Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 14 Juli 2019

Perang Kepentingan di Papua


Oleh: Rio Candra

Hampir sekitar 50 tahun berlalu permasalahan pencegahan tindakan teroris para sparatisme tak kunjung teratasi. Sekarang justru kondisi makin runyam dengan adanya upaya pembentukan Tentara Papua Barat (West Papuan Army) atas komando pimpinan Benny Wenda dengan organiasi payung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Tujuannya menyatukan sayap politik dan militer dari gerakan papua merdeka, mereka menginginkan mengambil alih negara dan memerdekakan Papua dari keadaulatan Indonesia. Ini menjadi sinyal ancaman walaupun deklarasi tersebut untuk Papua Barat. Tentu kita tidak menginginkan jatuh korban kembali menimpa masyarakat sipil dan tentara.

Perpecahan kian tampak tatkala banyaknya organisasi pemberontak yang melatarbelakangi keinginan kemerdekaan di Papua. Bukan tanpa alasan, mereka menginginkan perbaikan segala sektor terutama masalah ekonomi. Sangat realitis jika mereka menuntut haknya agar negara dapat memakmurkan masyarakat. Namun bagi saya seorang pengamat menilai kondisi ini menjadi suatu hal yang Aneh, Papua dengan potensi SDA yang begitu besar namun rakyatnya masih dalam standar kemiskinan. Siapa yang tak mengenal Freeport dengan potensi emasnya?, siapa yang tak kenal British Petroleum (BP) di Tangguh, Papua Barat?, dan siapa yang masih meragukan potensi hasil kayu di Papua?

Urusan Papua penuh dengan jual beli kepentingan. Siapa yang tak mengenal Papua dengan berjuta-juta potensi hasil alamnya bak surga duniawi. Dengan kadar emas yang bermunculan diatas tanah yang tak lazim ditemui didaerah lain. Wajar jika perang kepentingan terjadi di Papua, yaitu perang kepentingan lokal dengan kepentingan negara-negara penjajah. AS dengan PT Freeport, Inggris dengan British Petroleum, Australia yang mulai melirik lahan kayu di Papua, dan China yang mulai berancang-ancang untuk mengambil keuntungan di tanah Cendrawasih.

Semua pihak memiliki peran untuk mengamankan sektor usahanya masing-masing, terlebih keahadiran China yang kabarnya mulai merambah minyak dan gas di Papua Barat, tentu ini menjadi ancaman bagi AS, Inggris, dan Australia. Tidak heran jika AS-Australia semakin mesra dengan kerjasama militer dengan penempatan pasukan di Darwin. Menenmpatkan pasukan militer di Darwin di fungsinkan untuk mengamati perkembengan China terutama di Papua.

AS, Australia, dan Inggris memahami pentingnya Papua. Terlebih pengaruh dominasi China di Indonesia mulai menguat dengan menguasai beberapa sektor ekonomi. AS yang didukung oleh Australia diduga kuat terlibat dalam memfasilitasi organisasi-organisasi pemberontak seperti OPM. OPM berhasil mendirikan kantor pusat di Melbourn atas dukungan AS dan Australia.

/Neo Imprealisme Kian Nyata, Kita Dapat Apa?/

Papua telah menjadi incaran negara-negara imperealis sejak jaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1962 sengketa perebutan Papua antara Indonesia dan Belanda diselesaikan melalui perjanjian New York yang mengisyaratkan Amerika tidak akan mendukung pertahanan Belanda atas Papua Barat yang merdeka. Pada 1965, Kennedy sudah mati dan Sukarno telah digulingkan dalam sebuah kudeta yang mengarah pada "orientasi ulang" Indonesia. Rezim Soeharto membuka keran lebar-lebar untuk AS mengulik sumber daya alam melalui Freeport.

Tentu saja kita tidak melupakan Inggris, dan Australia yang tidak lain memanfaatkan momentum untuk mengambil kesempatan jika Papua merdeka melalui tangan-tangan mereka. Begitu juga dengan China. China mampu mengakomodir kekuatan Ekonomi dunia dan berhasil meyakinkan negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk dijarahnya. Tak menutup kemungkinan China menjarah pulau Papua.

Betapa negara-negara penjajah ingin menguasai sumber daya alam di Papua demi meraih keuntungan besar secara ekonomi. Sedangkan pemilik pulau tak mendapatkan imbalnya kecuali hanya iming-iming belaka.... []

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox