Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, September 13, 2019

PENDAPAT AHLI YANG DIHADIRKAN JAKSA TAK MEMILIKI BASIS ARGUMENTASI YANG KOKOH



_[Catatan Hukum Sidang Kiyai Heru Elyasa]_


Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Kamis (12/9) sidang lanjutan kasus Kiyai Heru Elyasa di PN Mojokerto kembali bergulir. Jaksa menghadirkan 2 (dua) ahli, yakni ahli bahasa dan ahli IT.

Menariknya, keganjilan proses pemeriksaan kasus Kiyai Heru pada sidang sebelumnya (10/9) yakni adanya saksi yang tidak mengerti kasus yang menimpa Kiyai Heru yang dipaksa diperiksa dan dihadirkan dipersidangan, kembali terjadi pada sidang pemeriksaan Ahli. Ada muskilah yang menurut penulis fatal, karena ahli tidak memahami substansi penting UU ITE, khususnya dalam proses otorisasi legalitas bukti.

Ahli IT, saudara Diding Adi Prawoto, S.Kom, M.Eng, ketika diperiksa di pendidikan mengaku hanya menganalisis konten bukti berupa print out screenshoot unggahan laman Facebook Kiyai Heru. Ahli tidak melakukan proses ferifikasi bukti dengan melakukan akses langsung ke sistem IT, atau minimal mengunjungi laman Facebook untuk mengecek kebenaran konten unggahan.

Padahal, keterangan ahli ini penting untuk membuktikan apakah unsur 'mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik' terpenuhi. Seharusnya, ahli IT melakukan uji IT terhadap konten print out agar yakin atas validitas dan keabsahannya.

*Pertama,* ahli wajib yakin bahwa konten unggahan yang ditunjukan penyidik Polres Mojokerto dalam bentuk print out itu memang ada dalam sistem IT, sehingga bisa menyimpulkan ada tidaknya unsur 'mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik'.

*Kedua,* ahli wajib yakin bahwa konten unggahan tadi dibuat atau diproduksi oleh terdakwa, Kiyai Heru Elyasa. Hal ini penting, untuk membuktikan ada tidaknya unsur 'dengan sengaja dan tanpa hak'.

Namun ahli tidak melakukan tindakan penting ini, ahli juga tidak menanyakan kepada penyidik Polres Mojokerto, apakah konten print out screenshoot yang ditunjukan telah melalui proses 'uji lab forensik' sehingga ahli yakin konten ini menang ada dan berasal dari terdakwa.

Lantas, bagaimana jika ternyata konten itu tidak ada ? Bagaimana kalau konten itu hanya tuduhan, bukan fakta hukum ? Bagaimana ahli berani memberi pendapat dan pandangan terhadap suatu konten yang tidak dijamin keasliannya ?

Kemudian, ketika penulis tanyakan kekuatan bukti screnshoot yang tidak pernah diakses oleh ahli berdasarkan pasal 6 UU ITE, ahli justru gelagapan. Akhirnya ahli menyerahkan pandangan itu kepada majelis hakim.

Padahal, pasal 6 UU ITE menyatakan :

"Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."

Lantas, apa dasar absahnya bukti screenshoot yang dihadirkan penyidik berupa tulisan status Kiyai Heru, kalau konten dimaksud tidak dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan ? Ini penegakan hukum atau proses politik untuk menarget seseorang menjadi tersangka ?

Saat memeriksa ahli bahasa Dr. Endang Solihatin, Spd, Mpd, menyatakan bahwa untuk mengetahui maksud atau tujuan tulisan secara kebahasaan, selain memperhatikan konten bahasa juga perlu memperhatikan persepsi penulis yang mengunggah konten. Lagi-lagi, ahli membuat kesimpulan dan pendapat bahwa konten yang diunggah oleh Kiyai Heru dengan menggunakan ungkapan 'tafsir yang paling relevan' dianggap mengandung kebencian.

Lantas, bagaimana jika maksud dari penulis konten bukanlah ingin mengujar kebencian, tetapi ingin menyampaikan dakwah amar Ma'ruf nahi munkar ? Bukankah, salah satu konsekuensi berdakwah adalah membenci kemaksiatan dan dibenci pelaku maksiat ?

1. PBNU, Banser, Ansor, tegakan hukum Allah, tinggalkan pertemanan dengan teroris Yahudi. 2. Mengapa HTI dihadapkan melawan Banser ? Karena hanya Banser yang bisa dijadikan alat untuk menggebuk saudara seiman. 3. Setelah berinteraksi di dumay, dari semua kawan saya di fb yang menyerang ide khilafah hanya ada dua : aktivis Isis dan pemuda NU.

Tiga konten unggahan tulisan inilah yang dipersoalkan. Padahal, tiga status Facebook ini adalah respons atas berkunjungnya Yahya Staquf ke Israel yang merupakan pengurus PBNU. Juga, atas tindakan pengusiran jamaah tablig yang itikaf di masjid Al Anwar oleh oknum pengurus ranting NU. Termasuk tindakan persekusi yang dialami HTI sebelum BHP nya dicabut, saat mengadakan acara pawai masyiroh panji Rasulullah.

Ahli juga menyatakan, pendapat ahli bisa juga berbeda dengan ahli yang lain. Namun, kembali ahli berpedoman pada pendapat ahli berdasarkan kajian yang mendasarkan pada 'pendapat yang paling relevan'.

Lantas, penulis bertanya makna dan definisi suku, agama, ras dan antar golongan. Hal ini penting karena pasal 28 ayat (2) UU ITE ini berkaitan dengan ujaran kebencian dan permusuhan yang ditujukan berdasarkan Suku, Agama, Ras dan antar Golongan. Lagi-lagi penulis kaget, ternyata saat diperiksa ditingkat penyidikan ahli tidak ditanya mengenai hal ini. Ahli hanya menyatakan bahwa konten unggahan yang dibuat terdakwa ditujukan kepada publik.

Lantas, ujaran yang dipersoalkan itu yang mana ? Apakah berdasarkan Suku ? Apakah berdasarkan Agama ? Apakah berdasarkan Ras ? Apakah berdasarkan Antar golongan ? Hal ini tidak dijawab secara spesifik oleh ahli.


Akhirnya penulis berkesimpulan, kasus Kiyai Heru ini dipaksakan. Berbagai prosedur dalam membuktikan unsur pidana pasal, tidak dilalui secara menyeluruh dan komprehensif. Anda, pasti tahu di negeri ini kasus pesanan itu biasa ada. Apakah hal ini juga terjadi pada kasus Kiyai Heru Elyasa ? Sepertinya iya.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox