penegakan hukum di bidang korupsi tidak boleh berhenti pada tataran penegakan aturan (kepastian hukumnya) melainkan harus lebih progresif mencapai misi UU Pemberantasan tipikor tersebut. Penegakan hukum progresif menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan keadilan substantif ke tengah masyarakat (bringing justice to the people).

C. Multiplying effect TiPikor

Kerugian negara yang sering menjadi salah satu ada tidaknya unsur pidana dalam TPK hanyalah awal saja dari effect korupsi. Multiplying effect-nya adalah pembunuhan ideologi bangsa dan negara melalui celah masuknya perilaku para pejabat negara yang bermental korup. Ini yang kita sebut dengan ideology corruption. Runtuh ideologi negara bangsa oleh karena tindakan korup itu. Nilai-nilai Pancasila juga bisa hancur karenanya. Oleh karena itu ketika seseorang itu melakukan tindakan korupsi maka ia sebenarnya telah merongrong "kesaktian" Pancasila. Jadi korupsi itu bertentangan dengan Pancasila. Implikasinya ketika suatu ormas orpol anggotanya banyak yg melakukan korupsi mestinya ormas atau orpol tersebut mestinya bertentangan dengan Pancasila dan seharusnya dapat dicabut Badan Hukum-nya hingga dapat pula dibubarkan atau bahkan dilarang.

Di samping effect ideologis, ada efek lain yang tidak kalah bahayanya dari TP korupsi terutama korupsi politik (politic corruption). Politic corruption ini berdampak pada munculnya korupsi berjamaah dlm arti seolah ada sindikatnya. Ini lebih sulit pencegahan dan pemberantasannya karena dilakukan secara Terencana, Terstruktur dan Monopolistik (TTM). Muncullah yg kita sebut Syndicate Corruption.

D. Strategi Penanganan TiPikor

Mengingat akibat korupsi yang sangat luar biasa tsb maka secara konvesi disepakati bahwa TP korupsi merupakan extra ordinary crime. Oleh karena karakternya itu maka langkah-langkah penanganannya pun mesti extra ordinary, tidak bisa ditangani dengan cara biasa, melainkan luar biasa dan integrated. Kita sudah punya Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) tetapi dalam pandangan saya belum integrated baik dalam visi, misi dan operasi. Dalam penanganan TPK seolah masing-masing lembaga hukum mempunyai "target" sendiri sesuai dengan visi misi institusinya. Bagaimana dengan kasus BLBI? Nasibnya sama, oleh karena kurang integrated penanganannya dari hulu hingga hilir, maka apa yg sudah dibangun sejak awal yang memakan banyak waktu (5 tahun) dan tenaga (polri, jaksa, advokat, saksi, ahli, KPK) serta biaya yang pasti "mahal" akhirnya KANDAS. Ada apa dengan penegakan hukum kita hingga menimbulkan rasa pilu dan memilukan (elegi penegakan hukum)?

Penegakan hukum biasa sering terbelenggu dengan mantra-mantra sakti positivisme hukum yang mengandalkan RULE AND LOGIC dengan alasan karena kita mengkiblat pada hukum Eropa Kontinental yang beraroma civil law system. Benarkah? Apakah dengan kultur hukum Pancasila itu kita tidak punya cara tersendiri, cara Indonesia dalam penegakan hukum? Bukankah telah terjadi ingsutan paradigma penegakan hukum dari yg mengutamakan kepastian hukum (rule and logic) kepada kepastian hukum yang adil? Kita lihat UUD 1945 juga UU Kekuasaan Kehakiman dan juga Rancangan KUHP kita yg mengutamakan nilai keadilan di samping nilai kepastian (rule and logic). Ini adalah LANGKAH PROGRESIF! Pertanyaannya adalah: Cukupkah di tataran ide dan di atas kertas? Bukan! Harus diimplementasikan. Nah, di sini perlu LEGAL CULTURE baik Internal Legal Culture maupun External Legal Culture. Gustav Radbruch dengan Triadism (justice, certainty and expediency (utility)) juga mengatakan: "where statutory law is incompatible with justice requairment, statutory law must be disregarded by a judge..". Maka hukum mestinya mengutamakan pencarian keadilan bukan terlalu sibuk dengan kepastiannya yang justru dapat menghadirkan ketidakadilan. Hukum yang tidak adil itu bukan hukum (lex injusta non est lex: Thomas Aquinas).

E. Nasib Kasus BLBI

Pertanyaannya: adilkah tidak menghukum orang yang terbukti melakukan TiPikor, yg telah melalui proses panjang dan akuntabel? BPK, Polri, Jaksa Hakim PN PT, Saksi, Ahli yg kualitasnya tdk diragukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Apakah putusan LEPAS dari segala tuntutan itu tidak menciderai rasa keadilan dalam masyarakat, sedang JELAS AKIBAT PENERBITAN SKL itu BPK telah menemukan kerugian negara sekitar 4, 58 T? Kalau bukan S AT lalu siapa yang bertanggung jawab? Ataukah negeri ini memang sudah dipenuhi dengan orang-orang yang melempar tanggung jawab dan tidak mau bertanggung jawab? Apakah nasib kasus BLBI akan sama dengan "PENGADILAN KENTUT" yang sempat heboh di dunia medsos setelah Speedy Trial Sengketa Pilpres di MK---hanya karena locus dan tempus kentut yg dinilai tidak jelas, sementara kentutnya ada?

Ada kesan terdapat "hidden interest, hidden agenda" untuk mempersulit bila perlu membuat kasus BLBI ini tidak terungkap atau setidaknya digiring menjadi mal administrasi dan perdata, misalnya melalui jalur LOBBYING. Seperti diberitakan di media online tirto.id bahwa diduga ada upaya lobby oleh 2 hakim (S dan A) kpd hakim ketua (Sl). Benarkah, Komisi Yudisial masih akan mendalaminya? Bila lobby itu terjadi maka diprediksikan akan terjadi semacam syndicate yg akan mempersulit pengungkapan (Exposures) kasus BLBI. Dengan demikian maka akan timbul efek buruk yakni semakin membuka peluang terjadinya Tipikor disebakan karena sulitnya pengungkapan tipikor di masa lalu seperti teori GONE Jack Bologne. Ia menyatakan bahwa Tipikor terjadi karena adanya faktor GONE (Greeds, Opportunities, Needs dan Exposure). Bila benar, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan lobby ini menunjukkan kebenaran dalil Marc Galanter yg menyatakan: "The haves always come out ahead". Benarkah memang itu kenyataannya?

Putusan MA yg kontroversial ini juga memberikan kesan MELINDUNGI The Big Fish di balik kasus BLBI. Melalui putusan itu terkesan para penegak hukum berprinsip bahwa demi penyelamatan pihak tertentu maka jalan terbaiknya adalah memutus ranting dan dahan yg patah untuk menyelamatkan BATANG DAN AKAR sebatang pohon. Juga ada kesan di negeri ini imunitas para pembesar misalnya Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat besar lainnya dengan menjalankan pepatah Jawa: MIKUL DHUWUR MENDHEM JERO. Pepatah ini menggiring pada tindakan untuk lebih mengunggulkan kebaikan pemimpin dan memendam (merahasiakan) keburukannya, termasuk tindak pidana yang diduga pernah dilakukan oleh orang-orang besar terdahulu.

F. Masa depan Pemberantasan Korupsi

Madesu, masa depan suram. Itulah gambaran yang akan terjadi ketika perkara besar tidak tuntas ditangani bahkan justru terkesan ada keberpihakan penanganannya. Downward law is greater upward law. Berikut beberapa fakta yang diperkirakan akan muncul pasca buruknya penangaan perkara kelas "kakap":

1. Rakyat menjadi kurang atau bahkan tidak percaya lagi (distrust) kepada KPK dan Pengadilan.
2. Penetapan tersangka a.n. S N dan Istri oleh KPK akan bermasalah karena perkara pokoknya telah diputus sebagai PMH (Perbuatan Melawan Hukum) bukan pidana. Bisa juga yang bersangkutan lepas dari kasus ini.
3. Putusan MA menjadi mimpi buruk rakyat pencari keadilan khususnya bila berhadapan dengan para politisi dan pejabat BESAR yang terlibat dalam penerbitan SKL BLBI yang merugikan negara. KPK bisa lebih dipermalukan lagi.
4. Putusan ini akan menjadi preseden buruk di era Jokowi, di mana terjadi untuk pertama kalinya KPK DIPECUNDANGI, pesakitan KPK kelas kakap lepas dari jerat pidana. Kasus ini berpeluang mempersulit KPK untuk menangani kasus korupsi yg terjadi akibat penyalahgunaan wewenang dan/PMH.
5. KPK berpotensi hanya akan fokus menangani kasus RECEHAN yang mengandalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sedangksn untuk Kasus BIG FISH lebih baik dihindari.
6. Korupsi berpotensi menjadi EVOLUTIONARY CRIME yg sulit diungkap dan makin membuka peluang dilakukannya Tipikor di masa depan. Kejahatan ini makin lama makin "pintar" karena telah terjadi proses pembelajaran yang panjang sehingga menjadikan kejahatan ini bermutasi, bermetamorfosis terus sehingga sulit untuk diungkap (eksposure).

Itulah fakta-fakta yang timbul akibat kita terlalu mengagungkan positivisme hukum yang kaku keras, dingin dan menutup pintu kreativitas dlm menegakkan hukum melaui hukum progresif.

G. Penutup

Tipikor telah dilabeli sebagai extraordinary crime. Oleh karena itu upaya pemberantasannya pun harus bersifat extraordinary. Cara-cara biasa tidak akan mampu memberantasnya. Dibutuhkan cara berhukum yang progresif. Sebuah cara berhukum yang dibalut dengan karakter rule breaking. Itu semua hanya ada dalam semangat pemberantasan tipikor yang lurus dan tidak akan ditemukan dalam sistem penegakan hukum yang mengalami proses "pembusukan". Pada daging yang busuk, seekor belatung pun akan merasa dirinya bersih tanpa noda.

Bagaimana, mau tetap berhukum secara konvensional, ataukah progresif? Will you?

Tabik..!

#liveoppressedOrRiseUpagainst.
#LamRad

No comments:

Post a Comment

Adbox