Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Tuesday, August 20, 2019

Menyoal Isu PHK Buruh PT Krakatau Steel, Workshop Buruh Jatim Kritisi Impor Baja China



Pojok-Aktivis_Tersiar kabar rencana restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang akan dilakukan PT KS (Krakatau Steel). Kontan hal ini memicu penolakan banyak pihak, terutama kalangan buruh PT KS. Mereka menilai rencana restukturisasi dan PHK sepihak PT KS akan mengancam masa depan para buruh dan keluarganya. Mereka meminta PT KS memikirkan kembali kebijakan tersebut.

Berpijak pada kepedulian atas kondisi dunia perburuhan Indonesia, SPBRS (Silaturahmi Pekerja-Buruh Rindu Surga) Jawa Timur menyelenggarakan Workshop Buruh Jawa Timur yang dihadiri puluhan aktivis dan tokoh buruh se-Jatim dengan tajuk PHK Massal PT Krakatau Steel, Liberalisasi BUMN, Bencana Ketenagakerjaan? Hadir empat narasumber, Lukman Noerochim, Ph.D , Safsus FORKEI (pakar politik energi), Fajar Kurniawan (Analis senior PKAD), Prof. Fahmi Amhar (pengamat ekonomi), serta Umar Syarifudin (pengamat perburuhan).
Narasumber pertama, Lukman Noerochim menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan sumberdaya energi yang sangat dibutuhkan bagi industrialisasi termasuk baja.

“Sayangnya, hari ini memperlihatkan potret yang penuh paradoks, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Indonesia. Negeri yang kaya akan energi ini, ternyata tidak bisa menjamin kelangsungan kebutuhannya secara baik. Buktinya Indonesia yang punya PT KS malah impor baja dari China.” Ujarnya.

Ia menambahkan, Kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada PT KS sendiri tetapi juga kepada para buruh. Inilah potret yang penuh paradoks. Potret ini sesungguhnya terjadi karena kebijakan yang dipilih terkait dengan kebijakan industri  yang kurang tepat.” Katanya.

Sementara narasumber kedua, Fajar mengungkap bahwa buruknya manajemen SDA hari ini termasuk pengelolaan industri baja Indonesia dampak SDA dikelola dengan cara diliberaliasasi dan privatisasi. Akibatnya, hampir sebagian besar SDA dikuasai oleh swasta, terutama Asing, khususnya sumber energi.

“Penerapan Sistem ekonomi kapitalistik akan menghasilkan perekonomian yang tidak stabil, rentan krisis, tumbuh secara semu dan tidak berpengaruh riil pada taraf hidup masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme adalah biang utama krisis dan kondisi kritis BUMN PT KS. Tuntutan investor asing untuk menggunakan baja impor juga banyak. Terutama industri otomotif. Alasannya beragam, mulai dari kualitas besi dan baja yang harus sesuai standar dan kualitas sampai harga yang lebih murah. Indonesia harus membuat pilihan tegas untuk berdikari dalam soal suplai kebutuhan baja nasional, jangan impor.” Ungkapnya.

Selanjutnya. Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar menjelaskan bahwa mencari kerja adalah urusan pribadi. Sementara menciptakan iklim lapangan kerjaan yang baik adalah urusan politik.

“Industri baja ini merupakan industri strategis, maka industri ini-sebagaimana tabiatnya sebagai penghasil barang-barang startegis-tidak boleh dimiliki oleh pribadi, baik swasta domestik maupun asing. Meski jenis produksinya ada yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, seperti energi, dan status industrinya merupakan industri milik umum (public industry), tetapi pengelolaannya tetap ditangani oleh negara.” Tegasnya.

“Karena itu, industri strategis ini pada dasarnya akan ditangani oleh negara. Semuanya ini bisa diwujudkan secara mandiri, kalau negara memiliki industri alat berat sendiri sehingga tidak membutuhkan dan bergantung kepada negara lain” Imbuhnya.

Pembicara terakhir, Umar syarifudin menjelaskan bahwa PT Krakatau Steel (KS) adalah perusahaan negara yang sejatinya milik rakyat.

“PT KS merupakan industri baja terpadu terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini dikabarkan memiliki kapasitas produksi mencapai 2,5 juta ton pertahun. Serbuan baja ini berpengaruh terhadap neraca perdagangan nasional. Produk baja tercatat menjadi 1 dari 3 produk yang dianggap paling berperan membuat nilai impor RI meroket dan berimbas terhadap tekornya neraca dagang Indonesia.” Ungkapnya.
Umar menambahkan hal yang paling mendasar adalah bahwa energi ini merupakan public ownership, sehingga tidak boleh diprivatisasi.

“Sebaliknya, dalam konteks Islam, negara harus bisa menjamin kebutuhan rakyat akan energi ini dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan negara. Karena itu, pengelolaan baja harus diintegrasikan dengan kebijakan negara di bidang industri dan bahan baku sehingga masing-masing tidak berjalan sendiri-sendiri.” Imbuhnya.

“Dengan begitu, Negara harusbenar-benar akan bisa mengelola energinya secara mandiri dan tidak diintervensi oleh negara manapun, juga tak boleh diintervensi China maupun Amerika. Jika negara mandiri dan berdaulat penuh, maka hasil dari pengelolaan energi itu bukan hanya akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya tetapi juga menjadi kekuatan bagi negara. Negara bukan saja mengalami swasembada energi tetapi juga bisa menjadikan energinya sebagai kekuatan diplomasi.” Pungkasnya. (yusa)

No comments:

Post a Comment

Adbox