Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Tuesday, September 10, 2019

UU ITE DAN MASSIFNYA KRIMINALISASI ULAMA DI ERA REZIM JOKOWI



_[Catatan Hukum Advokasi Kiyai Heru Ivan Wijaya Alias  Kiyai Heru Elyasa]_

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT


UU No. 11 tahun 2008 tak terlalu masif menjadi perbincangan publik, kecuali pada kasus Prita Mulyasari. Pada zaman SBY, UU ITE 'memangsa' Prita yang menyebarkan komplainnya atas buruknya layanan sebuah rumah sakit swasta melalu surat elektronik (e-mail).

Prita dituding mencemarkan institusi Rumah Sakit, Prita ditetapkan Tersangka dan langsung ditahan. Saat itu, ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE diancam pidana 6 tahun penjara. Karenanya, Prita ditahan mengingat pasal yang diancamkan kepada Prita lebih dari 5 tahun penjara (tinjau pasal 21 KUHAP).

Pada tahun 2016 DPR merevisi UU ITE dengan mengesahkan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Diantara alasan perubahan adalah agar UU ITE tidak diberlakukan secara represif. Ancaman pidana pasal fitnah dan pencemaran sebagaimana diatur pasal 27 ayat (3) diturunkan dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, sebagaimana dituangkan dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Namun meskipun UU ITE telah diubah, UU ITE di era Jokowi bukan menjadi humanis malahan semakin represif. Ada 'tren' baru kriminalisasi menggunakan UU ITE. Padahal latar belakang terbitnya UU ITE itu untuk mengatur transaksi ekonomi menggunakan sarana informasi dan elektronik.

Sebelumnya represifme menggunakan pasal fitnah dan pencemaran (27 ayat 3), saat ini represifme UU ITE justru semakin masif dengan menggunakan pasal menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Pasal 28 ayat (2) tentang pidana SARA ini dalam kajian LBH PELITA UMAT kami sebut sebagai 'pasal pukat harimau'. Layaknya pukat harimau, yakni jaring besar yang ditarik dua kapal besar untuk menjerat dan menangkap semua model ikan, pasal 28 ayat (2) tentang pidana SARA ini juga sama.

Pasal pukat harimau ini, menjerat dan menangkap banyak ulama, aktivis, dan para pengkritik rezim yang dituding menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Di zaman Jokowi ini, semua kritik terhadap rezim atau organ yang pro rezim diklasifikasi dan dituding SARA.

Para ulama yang konsisten mengemban amanah dakwah amar Ma'ruf nahi munkar, konsisten menyampaikan yang Haq adalah Haq dan yang batil adalah batil juga dituding menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Mereka, kemudian dijerat dengan pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Pasal pukat harimau inilah, yang menjerat Ahmad Dani, Jonru, Ust Alfian Tanjung, Gus Nur, Rini Sulistiawati, Asma Dewi, juga menjerat Kiyai Heru Ivan Wijaya. Kiyai Heru menasihati Banser agar jangan mau diadu domba, jangan mau dijadikan alat pemecah belah, sehubungan banyaknya kontroversi Banser dengan umat Islam. Banyaknya pengajian dan ustadz yang ditolak atau bahkan dibubarkan pengajiannya oleh Banser menjadi sebab nasehat Ust Heru dalam status Facebooknya.

Namun seruan dakwah, amar Ma'ruf nahi munkar, nasehat terhadap Banser ini justru berujung pidana. Kiyai Heru dilaporkan Banser dan pada tahap pelimpahan ke jaksa, Kiyai Heru ditahan hingga saat ini.

Hari ini (10/9) penulis bersama tim pembela dari LBH PELITA UMAT Korwil Jatim akan melakukan pendampingan dalam persidangan Kiyai Heru di pengadilan negeri Mojokerto. Kami mohon dukungan dan doa, agar kami diberi kemudahan dalam memberikan pembelaan hukum kepada Kiyai Heru Elyasa.

Kami juga mengajak seluruh kaum muslimin untuk berdoa dan terus berjuang untuk menegakan kalimah tauhid, menegakan hukum Allah SWT, agar keadilan tegak dimuka bumi ini. Agar tidak ada, kezaliman yang diberlakukan mahluk kepada mahluk lainnya. Amien yarobbal alamien.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox