Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, August 18, 2019

POLITIK ENERGI DALAM PANDANGAN ISLAM



Oleh: Fajar Kurniawan

Proyeksi Kebutuhan Energi Dunia & Indonesia

Kebutuhan energi merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini, energi mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan sesuai kesepakatan dunia dalam World Summit on Sustainable Development (WSSD). Pemakaian energi dunia untuk waktu mendatang seperti diperkirakan Energy Information Administration (EIA) hingga tahun 2025 masih didominasi oleh bahan bakar dari fosil : minyak, gas alam dan batubara, sedangkan untuk energi terbarukan masih relatif sedikit. Ditinjau dari segi pemakaian, sumber energi minyak secara global didominasi untuk transportasi, dan diperkirakan sampai 2025 masih terus meningkat, sedangkan untuk kebutuhan komersial dan tempat tinggal tidak akan banyak perubahan. Kebutuhan listrik dunia diproyeksikan akan meningkat dari 14.275 milyar watt ditahun 2002 melonjak menjadi 26.018 milyar watt ditahun 2025, dan untuk mendapatkan energi listrik tersebut sebagian besar bersumber dari batubara yaitu hampir 40%, diikuti dengan gas bumi yang mempunyai kecenderungan meningkat. Di Asia diproyeksikan kebutuhan energi akan meningkat dari 110 quadrilliun Btu (Qbtu) ditahun 2002 menjadi 221 QBtu di tahun 2025 atau meningkat dua kali lipat. Dari peningkatan yang demikian tinggi tersebut, China merupakan negara yang peningkatannya sangat tinggi yaitu dari 43 Qbtu ditahun 2002 menjadi 109 Qbtu ditahun 2025.

Penggunaan energi di Indonesia secara umum meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perekonomian maupun perkembangan teknologi. Pemakaian energi mix di Indonesia saat ini lebih dari 90% menggunakan energi yang berbasis fosil, yaitu minyak bumi 54,4%, gas 26,5% dan batubara 14,1%. Untuk energi dengan Panas bumi 1,4%, PLTA 3,4%, sedangkan energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya 0,2%. Cadangan minyak bumi terbukti saat ini diperkirakan sebesar 9 milyar barel, dengan tingkat produksi rata-rata 0,5 milyar barrel per tahun, maka cadangan tersebut dapat habis dalam waktu sekitar 18 tahun. Cadangan yang diperkirakan untuk gas 170 TSCF (trilion standart cubic feed) sedangkan kapasitas produksi mencapai 8,35 BSCF (billion standart cubic feed) yang dibagi untuk ekspor 4,88 BSCF dan untuk domestik 3,47 BSCF. Cadangan batubara di Indonesia diperkirakan ada 57 miliar ton dan merupakan cadangan yang sudah dieksplorasi sebesar 19,3 miliar ton, dengan kapasitas produksi sebesar 131,72 juta ton per tahun. Sehingga jika tidak ada penambahan eksplorasi, cadangan batubara tersebut akan dapat bertahan selama 147 tahun.

Saat ini ketersediaan listrik di Indonesia baru mencapai 21,6 GW atau 108 watt per orang, hal itu hampir sama dengan di India yang hanya seper enamnya Malaysia (609 watt/orang) dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jepang yang mencapai 1.874 watt/orang. Padahal potensi adanya energi listrik di Indonesia sangat besar, yaitu dari sumber energi non fosil seperti panas bumi setara 27 Giga watt (GW), tenaga air 75 GW, biomasa 49 GW, tenaga matahari 48 kWh/m2/hari, tenaga angin 9 GW, uranium 32 GW atau total ada lebih 230 GW dan dimanfaatkan untuk listrik baru 10%. Ketersediaan energi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,467 toe per kapita, dibanding dengan Jepang yang mencapai 4,14 toe/kapita, tetapi dilain pihak terjadi pemborosan yang sangat besar, yaitu 470 toe perjuta US dolar, sedangkan Jepang hanya 92,3 toe perjuta US dolar.

Kekuatan Minyak dan Politik Energi Global

Sudah sejak lama, sumberdaya energi menjadi barang yang di­perebutkan banyak negara, khususnya minyak dan gas bumi. Sehingga tidak jarang peperangan dan konflik dipicu persoalan ini. Negara-negara seperti Venezuela, Rusia, Bolivia, dan Iran telah menunjukkan power­nya menggunakan isu energi untuk meningkatkan bargaining-nya dengan negara lain. Rusia menggunakan energi sebagai senjata andalannya untuk menjaga pengaruhnya di negara-negara persemakmuran (eks Uni Soviet) dan negara Uni Eropa yang 50% pasokan minyaknya berasal dari Rusia. Sementara itu, di Teluk Persia dan Laut Kaspia terdapat hampir 70 persen cadangan minyak dunia. Khusus untuk Arab Saudi, cadangan minyaknya mencapai hampir 60% cadangan minyak dunia. Dan dengan tingkat eksploitasi rata-rata seperti kondisi saat ini, maka cadangan minyak Arab Saudi akan bisa dieksplotasi hingga 125 tahun ke depan, Kuwait sampai 144 tahun ke depan, Irak sampai 98 tahun ke depan dan Uni Emirat Arab sampai 120 tahun ke depan. Dari paparan di atas jelas bahwa siapa yang mempunyai cadangan minyak besar akan memainkan peran yang strategis dalam percaturan politik dunia, termasuk kawasan Teluk.

Khusus untuk kawasan Teluk, para pemikir strategi AS memandang, siapa pun yang menguasai minyak Teluk Persia akan menguasai ekonomi dunia, memiliki posisi tawar yang lebih atas semua negara kompetitor lainnya. Hal senada pernah disampaikan oleh Presiden Amerika saat itu, Richard Nixon yang pernah mengatakan, ”Sekarang ini, siapa yang menguasai kawasan Teluk Arab dan Timur Tengah,maka dia akan menguasai dunia ini. Dan kawasan ini pada suatu hari akan merasakan kemakmuran yang luar biasa dan dia bisa mengendalikan nasib dunia ini dengan jari-jarinya”. Sedangkan Presiden Amerika lainnya, Jimmy Carter pernah mengungkapkan kepada penasehatnya, ”Kalau saja Tuhan menjauhkan minyak Arab sedikit saja ke Barat, niscaya masalah kita akan lebih mudah.” Hal itu cukup menjadi bukti bahwa sumberdaya energi bisa dijadikan alat politik yang efektif bagi negara-negara adidaya.

Dan sampai dengan hari ini, kawasan Teluk tetap menjadi incaran Amerika dan elite AS meyakini, pusat kompetisi geopolitik yang baru ada di south-central Eurasia, meliputi kawasan Teluk Persia dan Laut Kaspia. Perang terhadap Irak dimaksudkan untuk memberikan AS posisi dominan di kawasan Teluk Persia dan menjadi landasan untuk menjamin kekuasaannya di wilayah ini dalam menghadapi China, Rusia, Uni Eropa, Suriah, dan Iran.  Kebijakan AS mengenai minyak bumi ini jelas dinyatakan Bush dalam pidatonya. Bush mendorong untuk mengubah standar ekonomi bahan bakar minyak dan mengambil langkah guna menggairahkan produksi dan konsumsi bahan bakar minyak alternatif. Ini mengingatkan tulisan ekonom AS, Larry Lindsey, dalam Wall Street Journal (15/9/2002), yang menyatakan AS menyerang Irak karena minyak. Sepuluh tahun lagi, untuk pertumbuhan ekonominya, China, Uni Eropa, dan Jepang akan amat bergantung pada minyak kawasan Teluk Persia dan Laut Kaspia. Di kawasan Laut Kaspia, Rusia juga sedang meluaskan pengaruhnya.

Irak hanyalah awal hegemoni AS di kawasan Eurasia. Kebijakan geopolitik AS akan memprovokasi resistensi dari rezim yang menentang AS. Selanjutnya yang menjadi sasaran adalah kawasan Caucasus. Karena Amerika juga menggantungkan pasokan minyaknya dari jalur pipa minyak trans-Caucasus yang baru. Perang di Chechnya dan Afganistan akan berlanjut dan konflik ini akan melibatkan intervensi AS. Perang Dingin yang baru, mulai terjadi di South-Central Eurasia.

Paparan di atas cukup untuk menjelaskan betapa sumberdaya energi bisa menjadi ”senjata diplomasi” yang sangat efektif di masa depan. Selama suatu negara pasokan energinya tergantung pada negara lain, maka negara tersebut akan mudah dikendalikan oleh nagara lain. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi negara adidaya seperti Amerika yang justru berupaya menanamkan pengaruh dan mengamankan suplai energinya di masa depan dengan melakukan hegemoni, termasuk penggunaan kekuatan militer. Bertolak dari kondisi tersebut, maka sangat penting bagi kita untuk mengkaji politik energi dalam pandangan Islam, yang berisi beberapa point kebijakan yang harus dimiliki oleh Daulah Islam pada saatnya nanti untuk mengokohkan kedudukannya di hadapan negara-negara kafir dan kaum imperialis.


Politik Energi dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, sumberdaya energi merupakan salah satu jenis kepemilikan umum, karena gangguan terhadap pemenuhan energi dapat menyebabkan kekacauan, perpecahan bahkan persengketaan di masyarakat. Hal tersebut dipertegas oleh hadits Rasulullah SAW dari Abu Kharras dari sebagian sahabat Nabi SAW, beliau bersabda :
”Manusia itu berserikat (bersama-sama memiliki) dala tiga hal : air, padang rumput dan api” (HR Ahmad dan Abu Dawud). Dalam hadist yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibn Abbas ada tambahan,”Dan harganya haram”.

Hadits ini menjelaskan bahwa air, padang rumput dan api adalah termasuk kepemilikan umum. Khusus untuk api, Abdurahman Al Maliki dalam Politik Ekonomi Islam menyatakan bahwa yang dimaksud al-nar adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk di dalamnya kayu bakar.

Agar energi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka negara perlu mengadopsi politik energi yang tujuannya adalah menjamin agar pengelolaan, pemanfaatan dan distribusi energi dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin kepada masyarakat. Politik energi terdiri dari sejumlah perangkat kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan di atas. Beberapa kebijakan dalam bidang sumberdaya energi yang seharusnya dimiliki oleh Daulah Islam, sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumberdaya energi strategis dilakukan oleh Negara
Sebagaimana asal dari kepemilikan sumberdaya energi yang tergolong dalam kepemilikan umum, maka pengelolaan sumberdaya energi ini juga harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum (masyarakat). Sebagian besar sumberdaya energi tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, tapi harus dieksploitasi yang memerlukan keahlian, usaha keras, teknologi tinggi, biaya besar dan pengelolaan profesional sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karenanya pengusaan dan pengelolaan harus diserahkan kepada negara, yang hasilnya harus dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Hasil pengelolaan dapat digunakan untuk biaya pengelolaan, litbang, belanja peralatan untuk eksploitasi atau dibagikan kepada masyarakat. Bisa juga dijual dengan harga murah atau sesuai pasar dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk penyediaan fasilitas lain seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan dan industri strategis. Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang justru mendorong dilakukannya liberalisasi dalam sektor migas dan kelistrikan agar pihak swasta bebas untuk mengelola sumberdaya energi tersebut. Yang pada akhirnya hanya menguntungkan negara asing sebagai pemilik modal yang paling kuat. Sebagai bukti, dalam laporan National Energy Policy yang diterbitkan oleh National Energy Policy Development Group dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan ”Amerika harus mendorong Saudi Arabia, Kuwait, Algeria, Qatar, UEA dan suplier lain untuk membuka sektor energi mereka bagi penanaman modal asing”. Oleh karena itu, Islam melarang liberalisasi sektor energi untuk melindungi kepentingan masyarakat.

2. Prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri
Di dalam pandangan Islam, prioritas pertama dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sepanjang kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, maka negara tidak boleh (haram) untuk melakukan ekspor atas sumberdaya energi, baik berupa minyak, gas bumi, energi listrik atau energi lainnya. Hal ini berbeda dengan realitas sistem kapitalis yang mempunyai prinsip, sepanjang mendatangkan keuntungan bagi negara, maka boleh saja melakukan ekspor atas sumber energi, walaupun kebutuhan rakyat di dalam negeri belum tercukupi semua. Bahkan kepentingan rakyat seringkali diabaikan demi mengejar keuntungan jangka pendek yang hanya akan menguntungkan elit pejabat atau pemburu rente.

3. Jaminan atas pemerataan distribusi energi
Negara wajib menjamin distribusi atau pasokan energi ke seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan bahkan sampai pelosok pedalaman. Pemerintah harus memanfaatkan seluruh teknologi dan sumberdaya yang dimiliki untuk bisa mendistribusikan dan menjamin pasokan energi tersebut. Realitas saat ini, masyarakat harus rela meng-antri selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter minyak tanah. Atau rela menunggu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan sambungan listrik. Dalam Daulah Islam, jaminan distribusi atas kebutuhan energi menjadi sesuatu yang sangat vital sebagaimana pemenuhan atas kebutuhan dasar lainnya. Dan penguasa-lah yang bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin distribusi energi ke masyarakat.
»وَاْلإِِمَامُ الَّذِيْ عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ«

“Dan imam yang memimpin manusia adalah laksana seorang penggembala, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya” (HR.Muslim).


4. Subsidi atau pembebasan biaya untuk konsumen ekonomi rendah
Karena negara wajib menjamin setiap masyarakat mendapatkan pasokan atau distribusi energi, maka apabila ada anggota masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu mendapatkan akses ke sumberdaya energi, maka negara wajib memberikan subsidi bahkan membebaskan masyarakat dari biaya konsumsi energi tersebut. Di dalam pandangan sistem kapitalis yang terjadi justru sebaliknya, negara didorong untuk mengurangi bahkan meniadakan subsidi bagi rakyat miskin, dengan dalih untuk mengurangi beban anggaran. Di sisi lain, harga sumberdaya energi terus dinaikkan dari waktu ke waktu.  Padahal sumber inefisiensi bukanlah dari adanya subsidi, tapi lebih karena adanya perilaku korup dari elit penguasa dan jeratan hutang luar negeri yang besarnya melebihi besarnya dana yang dibutuhkan untuk subsidi bagi rakyat miskin.

5. Riset dasar tentang energi baru/terbarukan
Untuk menjaga keberlanjutan pasokan atau suplai energi dalam jangka panjang, maka negara juga harus melakukan berbagai riset dasar untuk pengembangan energi baru atau energi terbarukan. Penelitian bisa menyangkut masalah produksi, konversi, efisiensi atau pengurangan limbah sebagai dampak eksploitasi energi. Misalnya riset mengenai optimalisasi energi angin, energi surya, energi gelombang air laut, energi panas bumi dan energi biomassa. Di negara-negara maju, teknologi untuk eksploitasi energi terbarukan sudah banyak diaplikasikan seperti energi surya, energi angin, panas bumi, konversi panas air laut, energi biomassa, energi gelombang dan lainnya. Bahkan untuk energi angin menurut penelitian, jika dioptimalkan dapat men-suplai 5 kali kebutuhan energi dunia saat ini dan 40 kali kebutuhan listrik saat ini.  Oleh karena itu, negara wajib melakukan pengembangan energi agar tidak tergantung kepada pihak asing. Negara berkewajiban untuk mendorong pembangunan instalasi riset dan pengembangan sumberdaya manusia untuk riset energi terbarukan, sehingga mampu menghasilkan sumber energi yang lebih efisien dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

6. Mendorong dilakukannya konservasi energi
Untuk meningkatkan efisiensi tingkat konsumsi energi, negara perlu mendorong dilakukannya konservasi energi dengan cara : (1) meningkatkan efektifitas eksplorasi dan produksi energi dengan implementasi teknologi baru; (2) menurunkan pemakaian energi untuk keperluan bangunan, kantor atau perumahan; (3) menurunkan tingkat konsumsi energi untuk kebutuhan transportasi atau menggantinya dengan bahan bakar alternatif seperti ethanol, methanol, biodiesel, hidrogen dan metana. Dengan melakukan kebijakan konservasi energi diharapkan negara dapat menjamin pasokan energi dalam jangka panjang kepada masyarakat dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih murah.

7. Melakukan pengembangan infrastruktur sumberdaya energi
Program ini menjadi sangat penting untuk menjamin pasokan energi ke seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan infrastruktur ini mencakup antara lain : pengembangan sistem perpipaan untuk distribusi minyak dan gas bumi, pengembangan fasilitas pemurnian minyak bumi, pengembangan pembangkit listrik (air, mikrohidro, angin, nuklir, biomassa, matahari, panas bumi dan lainnya), pengembangan jaringan atau sistem transmisi energi listrik, pengembangan infrastruktur transportasi energi seperti pelabuhan, jalan dan jaringan rel kereta api, dan pengembangan berbagai sarana/alat transportasi. Di samping itu perlu dikembangkan sistem keamanan untuk melindungi infrastruktur energi dari segala macam gangguan, baik bencana alam, kecelakaan, kerusakan peralatan, dan sabotase. Bahkan negara juga perlu menyediakan ”cadangan energi strategis” untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan energi dalam kondisi darurat, seperti perang, bencana alam, gangguan pasokan dan lainnya

8. Minimalisasi Dampak Penggunaan Energi terhadap Lingkungan dan Kesehatan
Pengembangan dan pemakaian energi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kondisi kesehatan masyarakat. Negara berkewajiban mengembangkan teknologi dan mencari alternatif pemakaian energi yang bisa menurunkan tingkat resiko penggunaan energi pada lingkungan dan kesehatan. Negara juga bisa mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur mengenai tingkat emisi, pengelolaan limbah pabrik dan rumah tangga, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai efisiensi konsumsi energi, pengaturan tata ruang/zoning, pengembangan kawasan konservasi dan upaya lainnya.

Demikianlah beberapa point pandangan Islam mengenai politik energi, yang mempunyai tujuan untuk memberikan kemanfaatan semaksimal mungkin bagi masyarakat. Dengan penerapan kebijakan tersebut, maka Daulah Islam akan bisa mengokohkan kedudukannya di hadapan negara kafir dan penjajah.
Wallahu alam.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox