Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Saturday, July 27, 2019

TERUS MEMBIDIK KHILAFAH, SEBENARNYA SIAPA YANG MAU DILINDUNGI REZIM?



Aminudin Syuhadak
LANSKAP

"Tetapi kalau aktivitasnya eks HTI melanjutkan aktivitas melalui aktivitas yang normatif, silaturahim, kemudian bakti sosial, mengadakan serangan-serangan yang mengarah kepada masalah akhlak dan moral, lalu tidak membicarakan masalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, itu silakan saja, nggak ada masalah sebagai warga negara," tuturnya. https://m.detik.com/news/berita/d-4632081/hti-sudah-bubar-penyebar-paham-khilafah-terus-dikejar

Kutipan di atas adalah pernyataan Menkopolhukam Wiranto saat memberi pernyataan terkait komitmen pemerintah untuk mengejar para penyebar paham khilafah (detiknews,19/7/2019). Jika diperhatikan betul akan nampak adanya paradoks dalam pernyataan tersebut.

Pertama, secara eksplisit menyatakan eks-HTI diperbolehkan melakukan serangan-serangan yang mengarah kepada akhlak dan moral. Apakah itu berarti mengizinkan jika semisal ada seruan dakwah dari eks-HTI kepada masyarakat untuk meniru akhlak Rasulullah SAW dalam hal kepemimpinan yaitu dengan memilih pemimpin yang adil, yang jujur dan amanah serta menolak pemimpin yang tidak jujur, curang dan ingkar terhadap janji-janji politiknya?

Atau, ketika ada eks-HTI mendakwahkan agar masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dengan tidak memilih dan mendukung partai-partai politik yang koruptif dan nyata-nyata telah menghasilkan koruptor-koruptor yang merugikan negara ratusan atau bahkan ribuan triliun rupiah apakah itu juga termasuk aktivitas yang diizinkan?

Kedua, pemerintah melarang eks-HTI membicarakan masalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Jadi, manakala ada seruan dakwah dari eks-HTI untuk menolak hegemoni ekonomi oleh asing dan asing karena itu menjadi pintu masuk neo-imperialisme (seperti proyek OBOR/ BRI dan serbuan TKA dari China) yang jelas-jelas akan mengancam kemandirian dan atau kedaulatan negara, apakah ini akan dianggap berseberangan dengan Pancasila dan NKRI?

Atau lagi, apakah ketika eks-HTI mengajak masyarakat untuk menyadari bahaya sosial yang bisa ditimbulkan oleh maraknya LGBT, merajalelanya peredaran dan pemakaian narkoba, merebaknya pornografi, pornoaksi dan  prostitusi offline dan online, sistem pendidikan yang semakin materialistis, semakin tingginya angka kekerasan terhadap anak, atau tsunami perekonomian akibat transaksi yang serba ribawi, atau ancaman disintegrasi akibat gerakan-gerakan separatis seperti OPM, itu semua juga terkategori bertentangan dengan Pancasila dan NKRI?

Saya dan Anda , jika mau jujur, sudah melihat fakta dan realita bagaimana sepak terjang HTI selama ini. Maka jikapun Anda masih seperti saya yang sedang mencoba menghargai anugerah akal dari Allah SWT, maka Anda seharusnya akan ikut bertanya, "Jadi, sebenarnya siapa yang mau dilindungi rezim dari faham khilafah?"[]

No comments:

Post a Comment

Adbox