Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Saturday, August 17, 2019

Fatamorgana Kemerdekaan


(Ini Adalah Tentang Hegemoni Kapitalisme dalam Satu Paket)
dr. M. Amin
(Direktur Poverty Care)

74 tahun Indonesia merdeka masih diliputi problem yang besar. Krisis energi masih terjadi. di era Konsensus Washington ini, Bank Dunia dan IMF terus mendesak pertumbuhan sektor swasta yang dipimpinnya bagi “negara-negara berkembang” Termasuk Indonesia. Untuk mengembangkan narasi itu, dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan publik sedang membuat kering keuangan negara dan oleh karenanya harus menjadi sektor swasta. Dikatakan bahwa korupsi yang merajalela dan ketidakefisienan negara mencegah perusahaan berjalan secara efektif. Sebagai seorang yang tekun yang bekerja di Bank Dunia, tidak mengejutkan bahwa pemerintahan rezim sekularis akan menerapkan prinsip privatisasi dengan sangat kuat.

Namun, ada implikasi lain dari privatisasi. Pasca privatisasi keuntungan saat masuk ke kantong para pemilik perusahaan swasta yang baru daripada mengisi kas negara yang sedang rapuh. Pada kenyataannya, keuntungan dari perusahaan yang sukses berakhir di tangan swasta, yang seringkali milik asing, alih-alih tersedia bagi kebaikan bersama. Negara harus puas dengan pajak atas laba sebagai gantinya. Bukan hanya ini, Negara juga harus memperhatikan resep IMF untuk memberikan konsesi pajak kepada perusahaan swasta besar untuk mendorong iklim ramah investor bagi Investasi Asing. di atas semua hal ini, para pemenangnya adalah kepentingan pribadi yang kaya dan sedikit dan yang kalah terutama adalah rakyat banyak.

di sisi lain, krisis multidimensi yang sekian lama mendera negeri ini dan sampai hari ini gagal diatasi, telah memunculkan keinginan kuat sejumlah kalangan untuk mengangkat isu tentang perlunya Indonesia mencari “jalan baru”. Pemimpin baru yang berkarakter dan bervisi kuat jelas sangat dibutuhkan. Namun, jika pemimpin baru itu tetap menempuh jalan lama, yaitu jalan yang telah terbukti gagal membawa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat selama puluhan tahun terakhir ini, rakyat hanya akan kembali dikhianati. Lalu, jika memang diperlukan adanya “jalan baru”, “jalan baru” macam apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk keluar dari krisis demi krisis yang selama ini mendera negeri ini?

Setidaknya ada dua faktor penting yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik: (1) Sosok pemimpin yang baik, kredibel dan amanah; (2) Sistem pemerintahan/negara yang juga baik dan tidak membawa cacat bawaan.

Pertama: Menyangkut sosok pemimpin yang baik, kredibel dan amanah, jelas hal itu tidak ada kaitannya secara langsung maupun tidak dengan faktor usia; apakah muda atau tua. Namun, ketiganya lebih terkait dengan ketakwaan dan profesionalitas (skill/kemampuan). Karena itulah, dalam Islam, seorang pemimpin, misalnya, antara lain harus: Muslim (QS an-Nisa’ [4]: 59 dan 141) dan adil (QS ath-Thalaq [62]: 2), yaitu istiqamah dalam menjalankan ketaatan, yang merupakan salah satu ciri ketakwaan; di samping harus berakal sehat (HR Abu Dawud dari penuturan Ali bin Abi Thalib ra.), memiliki qudrah (kapabel) dan merdeka, yaitu tidak berada dalam kekuasan/tekanan pihak lain (Lihat: Kitab Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah, hlm. 40. Dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir).

Kedua: Menyangkut sistem yang baik. Nabi Muhammad saw. jauh sebelum diangkat sebagai nabi sudah dikenal sebagai orang yang mulia, jujur, dan amanah. Semua karakter baik manusia ada pada diri Beliau. Beliau bahkan digelari al-Amin oleh masyarakatnya. Namun, untuk membangun masyarakat, Allah SWT ternyata tidak mencukupkan pada karakter pemimpinnya semata. Allah SWT menurunkan wahyu kepada Muhammad saw. berupa al-Quran dan as-Sunnah sebagai aturan hidup manusia. Dengan aturan dari Allah itulah Nabi Muhammad saw. mengatur, mengurusi dan memimpin masyarakat. Realitas ini saja memberikan ketegasan, bahwa negeri yang baik tidak akan mewujud hanya dengan pemimpin yang baik. Lebih dari itu, diperlukan sistem dan aturan yang baik. Apakah sistem dan aturan yang baik itu? Tentu, sistem dan aturan yang lahir dari Zat yang Mahabaik. Itulah syariah Islam yang dijalankan dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah), dan bukan sistem hukum korup yang diterapkan dalam sistem pemerintahan sekular yang notabene juga korup. Mahabenar Allah SWT yang berfirman:

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

Walhasil, jika untuk keluar dari krisis multidimensi ada wacana bahwa negeri ini membutuhkan “jalan baru”, maka sejatinya “jalan baru” itu adalah Islam. Islam bisa dipandang sebagai “jalan baru” bagi Indonesiakarena memang negeri ini belum pernah menempuh “jalan Islam”. Pasalnya, sistem pemerintahan/negara yang digunakan di negeri ini selama lebih dari setengah abad—jika dihitung sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945—adalah jalan selain Islam, yakni sekularisme yang menggandeng Sosialisme (masa Orde Lama), Kapitalisme (masa Orde Baru) dan Liberalisme (masa Orde Reformasi). Adapun “jalan Islam”, yakni sistem pemerintahan/negara yang menerapkan syariah, bukan saja belum pernah diterapkan, tetapi bahkan selalu berusaha dijauhkan dari sistem kehidupan.
Alasannya mengada-ada: syariah memecah-belah, mengancam pluralitas (keragaman) dan keutuhan NKRI, dll.
Na‘ûdzu billâh. Padahal bukankah carut-marutnya negeri ini adalah akibat langsung dari diterapkannya sekularisme di negeri ini selama puluhan tahun sekaligus dicampakkannya hukum-hukum Allah? Mahabenar Allah SWT yang berfirman:
Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran), sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat nanti dalam keadaan buta. (QS Thaha [20]: 124).[]

No comments:

Post a Comment

Adbox