Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Thursday, October 31, 2019

PENDENGUNG BAYARAN DAN UTOPI SISTEMIK KEPEMIMPINAN IDEAL



Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si
(Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

Gaduh politik dan pecah belah publik yang diproduksi oleh profesionalisme para buzzer politik sangat disayangkan terjadi. Sebab mempekerjakan buzzer politik sama saja bekerja memproduksi hoax. Endingnya pemimpin yang lahir dari kebohongan lazimnya mungkin dapat melahirkan berbagai kebohongan pula.

Dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation menyatakan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah/partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.

Para buzzer di Indonesia, menurut penelitian itu dikontrak oleh pemerintah atau partai politik tidak secara permanen. Mereka lazimnya dibayar dikisaran harga Rp 1 juta sampai Rp 50 juta.

Para buzzer ini bergerak di tiga media sosial utama, Facebook, Twitter, Instagram, serta di aplikasi pesan WhatsApp. Para buzzer belum banyak bergerak di Youtube.
Laporan juga menemukan bahwa manipulasi opini publik memanfaatkan media sosial dilakukan oleh 70 negara di seluruh dunia pada 2019, naik dari hanya 48 negara pada 2018 dan 28 negara pada 2017. Temuan menarik lain dari laporan itu adalah bagaimana Facebook menjadi alat utama yang digunakan oleh pasukan siber atau buzzer di seluruh dunia.

Tak menampik isi laporan. Bahkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut memberikan apresiasi bahwa keberadaan buzzer atau pendengung sudah tidak diperlukan saat ini.

Moeldoko melihat justru saat ini, para buzzer pendukung Jokowi justru melakukan cara-cara yang bisa merugikan pemerintahan Jokowi sendiri. Ia pun meminta buzzer-buzzer Presiden Jokowi di sosial media untuk tidak terus-menerus menyuarakan hal-hal yang justru bersifat destruktif.

Maknanya pihak Istana telah mengakui mempekerjakan para buzzer politik dalam rangka memanipulasi opini dan dukungan publik demi meraih tujuan politik.
Tak hanya istana, pihak Polda Metro Jaya pun terpaksa turut sibuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menertibkan buzzer yang selama ini beraksi di media sosial.

Sementara dari pihak akademisi, analis media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi, membeberkan isu radikalisme, yakni isu Taliban termasuk yang sering dan sukses dipakai oleh buzzer yang bertujuan agar publik ragu terhadap KPK dan menyetujui agar revisi disahkan dan berharap capim terpilih bisa membersihkan isu itu. Selain itu menurut Fahmi, ada juga buzzer yang menggiring opini pro-revisi UU KPK dengan model giveaway.

Yang sangat jahat yakni Islam politik diposisikan sebagai penghalang kekuasaan yang harus dibungkam. Di Indonesia buzzer politik rezim senantiasa memukul kelompok dakwah yang melakukan perbaikan di tengah masyarakat yang dirusak oleh sistem. Untuk itulah PA 212, Khilafah, bendera Tauhid dinarasikan sebagai kelompok, gagasan dan simbol radikalis dengan konotasi negatif.
Bila memang demikian realitasnya, bagaiman mungkin masyarakat akan berharap adanya kepemimpinan ideal hasil kerja para buzzer politik?

Dalam kitab, al-Mustadrak ‘ala as-Sahihain, al-Hakim mengeluarkan hadits:

» سَيَأْتِيَ عَلَى الناَّسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيْهَا الأَمِيْنُ وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» [رواه الحاكم في المستدرك، ج 5/465]

“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang “Ruwaibidhah” berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (Hr. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465).

Secara bahasa, Al-Jauhari berkata bahwa, “Ruwaibidhah adalah orang yang bodoh dan hina.” Sementara Ibnu Atsir –selain keduanya- menambahkan kata “khasiis” (buruk, rendah dan keji). Secara bahasa –masih menurut Ibnu Atsir- kata “Ruwaibidhah” adalah bentuk “tashghir” (ungkapan kecil) dari kata “Rabidhah” yaitu orang lemah (bodoh) yang mengurusi urusan-urusan penting di ranah publik. Tambahan kata “ta marbutha” di akhirnya untuk menambahkan tekanannya.

Kepemimpinan yang lemah karena lahir dari rahim sistem yang lemah akan memilih jalan tipu daya untuk menutupi segala bentuk kelemahannya, meski harus berbohong kepada rakyatnya, menghalalkan segala cara.

Gagal membangun ekonomi, gagal mewujudkan kesejahteraan, gagal memberikan jaminan keamanan, gagal mewujudkan harmonisasi antar pemeluk agama, sampai gagal menjaga batas-batas wilayahnya dan sumber daya alam dari intervensi asing inilah yang melatarbelakangi keculasan pemimpin.

Pencitraan menjadi pakaian kepemimpinannya. Ini adalah fenomena kepemimpinan dalam penerapan sistem politik demokrasi. Kedzoliman yang telanjang butuh untuk ditutupi, agar dapat memperpanjang usia kepemimpinan. Sehingga kepemimpinan ideal adalah utopi sistemik dalam demokrasi.

/Kepemimpinan Ideal/

Kaum muslimin tidaklah bisa dipimpin oleh penguasa ruwaibidhah. Aqidah kaum Muslimin menghendaki kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab atas semua urusan mereka. Pemimpin adalah raa'in penanggung jawab urusan rakyat sekaligus junnah perisai pelindung rakyat dari segala bahaya, bukan justru membahayakan dan menganggap musuh rakyatnya.

Urgensi fungsi kepemimpinan ini telah dijawab oleh Islam dengan syariatnya dalam Syuruth In'iqad kepemimpinan, bukan iklan atau peran buzzer. Dari penggalian sejumlah nash-nash syar'i setidaknya ada 7 (syarat in'iqad) khalifah. Ketujuh syarat itu adalah harus Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, mampu melaksanakan amanat khilafah.

Mengenai syarat Khalifah (Imam), dalam kitabnya, ar-Raudhah, Imam an-Nawawi menjelaskan. "....Mengenai syarat Imâmah (Khilafah), syaratnya (Imam/Khalifah) harus Mukallaf, Muslim, adil, merdeka, laki-laki, ‘alim (berilmu), mujtahid, pemberani, mempunyai pandangan dan kemampuan, bisa mendengar jarak jauh, berakal, dan Quraisy. Mengenai syarat semua anggota tubuhnya berfungsi dengan baik, seperti tangan, kaki dan telinga ada perbedaan."

Sedangkan Al-Mutawalli (w. 478 H) memastikan, bahwa itu tidak menjadi syarat. Sementara al-Mawardi (w. 463 H) memastikan selamatnya semua organ tadi dari kekurangan sebagai syarat. Cacat yang bisa menghalanginya melakukan gerakan dan bangkit dengan cepat. Ini adalah pendapat yang paling benar.

Qadhi an-Nabhani, baik dalam kitabnya, as-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah al-Juz’u at-Tsâni, dan Nidzâm al-Hukmi fî al-Islâm, memilah syarat-syarat Khalifah (Imam) itu menjadi dua: yakni Syuruth In'iqad dan Syuruth Afdhaliyyah.

Pertama, syarat-syarat yang menentukan sah dan tidaknya akad Khilafah (Imâmah), yang kemudian disebut Syurûth al-In’iqâd. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka akad Khilafah tersebut dinyatakan tidak sah. Ketujuh syarat itu adalah, harus Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, mampu melaksanakan amanat khilafah.

Bedanya, baik oleh Imam al-Mawardi, dan an-Nawawi tidak membedakan ketujuh syarat ini merupakan Syurûth al-In’iqâd, sedangkan al-Qadhi an-Nabhani menegaskan, bahwa ketujuh syarat ini merupakan Syurûth al-In’iqâd, yang menentukan sah dan tidaknya akad Khilafah tersebut diberikan kepada seseorang.

Kedua, mengenai syarat-syarat lain, seperti harus mujtahid, pemberani dan dari suku Quraisy, maka kalau semuanya tadi dinyatakan oleh dalil, statusnya hanya merupakan Syurûth Afdhaliyyah (syarat keutamaan).

Adapun mekanisme pengangkatan Khalifah, juga telah dibahas oleh para ulama’ mazhab Syafii, khususnya Imam al-Mawardi, dan an-Nawawi. Jika Imam an-Nawawi menyatakan metode pengangkatan Khalifah tersebut ada tiga yakni bai'at, penunjukan, dan kudeta, maka Imam al-Mawardi hanya menyatakan dua, yaitu bai’at dan penunjukan. Sedangkan kudeta, yang disebutkan oleh Imam an-Nawawi tidak dimasukkan oleh Imam al-Mawardi dalam metode pengangkatan Khalifah.

Sementara al-Qadhi an-Nabhani membuat rumusan baru tanpa menafikasi diskursus pemikiran al-Mawardi maupun an-Nawawi. Pendapat Qadhi an-Nabhani, bai’at merupakan metode baku (tharîqah), sedangkan penunjukan dan kudeta bukan metode. Karena penunjukan dan kudeta tidak bisa menjadikan seseorang menjadi Khalifah, kecuali setelah mendapatkan bai’at dengan suka rela dan bebas (tanpa paksaan).

Dengan demikian, masalah hari ini tinggal satu. Bagaimana kaum Muslimin melakukan dakwah membangun kesadaran di tengah masyarakat agar melek politik Islam. Kesadaran ini dengan sendirinya akan menafikan peran culas buzzer politik sekuler berapapun biaya yang mereka curahkan. Semuanya dilakukan dalam upaya bersegera melaksanakan kewajiban syariat untuk mengangkat pemimpin ideal dalam bingkai sistem ideal. Wallaahu a'lam bish shawab. []

No comments:

Post a Comment

Adbox