Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, August 16, 2019

Ilusi Makar dan HTI


Oleh: Agus

Brigpol Anumerta Hedar. Anggota Polda Papua itu disandera kemudian dibunuh diduga oleh yang dulu disebut OPM di Kabupaten Puncak, Papua, Senin (12/8), kemarin.

OPM yang sekarang penyebutannya di perhalus dengan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB), sudah jelas berusaha untuk memisahkan Papua dari wilayah Indonesia, itu sama saja tidak setuju Pancasila dan UUD 1945. Jika OPM setuju Pancasila dan UUD 1945 mana mungkin mereka mau memisahkan diri dari NKRI?!.

Dalam tinjauan hukum, gerakan separatis, makar di atur dalam pasal 106 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. (KUHP 41, 35, 87, 1 10, 128, 130 dst., 140, 164 dst.)”

Pasal 106 KUHP di atas, yang menjadi objek penyerangan adalah kedaualatan atas daerah negara. Dimana kedaualatan suatu negara dapat dirusak dengan 2 cara yaitu, (1) Pertama, menaklukkan kemudian menyerahkan seluruh daerah negara atau sebahagiannya kepada negara asing. (2) Kedua, memisahkan sebahagian daerah dari negara itu kemudian membuat bagian dari daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri.

Sementara HTI hanya mendakwahkan ajaran Islam yaitu Khilafah. Khilafah adalah ajaran Islam yang ada penjelasan didalam Al Qur’an, As-sunah dan dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang dikenal Khilafah Rasyidah. Khilafah adalah pemersatu umat Islam. Khilafah selamatkan negeri yaitu menyelamatkan Indonesia agar menjadi negeri yang berkah dan bermartabat. Atau ‘baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur’. Lantas kenapa dituduh Makar?!.

Pemerintah tidak berani memberikan label Pemberontak atau pelaku makar kepada OPM (Operasi Papua Merdeka) dinilai tidak konsisten. Sementara kepada Ormas Dakwah Islam seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) Pemerintah sangat terkesan ambisius dan emosional. HTI dituduh Makar, dituduh ingin mengganti Pancasila dan dituduh tidak setuju UUD 1945.

Kasihan nyawa prajurit yang telah dan akan terus melayang tanpa bisa merasakan manfaat gelar Anumerta karena gelar itu tdk akan ditanya oleh malaikat, bila sikap ambisius dan emosional untuk menutup ketidak becusan pemerintah dalam menjaga persatuan melindungi rakyatnya tidak segera di sadari.

Waullahu 'alam bi showab.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox