Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, August 23, 2019

RASISME DI PUNCAK SEMANGAT NASIONALISME





Oleh Zawanah Filzatun Nafisah*

Sejak senin 19 Agustus 2019, diberitakan bahwa di Propinsi Papua Barat (Kota Manokwari dan melebar ke Kabupaten Sorong), telah terjadi pengerusakan kantor DPRD, polsek, fasilitas umum hingga fasilitas bandara. Peristiwa ini menjadi bagian dari demonstrasi warga papua barat untuk memprotes dugaan persekusi dan serangan terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur (kepada Aliansi mahasiswa papua/AMP di Kota Surabaya dan Kota Malang). Massa di Manokwari juga memblokade jalan sehingga menyebabkan aktivitas pemerintahan dan perekomomian warga manokwari sempat lumpuh total. Pihak keamanan hingga kewalahan untuk bernegosiasi. Namun akhirnya massa bubar dengan tertib, meninggalkan banyak kerusakan dan tentu polemik politik, pertahanan dan ekonomi.
Bagi pemerintah kerusuhan bernilai rasis adalah persoalan yang harus diredam atas rasa saling menghargai sebagaimana pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Juga adanya pernyataan jaminan penjagaan kehormatan dan kesejahteraan pace dan mace papua oleh Presiden Joko Widodo. Disusul permintaan maaf dari gubernur jawa timur, Walikota Surabaya dan Walikota Malang. Bagi pengusaha, kejadian ini jika destruktif bisa menekan minat investasi. Bagi pihak keamanan, kerusuhan harus diatasi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mungkin bisa memanfaatkan keadaan. Jika semua menyepakati peristiwa ini mengganggu stabilitas bagi banyak pihak, entah kenapa bahaya manifest yang jelas berangkat dari rasisme ini tidak digolongkan tindakan radikalis atau teroris atau mengancam NKRI. Ingin kita tanyakan, namun khawatir kecewa dengan jawaban ‘bukan urusan saya’, sampai penguasa dan kapitalis sendiri yang menjadi korbannya.   

Lalu, mengapa papua menjadi daerah yang mudah sekali bergolak akhir-akhir ini? Tak lepas dari konektivitas dengan dua isu global yakni isu hak asasi manusia dan kemerdekaan papua. Isu HAM dimainkan dalam komunitas dengan sukuisme kuat yang sengaja dibiarkan memiliki keterbatasan berfikir sehingga mudah tersulut amarah atas sikap rasis terhadapnya. Bicara rasisme, sungguh islam mengharamkannya. Karena Nabi Muhammad SAW melarang dengan sabda “Laa Tasubbanna Ahadan” atau “Janganlah engkau menghina seorang pun”. Maka musim tidak boleh menjadi pelaku rasisme. Tapi segelintir orang tak memperdulikan  larangan baginda nabi, sehingga pecah belah terjadi di NKRI yang sedang dirgahayu. 

Rasisme itu tidak senada dengan ukhuwah dalam islam. Tidak ada keunggulan dan kemuliaan pada suku asmat, jawa, melayu, dayak, padang, kecuali dari takwa-Nya kepada Allah. Toleran atas karunia Allah melahirkan kita berbeda warna kulit, suku dan bangsa. Pemberian (given) yang tidak dapat ditolak. Jika bukan muslim, juga tidak dipaksakan memeluk Islam dan tidak mencelanya karena menolak Islam. Ras Melanesia yang mendominasi Papua secara fisik berbeda, namun tetap sama harus diperlakukan adil dalam segala sendi kehidupan oleh penguasa.

Isu kedua yakni terkait kemerdekaan papua. Munculnya rasisme diatas, disaat masyarakat Indonesia sedang semarak dengan jiwa nasionalisme, menerangkan kepada kita bahwa nasionalisme itu ternyata ide yang tak bisa meredam rasisme. Nasionalisme hanya kuat keberadaannya kala hari kemerdekaan, olimpiade, pertemuan kenegaraan atau kala ancaman datang. Cinta pada tanah air yang didefinisikan sendiri oleh penguasa ternyata tidak memiliki konsep pemahaman yang mampu dipahami banyak orang. Tidak paham karena nasionalisme yang menggugah romantisme kemerdekaan 74 tahun silam, ironi dengan makna merdeka yang rakyat rasakan. Sehingga ‘ingin merdeka’ masih menjadi ‘kanker’ bagi Indonesia. Spirit perjanjian Westfalen bagi ras atau suku atau bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri, ditambah nation state yang memimpin dengan abai sangat lama, menumbuhkan rasa ‘ingin merdeka’ tadi (baca: separatisme).

Warga papua pasti tidak ingin menjadi korban rasis. Semua ejekan yang ditujukan kepada mereka ada kaitan erat dengan kesejahteraan, kualitas pendidikan, keamanan dan sebagainya. Hal asasi yang telah dicerabut dari mereka oleh hegemoni kapitalisme yang memelihara ketertinggalan papua. Tertinggal agar tidak sulit dijajah, agar jauh dari pantauan publik, agar leluasa mengeruk hasil buminya. Jangan salahkan warga papua, itu ulah demokrasi juga. Berganti pemimpin, tidak memberikan perubahan mendasar bagi hidup rakyat papua. Walau menang telak dari kertas suara rakyat papua, namun yang disediakan pemenang hanya janji dan program yang tidak mendasar. Jikapun katanya ada infrastruktur demi rakyat papua, nyatanya melanggengkan arus usaha para kapitalis dan investor asing di bumi cendrawasih.       
Sungguh tinggi minat investasi dunia di tanah papua. Tanah papua yang disebut oleh sekda papua sebagai the second land of Israel, adalah tanah bagi 50% suku asli papua serta 60% umat Kristen protestan dari total 1 juta jiwa penduduknya. Tanah yang kaya tambang minyak, gas bumi, emas, tembaga dan hasil hutan yang melimpah. Sayangnya bukan rakyat asli papua tadi yang sejahtera. Dibiarkan sulit akses dari segala sumber ekonomi dan kemajuan. Keberadaan pemerintah daerah dan perkantoran sentralistik cenderung hanya formalitas atau dengan pelayanan dan pembangunan yang terbatas. Dibiarkan berebutan dengan barang kelontong diujung panjatan pohon pinang yang nilainya tidak seberapa. Sementara hasil bumi yang nilainya tak terhingga dibiarkan dikeruk asing.    

Sudahlah, hanya Islam yang mampu akhiri rasisme, yang telah gagal diselesaikan nasionalisme. Lebih besar lagi kegagalannya mengelola papua menuju sejahtera.  Beralihlah secara kaffah kepada Islam. Yang mana ideologinya akan memenuhi kebutuhan pokok dan dasar agar merasakan kesejahteraan, keadilan dan keamanan yang hakiki tanpa memandang ras, suku, agama dan bangsa. Tidak perlu lagi tuntutan pemenuhan HAM apalagi kemerdekaan. Karena keduanya terpenuhi dan bisa dibuktikan secara historis bagaimana Islam dengan institusi Khilafah Islam, mampu membangun kesatuan kepemimpinan, kesatuan hukum dan kesatuan masyarakat sehingga melahirkan peradaban agung bagi semua warga negara khilafah tanpa diskriminasi.
Wallahu’alam bi Asshowab     
*Kandidat Master of Sosial Science dan Kontributor medium pencerdasan politik perempuan

No comments:

Post a Comment

Adbox