Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 08 April 2019

Stop Kriminalisasi Terhadap Kyai Heru Elyas




M. Nur Rakhmad, SH.
(LBH Pelita Umat Jatim)

Di era kepemimpinan bapak Joko Widodo selaku Presiden RI terjadi banyak indikasi kuat Kriminalisasi terhadap ulama masih saja berlanjut hingga hari ini baik yang berbeda haluan pandangan dengan rezim ataupun ormas ataupun partai yang berada di gerbong nya. Dugaan krminalisasi yang tengah dihadapi Kyai Heru Ivan Wijaya, dai mojokerto  atas dugaan pelanggaran UU ITE pasal yang sangat kerap menjerat aktivis dan Ulama di era ini pada Jumat (5 April 2019) para tokoh masyarakat ikut dalam sidang di PN Kab. Mojokerto.
Para tokoh itu siap berada di garda terdepan menjaga ulama dan agama. Mereka turut hadir tidak mau ketinggalan berada di garis depan sebagai benteng pelindung ulama dan agama yang sedang menjadi korban kriminalisasi oleh penguasa. Suatu sinyal kemunduran bagi negeri ini jika para ulamanya menjadi sasaran kriminalisasi, padahal seharusnya mereka ditempatkan diposisi yang mulia sebagai pewaris para nabi.
Hari Jum'at 5 April 2019 sebenarnya adalah sidang hari ke 2 dengan jadwal Replik atas Jawaban Termohon yaitu Polres Mojokerto yang terindikasi kuat malprosedur dalam menetapkan seorang Kyai yang Ikhlas Kyai Heru Ivan Wijaya. Ini terlihat dari sidang yang semestinya hari Kamis 4 April 2019 ditunda hari Jum'at 5 April 2019 karena pihak ter mohon tidak membawa surat kuasa. Dalam prosedur calon tersangka untuk dimintai keterangannya sebagai saksi yang berhenti di Surat Panggilan Ke II (Dua)  tanpa panggilan lebih lanjut untuk mengklarifikasi sejumlah hal berkaitan dengan permintaan keterangan tambahan, tiba-tiba penyidik melayangkan Surat Panggilan dengan No. S. Pgl/ 325/ III/ RES. 1. 1. 1. / 2019/ Satreskrim tanggal 25 Maret 2019 sebagai TERSANGKA Atas Laporan Polisi Nomor : LP/132/IX/2018/JATIM/RES MJK tanggal 23 September 2018 terkait dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Terang saja, panggilan sebagai Tersangka tanpa proses pengambilan keterangan tambahan, tanpa pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimualinya Penyidikan (SPDP) dan SK Penetapan Tersangka, tanpa proses gelar perkara yang transparan, adalah tindakan malprosedur baik mengacu pada KUHAP maupun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana (Perkap 14/2012).

Dalam ketentuan Pasal 15 Perkap 14/2012, Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

a. Penyelidikan;
b. Pengiriman SPDP;
c. upaya paksa;
d. pemeriksaan
e. gelar perkara;
f. penyelesaian berkas perkara;
g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
i. penghentian Penyidikan.

Dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan :

_“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”_

Selanjutnya Putusan MK atas perkara No.130/PUU-XIII/ 2015  tentang Pasal 109 ayat 1 KUHAP  yang menyatakan dengan tegas :

_“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa, yang merupakan tindak pidana. Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor, paling lambat tujuh hari, setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan” ; Pemberitahuan dan  atau pemberian Salinan SPDP  tersebut wajib diberikan Termohon  kepada Terlapor”._

Atas dasar klien yang dipanggil sebagai Terasangka tetapi tidak pernah diberikan SK Penetapan Tersangka dan SPDP Kepada klien, LBH PELITA UMAT akhirnya mengambil upaya hukum permohonan praperadilan, yang terdaftar di PN Mojokerto, dengan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN Mjk tanggal 29 Maret 2019.

Sadar atas adanya kesalahan prosedur (malprosedur) yang dilakukan penyidik setelah digugat praperadilan oleh LBH PELITA UMAT, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, Penyidik melalui utusannya yang tidak menunjukkan KTA dan Surat Tugas masuk kedalam pekarangan rumah klien yang pagarnya tertutup dibuka tanpa persetujuan atau izin klien sebagai pemilik rumah, Oknum Penyidik memaksa masuk dan mengirim SPDP dengan Nomor: SPDP/47/III/RES.1.1.1./2019/Satreskrim yang dibuat tanggal mundur yaitu tanggal 25 Maret 2019.

Mengenai oknum penyidik yang masuk pelarangan klien tanpa izin dan memaksa masuk gerbang, LBH PELITA UMAT telah melaporkannya ke Propam Polda Jawa Timur, dengan nomor Surat : 21/LBH-PU-JTM-ADM/IV/2019 Yang diterima oleh Pejabat di Propam bapak AKP Hari Suwarno, SH dengan nomor penerimaan Surat P/107 tertanggal 2 April 2019 dengan melampirkan rekaman CCTV Pada tanggal 30 Maret 2019 berikut mengembalikan SPDP & Surat Penetapan Tersangka yang penyerahannya terindikasi kuat dipaksakan.

Dalam persidangan awal pada Jumat (5/4) ternyata baru diketahui oleh kami, penyidik telah mengeluarkan pula SPDP dengan Nomor: SPDP/128/IX/RES.1.1.1/2018/Satreskrim tanggal 29 September 2018 dan ini juga sama sekali tidak diserahkan dan sudah melewati 7 hari hingga hari ini.

Semestinya berdasarkan Putusan MK atas perkara No.130/PUU-XIII/ 2015  tentang Pasal 109 ayat 1 KUHAP  yang menyatakan dengan tegas _“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa, yang merupakan tindak pidana. Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor, paling lambat tujuh hari, setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”._

Pemberitahuan dan  atau pemberian Salinan SPDP  tersebut wajib diberikan penyidik kepada klien. Namun itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penulis juga merasa aneh, ada 2 (dua) SPDP untuk kasus yang sama, ini tak lazim.

Dengan demikian, sangat terang dan nyata penyidik Polres Mojokerto melanggar prosedur penetapan Tersangka terhadap klien, sebagaimana diatur KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana (Perkap 14/2012). Karena itu, sudah selayaknya Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto mengabulkan permohonan dan mengoreksi penetapan tersangka penyidik Polres Mojokerto, dengan menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Apalagi, pokok perkara yang dialami KH Heru Ivan Wijaya adalah aktivitas dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar di jejaring sosial media, yang kemudian dikriminalisasi oleh rezim berdasarkan aduan masyarakat. Tidak layak, antivitas dakwah yang merupakan amalan Nabi SAW diperlakukan seperti pelaku kriminal.

Ada banyak pihak yang menyinggung kasus persekusi dan kriminalisasi terhadap aktivis dan tokoh yang dinilai kerap mengkritik pemerintah Jokowi. Misalnya yang dialami Ahmad Dhani atau Gus Nur. Termasuk banyak penilaian dari masyarakat yang menilai saat ini aparat penegak hukum cenderung tebang pilih dalam menangani kasus.

Ada semacam kesenjangan yang ekstrem dalam penanganan kasus yang menimpa umat Islam khususnya ulama dan aktivis Islam. Hendaknya jangan ada lagi terjadi sampai kapanpun, seperti kasus teror bom mobil meledak di Cawang yang menteror FPI, pembacokan ahli IT, petugas KPK yang disiram air keras dan lain sebagainya. Kita harus membantu yang lemah, dignity.

Rezim seperti alergi dan phobia dengan segala hal yang berbau Islam, padahal Islam adalah agama dan ajaran yang tinggi dan suci. Ulamanya adalah orang-orang yang hanif dan lurus yang senantiasa menyampaikan kebenaran meskipun nyawa taruhannya. Umatnya adalah umat yang luar biasa yang senantiasa satu barisan dalam membela agamanya, ulamanya dan kepentingan umat ini.

Sehingga hukum dijadikan alat kriminalisasi terhadap lawan. Equality before the law hanya isapan jempol. Hukum tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan. Penguasa seolah-olah kembali ke masa silam, era di mana ulama dan Islam selalu dicari-cari kesalahannya untuk dikriminalisasi. Tidak menjadi masalah jika tindakan yang sama dilakukan oleh kelompok selain Islam, tapi menjadi masalah ketika Islam dan para ulama yang melakukannya.

Walhasil kita mendesak agar aparat netral dan agar hukum dikembalikan kepada relnya yaitu untuk mewujudkan keadilan bukan digunakan untuk kepentingan politik, apalagi kemudian dilakukan diskriminasi hukum. Karena itulah maka rezim yang telah membuat hukum menjadi sedemikian rupa tidak boleh dibiarkan, harus dihentikan. Karena bila dibiarkan hukum akan semakin rusak dan keadilan semakin jauh dari harapan dan akan terjadi perubahan dari negara Hukum Rechtstaat menjadi negara kekuasaan Machtstaat.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox