Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 18 April 2019

LEMBAGA SURVEY DAPAT DIPIDANA APABILA MENYEBARKAN BERITA BOHONG ATAU HOAX?



Oleh: Chandra Purna Irawan,.S.H.,M.H. (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH Pelita Umat)

Seperti diketahui, mayoritas lembaga survei memenangkan Pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak meminta para pendukung Prabowo-Sandi untuk tetap tenang. Dahnil menegaskan, meskipun banyak fakta ketidakadilan tetapi pihaknya meminta semua pendukung untuk tetap berada di dalam koridor hukum.

Dahnil menjelaskan bahwa proses hitung suara belum final. Menurut hitung cepat, termasuk exit poll BPN, Prabowo-Sandi unggul 55,4% dari Jokowi-Ma'ruf.

Sumber: (https://www.inilahkoran.com/berita/10948/jokowi-menang-versi-quick-count-begini-reaksi-bpn)

Menanggapi hal tersebut diatas, saya akan memberikan tanggapan hukum sebagai berikut:

Pertama, apabila data yang disampaikan oleh lembaga survey tersebut adalah patut diduga data yang tidak benar atau informasi yang tidak benar. Maka pimpinan lembaga survey dapat dipidana dengan tindak pidana tentang menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Dan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Kedua, apabila ada indikasi lembaga survey tersebut ada pihak yang turut membantu dan membiaya, maka pihak tersebut dapat dipidana dengan tindak pidana penyertaan, sebagaimana diatur pada pasal 55 ayat (1) dan 56 KUHP.

Wallahualam bishawab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox