Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, July 28, 2019

Radikalisme: Isu Politik untuk Menutupi Kebobrokan Rezim dan Membungkam Lawan Politik


_[Catatan agenda ILF Kabupaten Kediri]_

Oleh: Ahmad Rizal
Dir. Indonesia Justice Monitor

Seiring dengan digulirkannya isu terorisme yang berperan dalam upaya monsterisasi Islam beserta seluruh simbol dan gerakan politiknya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Isu radikalisme agama (Islam) dimunculkan sebagai isu komplementer dari isu terorisme.

Menarik dicermati pernyataan Prof. Suteki pada agenda Islamic Lawyers Forum (ILF) yang diselenggarakan oleh LBH Pelita Umat Kabupaten Kediri (Jumat, 26/7). Beliau menerangkan bahwa belum ada definisi hukum terkait radikalisme itu sendiri yang tertuang dalam UU.

Guru besar Universitas Diponegoro Semarang ini justru menyatakan satu-satunya definisi radikalisme adalah apa yang dinyatakan pada nomenklatur BNPT tahun 2016 yang menyebutkan bahwa *radikalisme adalah sikap yang menginginkan perubahan total dan revolusioner dengan cara menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada melalui tindakan kekerasan (violence) dan aksi ekstrem*.

Definisi tersebut meniscayakan adanya tindakan kekerasan dan aksi ekstrim untuk bisa terkategori tindakan radikal. Dan bahwa tudingan tindakan aksi radikalisme tersebut apabila ditujukan kepada para da'i yang mendakwahkan penerapan syariah Islam secara total dalam institusi politik Khilafah Islamiyah merupakan hal yang tidak tepat. Sebab dakwah tersebut merupakan akitivitas edukasi intelektual.

Sedangkan akitivitas dakwah tersebut merupakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, _“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkanpendapat”_. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia.

Oleh karenanya, menurut beliau, tindakan penangkapan, persekusi atau mempersoalkan secara hukum dakwah islam dalam aspek politik intelektual, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara atau aparat keamanan merupakan tindakan vandalisme.

Hal yang tak kalah menarik ialah apa yang disampaikan oleh ketua LBH Pelita Umat, Ahmad Khozinuddin, SH. Ia menegaskan bahwa isu radikalisme ini merupakan isu politik dalam rangka untuk menutupi kebobrokan rezim atas massifnya mengundang kaum imperialis berkedok investasi, menumpuk utang, serta ketidakcakapan dalam mengelola negara, pada waktu yang sama sekaligus untuk membungkam atau bahkan "membunuh" lawan-lawan politiknya.

Khozinuddin juga mempertegas bahwa mendakwahkan penerapan syariah Islam melalui tegaknya Khilafah Islamiyah adalah perkara yang dijamin oleh konstitusi. Tidak ada satupun UU yang melarang melakukan aktivitas tersebut. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa mendakwahkan ajaran islam merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT, termasuk di dalamnya mendakwahkan ajaran Islam dalam aspek pemerintah yakni Khilafah Islamiyah.

Turut hadir pula puluhan tokoh masyarakat, ustadz, jurnalis, advokat, dan beberapa kyai sepuh pada agenda tersebut. Nampak pula hadir KH. Farid Ma'ruf (Ulama dari Jombang) juga KH. Misbah Halimi (Ulama dari Jombang). Beliau berdua memiliki pendapat yang sama yang pada intinya sangat tercerahkan dengan konten diskusi yang lebih banyak membicarakan dakwah Islam dalam perspektif hukum tersebut. []

No comments:

Post a Comment

Adbox