Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, September 4, 2019

Hanya Dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” Negara Jadi Bersyariah?


Oleh : Nonik Sumarsih
(Aktifis Kampus Surabaya)

Konsekuensi keimanan seorang muslim dibuktikan dengan penerapan syariah Islam secara sempurna. Imam Syafi’i berkata “Iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan (i’tiqad) di dalam hati. Artinya keimanan tidak terhenti dalam kenyakinan di hati, dan diucapkan dalam lisan namun harus secara praktis diaplikasikan dalam setiap perbuatan seorang muslim. Mereka wajib terikat dengan hukum syariat. Maka sebenarnya tidak cukup hanya dengan menuliskan ketuhanan yang Maha Esa ditafsirkan sebagai konsep tauhid. Kemudian dikatakan sebuah negara telah bersyariah.

Syariat Islam bukanlah seperti hukum kompromi atau hasil dari kejeniusan manusia. Sehingga  mudah dipilih dan dilanggar sesuai kepentingan. Hukum syariat dibuat oleh Allah SWT, Tuhan semesta alam untuk seluruh ciptaanya, tanpa mendzalimi siapapun agar mereka dapat menjalankan peran sesuai dengan tujuan penciptaanya. Dengan demikian, jika ingin menilai sebuah negera sudah bersyariat tentu standard yang dipakai adalah standard yang telah Allah berikan melalui utusanNya yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan malah ditafsirkan sendiri.

Sebuah negera bersyariah, rezimnya tidak akan kebakaran jengot ketika rakyatnya mendiskusikan Islam sebagai solusi semua permasalahan yang ada baik skala individu, masyarakat atau negara. Pun negara bersyariah tidak hanya memberi ruang hukum syariah di ranah individu saja seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Melainkan juga menerapkan hukum syariah di ranah publik baik untuk muslim maupun non muslim, seperti urusan politik baik luar maupun dalam negeri, sistem ekonominya, sistem pendidikannya, sistem pergaulannya, sistem peradilannya. Konsep yang terintegralistik dan komperhensif inilah dalam ajaran Islam disebut dengan sistem Khilafah.

Sayangnya, lain dilisan lain difakta. Aparatur negara mengatakan NKRI sudah final, NKRI sudah bersyariah, dan syariah sudah ada disila pertama pancasila. Nyatanya pancasila yang didoktrinkan sebagai dasar negara malah tidak diterapkan dalam urusan negara. Pancasila hanya digunakan sebagai formalitas administrasi negara. Hal itu terbukti dengan sistem pemerintahan yang diambil adalah sistem transnasional demokrasi. Sistem dari peradaban Yunani yang malah membuka ruang-ruang kecurangan semakin lebar. Karena menggunakan suara mayoritas sebagai standard kebenaran.

Sistem ekonomi di negeri ini pun menggunakan sistem ekonomi transnasional Kapitalis Liberal. Sistem ekonomi ala Barat yang malah membuat rakyat menjadi babu di negeri sendiri.
Sebab SDA yang secara hukum syariat adalah kepemilikkan umum, justru disistem Kapitalis Liberal swastalah yang berkuasa. Akibatnya kebutuhan umat yang harusnya menjadi tanggung jawab negara seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan umum lainnya harus ditanggung rakyat sendiri. Sebab sumber dana untuk mengelola dan mengurusi mereka habis dibabat oleh para aseng dan asing yang sedang menjalin asmara dengan penguasa. Sehingga yang terjadi adalah rezim korporatokrasi bukan penguasa “pengembala” seperti yang syariat Islam jelaskan.

Bahkan atas nama pancasila, rezim malah mengebuk pihak yang menawarkan konsep Islam sebagai solusi ketimpangan dan kenestapaan akibat penerapan sistem Kapitalis sekuler demokrasi. Mereka dituduh anti Pancasila. Padahal kenyataannya, pancasila pun oleh rezim ini tidak diterapkan malah mengambil sistem transnasional lainnya.

Kondisi rakyat tengah sekarat. Meski angka-angka yang disebutkan oleh bapak presiden kemiskinan turun lapangan pekerjaan terbuka lebar, sayangnya realita tak sesuai angka. Banyak rakyat yang miskin akibat kelaparan, rakyat merengut nyawa karena kesehatan mahal, ibu hamil yang diberi obat kadarluarsa, kenakalan remaja yang semakin mengerikan, hutang ribawi yang semakin menjulang tinggi dan seabrek lainnya lagi. Padahal jika rezim mau mengambil konsep Islam akan tuntas semua masalah.

Maka, negara bersyariah tidak akan menggunakan hutang ribawi dan pajak yang justru merugikan dan menyengsarakan rakyat untuk melakukan pembangunan negara. Negara akan mengelola SDA sesuai peruntukkannya sesuai syariat. Pun tidak akan melakukan politik luar negeri dengan negara-negara kafir yang telah membantai kaum muslimin dengan sadis seperti Amerika, Cina, Israel. Negara bersyariah akan mengirimkan pasukan untuk menolong saudara mereka yang ada di Suriah, Palestina, Rohingya, Uighur bukan malah melakukan berbagai aksi pencitraan dengan kecaman.

Negara bersyariah akan memberikan pendidikan berbasis aqidah Islam, sehingga para generasi akan terbebas dari paham-paham transideologi selain Islam. Menjadikan mereka generasi cemerlang yang faqqih ilmu dunia maupun akhirat sehingga bermanfaat untuk umat bukan korporat. Negara bersyariah akan melakukan peradilan sesuai dengan peradilan Islam. Sehingga tidak ada celah untuk melakukan kecurangan. Negara bersyariah kekuasaannya bukan dalam bentuk kesatuan, republik, berserikat, atau kerajaan, namun dalam satu kepemimpinan global dengan sistem Khilafahnya. Maka, pantaskah negeri ini dikatakan sudah bersyariah hanya dengan menuliskan ketuhanan yang Maha Esa?[]

No comments:

Post a Comment

Adbox