Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, September 11, 2019

AKSI SOLIDARITAS BELA MAHASISWA OLEH PMPI BERJALAN DAMAI dan SOWAN KE DPRD JATIM



Surabaya – Menyikapi persoalan disintegrasi bangsa dan kediktatoran di institusi pendidikan, Senin (9/9) Puluhan Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Islam (PMPI) menggelar aksi bertajuk “Aksi Solidaritas: Jaga Indonesia, Kokohkan Persatuan, Bela Mahasiswa” di Tugu Pahlawan dan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Aksi ini meliputi demonstrasi dan audiensi bersama Anggota DPRD Jatim.
“Keberadaan kami menyelenggarakan aksi ini sebagai bentuk keberpihakan kami untuk menjaga persatuan Indonesia dan menolak segala kesewenang-wenangan yang terjadi”, kata Eko selaku koordinator Aksi PMPI.


Aksi diawali dengan jalan bersama (longmarch) dari Tugu Pahlawan, Depan Gedung Gubernur Jawa Timur, yang diiringi bentangan banner serta kibaran bendera PMPI, bendera Tauhid, dan beberapa bendera organisasi pemuda menuju Gedung DPRD Jatim.
Sesampai di Gedung DPRD Jatim, peserta demonstrasi berbaris menghadap jalan raya, sedangkan beberapa perwakilan melakukan audiensi di dalam Gedung DPRD Jatim.


Tim Audiensi disambut oleh salah satu anggota Fraksi Partai Golkar. Audiensi berjalan dengan lancar dan dukungan dari pihak DPRD serta menjanjikan untuk menindaklanjuti aspirasi dari perwakilan aksi.


Di luar gedung, Demonstrasi dilakukan dengan menggelar orasi secara bergiliran dari pergiliran secara tertib. Pekikan takbir pun terus diserukan untuk menunjukkan kobaran semangat para pemuda.

Terkait isu disintegrasi bangsa, orator menyoroti bahwa Islam melalui ekspedisi Ibnu Batutah pada abad ke-13 menjadi dasar atas sebuah imagine society bernama Indonesia. “... dengan kata lain Islam lah yang menyatukan tujuh belas ribu lebih pulau-pulau nusantara, dan kemudian (menjadi) Indonesia”, ungkap Aryo, mahasiswa Hubungan Internasional. Maka apabila Islam digambarkan sebagai pemecah negara, apabila diterapkan, merupakan pengingkaran terhadap fakta sejarah yang justru menjadi pemersatu dari berbagai perbedaan.

Aksi ini pula mengecam dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Hikma Sanggala, mahasiswa IAIN Kendari. Keputusan ini didasarkan pertimbangan bahwa Hikma Sanggala berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme serta tergabung dalam organisasi yang terlarang oleh Pemerintah. Keputusan ini dinilai sebagai tindakan diktator karena dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan, mediasi, maupun pembinaan sebelumnya. Salah satu orator menaruh perhatian pada sosok rektor perguruan tinggi tersebut. “padahal apabila mengetahui background beliau adalah Konseler yang seharusnya banyak mendengar dan mengarahkan tetapi malah sebaliknya dengan langsung mengambil keputusan DO terhadap Hikma Sanggala..” jelas Rois, mahasiswa universitas negeri di Surabaya.



Aksi diakhiri dengan pembacaan Pernyataan Sikap yang disampaikan Koordinator Aksi yang pada pokoknya menuntut: 1) adanya upaya serius negara untuk menumpas segala bentuk upaya disintegrasi bangsa, khususnya di Papua; dan 2) pencabutan Keputusan Rektor IAIN Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari karena hanya bersifat tuduhan dan fitnah tanpa pembuktian yang jelas. Masa bubar dengan tertib dan dilanjutkan dengan sholat Ashar berjamaah. [ep3]

No comments:

Post a Comment

Adbox