Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Saturday, September 21, 2019

BIAYA KESEHATAN BERLIPAT, SIAPA YANG HARUS MENANGGUNG


Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si 
(Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

Indonesia butuh solusi sistem layanan kesehatan yang dapat diakses seluruh masyarakat tanpa membedakan kelas sosial dan kemampuan ekonomi. Layanan kesehatan yang baik pasti membutuhkan biaya yang besar. Sebab sehat itu memang mahal. Lalu permasalahannya siapa pihak yang seharusnya menanggung beban biaya kesehatan yang tidak murah?

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah meminta masyarakat memahami rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang sedianya dimulai 1 Januari 2020. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan peraturan presiden (Perpres) mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan terbit sebelum pemerintahan Kabinet Kerja usai.
Kemenkeu bahkan buka-bukaan alasan kenapa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas 1 dan 2 bisa dinaikkan sampai dengan 100 persen dan kelas 3 sebesar 65 persen.

Pernyataan yang dikeluarkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti pada Minggu (8/9) diketahui usulan kenaikan tinggi disampaikan untuk mengimbangi klaim yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk membiayai perawatan peserta.

Total klaim mencapai Rp27, 9 triliun. Dengan kata lain, rasio klaim peserta mandiri kelas tersebut mencapai 313 persen dari iuran mereka. Nufransa mengatakan dengan jumlah klaim sebesar itu, harusnya usulan kenaikan iuran peserta golongan tersebut bisa melebihi 300 persen.

Angka berbicara, sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, saat ini iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat (APBN) yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh Pemda (APBD) melalui kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (PBI Daerah). Dengan demikian, ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD. Tentu ini bukan dalil bahwa pemerintah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelayan rakyat.

Lihat saja bagaimana dengan masyarakat non PBI dan PBI Daerah dalam mendapatkan layanan kesehatan. Padahal sebagai rakyat Indonesia selayaknya mereka mendapatkan privilage yang sama dalam layanan kesehatan. Semestinya kastanisasi kesehatan dihapuskan.

Sangat memberatkan masyarakat keputusan kenaikan pungutan rutin iuran BPJS menjadi  160 ribu per bulan untuk peserta golongan 1, dan 110 ribu per bulan untuk peserta golongan 2 di tengah himpitan ekonomi yang sangat menyesakkan. Bahkan dalam keadaan ekonomi mode normal pun, mengasuransikan sistem layanan kesehatan tetap saja salah.

/Kesehatan Gratis Berkualitas, Why Not?/

Mindset kesehatan berkualitas harus berbiaya mahal tidak salah. Yang salah adalah mindset mahalnya biaya kesehatan menjadi tanggungjawab rakyat secara mandiri maupun bersama-sama (gotong royong).

Perlu dibangun mindset baru kepada para penyelenggara negara. Bahwa penanggung jawab layanan kesehatan adalah negara, dan negara mengamanatkan pelaksanaannya kepada pemerintah.
Ketika negara menuntut rakyat agar mengurusi segala kebutuhan publik secara mandiri. Termasuk dalam pembiayaan kesehatan. Rakyat akan memandang mereka tidak butuh lagi negara juga tidak butuh pemerintah. Ini sangat mengkhawatirkan.

Perkara ini hanya mungkin terjadi dalam negara yang mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme-neoliberalisme. Hubungan penguasa bahkan hubungan negara dengan rakyat sebagai hubungan dagang antara penjual dan pembeli. Kita akan mendapati negara neoliberal dengan ciri khas pencabutan subsidi (zero subsidi) dan keterbukaan terhadap investasi.

Menurut UU SJSN dan BPJS dalam ketentuan umum pelayanan kesehatan tidak diamanatkan kepada satu kementerianpun untuk diberi tanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Sosial, kecuali kepada BPJS dengan pengawasan oleh DJSN. Bahkan dalam UU BPJS disebutkan BPJS merupakan badan hukum publik, dan bertanggung jawab pada Presiden.

BPJS mengelola layanan kesehatan dengan profit oriented meski tidak secara gamblang diakui. Layaklah BPJS disebut pseudo corporate. Di sinilah titik temu issue kenaikan iuran BPJS digulirkan pemerintah. Semata keuntungan menjadi prioritas sekalipun rakyat tertindas. Bahkan posisi negara dikangkangi oleh korporasi. BPJS menjadi superbody.

Padahal potensi kekayaan alam Indonesia lebih dari cukup bila hanya untuk menggratiskan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tua muda, kaya maupun miskin. Ekspor produk perikanan Indonesia saja selama semester I-2019 nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai Rp40 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp32 triliun. Bila klaim BPJS total hanya Rp 27,9 triliun ini lebih dari cukup untuk mengcover.

Walhasil kesehatan murah bahkan gratis berkualitas bukan omong kosong seandainya negara dan pemerintah memiliki mindset sebagai pelayan rakyat (raa'in) sebagaimana mindset kepemimpinan dalam Islam. Ini masalah awareness and will, kesadaran dan kemauan negara. Bukan masalah kemampuan atau ketidakmampuan negara.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox