Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 13 April 2019

MENAKAR MASA DEPAN POLITIK IDENTITAS


Oleh Ahmad Sastra

Kontroversi gerakan politik identitas mencuat seiring kekalahan Ahok di pilkada DKI beberapa waktu yang lalu. Gerakan 212 seolah menjadi tertuduh sebagai inspirasi politik identitas. Pasca gerakan 212 polarisasi politik tak bisa dihindarkan. Agama menjadi semacam energi baru bagi konstalasi perpolitikan Indonesia. Akankah berlanjut atau sekedar euforia politik sesaat ?

Politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Secara teoritis, gerakan politik identitas berseberangan dengan demokrasi sekuler yang menginginkan hilangnya peran faktor primordialisme agama dalam kontestasi politik kebangsaan.

Karena itu berbagai slogan tolak pemimpin kafir yang dimulai dari dugaan penistaan agama hingga kekalahan pilkada DKI menyulut kontroversi. Ada sebagian yang perpandangan bahwa politik identitas adalah sah dalam alam demokrasi dan ada yang menganggap ancaman demokrasi. politik identitas, bahkan oleh sebagian kalangan cendekiawan muslim dianggap menunggangi agama untuk kepentingan politik pragmatis.

Gerakan umat 212, bagi elit politik tidaklah bisa dianggap ringan. Mereka terbukti terus melakukan pengamatan dan perhitungan yang berujung kepada percobaan ‘afiliasi politik umat’ demi kemenangan pilkada di daerah hingga pemilihan presiden. Meskipun secara perhitungan politik demokrasi, suara umat 212 yang non partai sangat berbeda dengan elit politik partai, meskipun mereka seorang muslim.

Politik identitas mulai diuji secara serius tatkala pemerintah mengesahkan Perppu ormas menjadi UU hingga upaya pembubaran ormas HTI. Polarisasi partai politik terbelah menjadi tiga yakni menolak perppu ormas, menerima perppu ormas dan ragu-ragu antara menolak dan menerima dengan pertimbangan pragmatisme. Atas polarisasi ini, bahkan gerakan umat 212 merekomendasikan agar umat tidak memilih partai pendukung perppu ormas.

Politik identitas sebagai manifestasi perasaan 'kekitaan' yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok faktanya telah terjadi. Melalui ghirah 212, identitas kemusliman umat dikonstruk secara permanen berdasar ayat-ayat Qur’an. Gerakan Indonesia Sholat Subuh terus dilakukan sebagai media konsolidasi dan rekonsiliasi untuk menyatukan perasaan dan visi keumatan.

Politik identitas hadir sebagai narasi resisten umat muslim yang merasa terdiskriminasi dan terpersekusi oleh hegemoni kekuasaan, hal ini tidak bisa dipungkiri. Rasa keadilan yang begitu jauh dari kaum muslimin telah menyentuh perasaan paling dalam  umat Islam. Dari sinilah kemudian muncul berbagai sikap elit politik dan cendekiawan muslim yang menegaskan akan afiliasi individu, apakah berani mempertahankan idealisme kemusliman, bertahan dengan kepentingan pragmatis semata atau justru menentang Islam politik.

Akibat kegagalan narasi arus utama kekuasaan mengakomodir perasaan dan tuntutan keadilan dari kaum muslimin, maka politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaraan aspirasi bagi muslim yang merasa terdiskriminasi. Reuni 212 yang menuai kontroversi adalah upaya nyata peneguhan umat untuk terus merawat energi kesadaran dalam membangun kekuatan umat. Inilah sejarah baru bagi warna konstalasi politik nasional di masa-masa mendatang.

Apakah politik identitas akan bertransformasi menjadi politik ideologis ?. harus diakui bahwa politik identitas adalah pintu gerbang menuju politik ideologis. Sebab dari gerakan 212 telah melahirkan kesadaran fundamental akan pentingnya kedaulatan dan kemandirian umat dan terlepas dari berbagai penjajahan kapitalisme dan komunisme. Menjamurkan gerakan ekonomi 212 untuk melawan gerakan ekonomi kapitalistik adalah contoh kecil yang suatu saat bisa jadi akan meraksasa.

Selain gerakan ekonomi 212, kini menjamur pula kajian-kajian politik Islam yang menandaskan akan pentingnya kaum muslimin memahami Islam politik. Sebab secara normatif, Islam telah memiliki standar sendiri dalam soal kepemimpinan, politik dan kekuasaan.

Tak pelak, wacana khilafah Islamiyah telah juga memanaskan diskursus di hampir semua kalangan, tentu saja antara yang pro dan kontra. Dalam perspektif diskursus intelektual, hal ini adalah positif, selama dikaji secara obyektif dan tidak ada intervensi kekuasaan.

Dalam pandangan seorang muslim, ketika pengelolaan dan kepemimpinan sebuah bangsa kehilangan spiritualitasnya, maka bangsa itu tak lagi punya pijakan nilai kebajikan dan kesalehan. Kehilangan nilai kebajikan dan kesalehan berarti kehilangan segalanya. Sebab kebajikan dan kesalehan adalah akar dari nilai-nilai kebaikan lainnya.

Sebab kesalehan selain berdimensi horizontal juga memiliki dimensi vertikal transendental. Tanpa kebajikan dan kesalehan, tata kelola negara hanya akan berpijak pada orientasi materialisme dan pragmatisme. Materialisme adalah refleksi dari kerakusan dan keserakahan elit kuasa yang sekaligus melahirkan kesengsaraan rakyat jelata.

Dalam jangka panjang, polarisasi sosial politik ini akan berujung kepada pentingnya perubahan fundamental sistem bangsa ini. Sebagai mayoritas, tentu kesadaran politik kaum muslimin tidak bisa disepelekan. Biarlah waktu yang akan menjawab, kemana arah perjalanan bangsa ini.

Dinamika pemilu presiden 2019 mendatang nampaknya akan menghadirkan sejarah baru bagi bangsa ini. Kita tunggu tanggal mainnya.  Semoga umat Islam semakin yakin akan kesempurnaan Islam sebagai solusi bangsa dengan menjadikan ideologi bangsa ini dan membuang jauh demokrasi sekuler ke tong sampah peradaban.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox