Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 06 April 2019

Perlakuan Terhadap LGBT di Indonesia Bertentangan dengan Konsep Islam?



Ainun Dawaun Nufus
(Direktur Muslimah Care)

Langkah pemberlakuan syariat Islam d Brunei mendapat apresiasi positif dari umat Islam. Pemerintahan Brunei memberi sanksi tegas berupa rajam hingga mati bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Brunei membuat mereka yang selama ini hidup sebagai LGBT memutuskan hengkang dari negara tersebut.
Kerajaan Brunei Darussalam dikabarkan mulai menerapkan hukuman cambuk dan rajam hingga mati terhadap kaum homoseksual pada Rabu, 3 April 2019. Selain itu Hukuman mati dengan cara rajam untuk tindak pidana sodomi dan perzinaan. Kemudian pencuri akan dihukum dengan cara diamputasi salah satu tangan untuk tindak kejahatan pertama, dan diamputasi salah satu kaki untuk kejahatan kedua.

Langkah ini merupakan langkah pencegahan atas tindakan amoral LGBT yang kini tengah membesar.
Dalam Islam, adzab bagi pelaku menyimpang penyuka sesama jenis tersebut sebagaimana disebutkandalam Alquran di antaranya Surat Hud ayat 82 dan Al Araf ayat 84. Adzab Allah tak hanya menimpa kaum gay, adzab Allah SWT juga bisa menimpa warga lainnya jika perilaku tak bermoral itu terus dibiarkan. Karenanya, perilaku yang sangat diharamkan oleh agama dan bertentangan dengan norma masyarakat tersebut harus segera dihentikan.

Bagaimana dengan Indonesia? Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (14/12/2017) telah memantik keprihatinan kita. ditolaknya uji materi pasal 284, 285 dan 292 KUHP karena dianggap mengancam ketahanan keluarga. Maka secara yuridis tidak ada norma yang melarang LGBT. Jika tidak ada norma hokum pelarangan, para pelaku bebas berbuat maksiat.

Ketiadaan norma hukum yang melarang LGBT ini bisa ditelusuri dari sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri. KUHP yang berlaku di Indonesia adalah peninggalan Belanda. Kemudian diteruskan dengan UU No  146 itu menjadi KUHP kita ini. Tetapi kita tahu sendiri, KUHP kita ini adalah KUHP yang liberal. Sementara Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP sejak tahun 1962 sampai sekarang belum jadi. Tidak ada komitmen Prolegnas untuk memprioritaskan masalah ini. Pantas ini menjadi celah kaum LGBT mengembangkan kebejatannya.
Kita patut khawatir, pergerakan LGBT telah menjelma menjadi sebuah kekuatan politik, karena telah diakui secara politis oleh AS dan PBB tahun 2008. Hingga legalisasi pernikahan sejenis pertama kali oleh Belanda tahun 2001, hingga menyusul hingga menyusul Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afsel (2006), Norwegia – Swedia (2009), Portugal – Islandia – Argentina (2010), Denmark (2012), Brazil – Inggris – Prancis – Selandia Baru – Uruguay (2013), Skotlandia (2014), Luxemburg – Finlandia – Slovenia – Irlandia – Meksiko (2015), Amerika Serikat (2015), Taiwan dan terakhir Australia.  Hingga akhirnya sekarang mereka pun hendak merambah ke banyak Negara.
Adapun tidak adanya larangan tegas dan ancaman pidana bagi pelaku LGBT dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sekuler. Terdapat aturan pidana bagi pelaku homoseksualitas yakni apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama (cabul) tetapi tidak ada ancaman pidana bagi pelaku yang dewasa dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak (suka sama suka).  Yaitu pada Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku homo seksual (liwath)  maka diberi sanksi hukuman mati. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya!” (HR. Ahmad 2784, Abu Daud 4462).

Adapun putusan MK terkait masalah ini, membuktikan bahwa sistem sekuler di negeri ini memang tidak kompatibel dan tidak didesain untuk menegakkan hukum Islam, menegakkan perintah dan larangan Allah. Bahkan sistem sekuler yang diadopsi di negeri ini justru nyata-nyata menentang hukum Allah SWT. Allah SWT telah melaknat kaum Nabi Luth, penguasa dan sistem sekuler di negeri ini justru memberikan hak untuk eksis dan mengaktualisasikan diri serta menolak memberikan sanksi pidana terhadapnya. Padahal, dalam hukum Islam sanksi pidana untuk pelaku LGBT sudah jelas, Rajam.

Keadaan ini tidak bisa diperbaiki secara parsial dan gradual. Perlu perubahan revolusioner yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi, dengan membuat perubahan nyata secara kontras terhadap rezim dan sistemnya. Sudah saatnya, umat Islam bersatu dalam agenda besar perubahan umat menuju Islam kaffah.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox