Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Saturday, July 27, 2019

Ingat, Ajaran Islam Khilafah Tidak Pernah Dinyatakan Sebagai Paham Terlarang di NKRI


(Mengoreksi Pernyataan Wiranto)

Lalang Darma
Islamic Independent Journalist (IIJ)

Sebagaimana diberitakan detik.com (19/7/2019) Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) terlarang karena menyebarkan paham anti-Pancasila dan anti-NKRI. Wiranto menegaskan aktivis HTI bisa dijerat hukum bila ada yang menyebarkan paham anti-Pancasila.

"Organisasi itu dibubarkan karena pahamnya. Ideologinya, visi-misinya sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Kalau individual atau mantan-mantan anggotanya beraktivitas tetapi aktivitasnya masih melanjutkan paham-paham yang anti-Pancasila, anti-NKRI, ya masuk ke ranah hukum. Harus kita hukum," kata Menko Polhukam Wiranto seusai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

/Komentar/

1. Berdasarkan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Islam adalah agama yang diakui dan konstitusi memberikan jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Oleh karena itu siapapun yang menyudutkan ajaran Islam, termasuk Khilafah maka menurut dapat dikategorikan tindak pidana penistaan agama.

2. Mengutip pendapat Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa kegiatan yang dihentikan oleh SK Menteri dan Putusan Pengadilan TUN adalah kegiatan HTI sebagai lembaga (kegiatan Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia), bukan penghentian kegiatan dakwah individu anggota dan/atau pengurus HTI. (Senin, 4/6/2018: http://detik.id/67AYOw).

3. Ajaran Islam Khilafah tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang baik dalam surat keputusan tata usaha negara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, marxisme/leninisme dan atheisme, yang merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS NO. XXV/1966. Artinya, sebagai ajaran Islam Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan di tengah-tengah umat. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, dimana hal ini dijamin konstitusi.

4. Al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H), ahli tafsir dan fikih yang menyusun kitab tafsir otoritatif yang memuat sajian fikih, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân (Keseluruhan dari Hukum-Hukum Al-Qur’an), tatkala menafsirkan firman Allah ‘Azza wa Jalla: “Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30) Beliau menegaskan dalam kitab tafsirya tersebut: “Ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat Khalifah.” Bahkan, beliau kemudian menegaskan: Ayat ini adalah ashl dari mengangkat Imam dan Khalifah yang didengar (perintahnya) dan dita’ati, untuk menyatukan kalimat, dan menerapkan hukum-hukum kepemimpinan Khalifah dengan keberadaannya. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat Khalifah) ini di kalangan umat dan para imam madzhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham yang tuli tentang syariah, begitu pula siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya. [Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Syamsuddin al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, juz I, hlm. 264]

5. Merupakan sikap yang berbahaya jika ada yang menstigma negatif Khilafah.[]


No comments:

Post a Comment

Adbox