Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 21 April 2019

Kekuatan Rakyat!



M. Nur Rakhmad, SH. (LBH Pelita Umat Korwil Jatim)

People power saat ini diteriakkan oleh banyak pihak, terutama setelah merebaknya indikasi dugaan kuat fenomena kecurangan brutal dan sistematis pilpres 2019 yang terungkap dan banyak beredar di media sosial bahkan dalam penemuan keterlibatan dunia Internasional, yang mengindikasikan sebagian masyarakat sudah tak percaya lagi kepada penyelenggara pemilu yang dulunya membuat slogan Jujur dan adil tetapi jika semua hal tersebut maka jargon dan slogan itu hanya mimpi yang tidak akan terwujud atau Utopia. Maka benarlah pandangan yang menganggap dalam alam Demokrasi yang menentukan seseorang menjadi Presiden/Perdana Menteri//Legislator dll sejatinya bukanlah Masyarakat tetapi bergantung siapa yang menghitung dan orang-orang dibelakang layar yang menentukan siapa yang menjadi penguasa di sebuah negara.

Karena itu masihkah kita mau berharap pada Demokrasi? Yang bahkan menurut Konsep demokrasi telah gagal semenjak lahirnya di Athena Yunani, Aristoteles (348-322 SM) menyebut Demokrasi sebagai Mobocracy atau Pemerintah Segerombolan Orang. Dia menyebutkan Demokrasi sebagai sebuah system bobrok karena pemerintahan dilakukan oleh massa, demokrasi rentan akan anarkisme. Plato (472-347 SM) mengatakan liberalisasi adalah akar demokrasi sekaligus biang petaka mengapa Negara demokrasi akan gagal selamanya.

Ya, people of power disebut juga revolusi rakyat (tsawrah sya'biyah ). Ini adalah demonstrasi massal tanpa kekerasan yang dilakukan oleh rakyat dari pelbagai elemen untuk menumbangkan kekuasaan seorang pemimpin. Contoh people power yang pernah berhasil pada masa lalu ialah demonstrasi massal saat pelengseran Presiden Filipina Ferdinand Marcos (1986), Presiden Soeharto (1998), Presiden Mesir Hosni Mubarak (2012), dan sebagainya.

Namun demikian, tingkat keberhasilan people power ternyata tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kekuatan massa. Dalam banyak kasus, keberhasilannya juga ditentukan oleh sikap militernya. Militer yang mengambil sikap netral sudah cukup untuk menumbangkan seorang penguasa di tengah gelombang people power. Di Indonesia juga kita lihat Pasca People Power 98 yang menghasilkan Reformasi tidak menunjukkan  perubahan signifikan bahkan kerentanan terjadinya Inflasi Keuangan, Politik yang dikelilingi wajah-wajah baru tetapi bukan memperbaiki tetapi malah semakin membuat amburadul nya Politik yang bersifat Machiavelis bahkan bukan berfokus pada perbaikan masyarakat. Hukum yang terpengaruh kepentingan Politik yang tidak menjunjung keadilan lagi.

Selain itu, dalam tinjauan syariah, sesungguhnya people power bukanlah jalan yang sahih untuk menegakkan Khilafah. Sebab, selain tidak sesuai dengan metode yang dituntunkan oleh Rasulullah saw., people power juga  aspek-aspek kelemahan. Baginda Rosulullah SAW hanya menyontohkan Thalabun Nushroh yang bisa jadi lahir dari Jendral-Jendral Militer atau penentu kebijakan suatu Wilayah yang Uniknya ketika beliau mencari di sekitar Jazirah Arab melalui beberapa kabilah seperti Kabilah Bani Tsaqif tetapi muncullah Kaum Anshor dari Kabilah Aus & Khazraj dan ketika mereka menerima bai'at inilah tindakan Konstitusional yang menjadi Legal di terapkan nya Negara Islam Pertama di Madinah. Dan bagi yang mengikuti junjungan kita Rasulullah SAW tersebut maka langkah itupun harus kita tempuh.

Pertama : secara alamiah kekuatan people power tidak akan terbentuk dari satu kelompok saja, melainkan dari berbagai kelompok masyarakat; ada yang islami, ada yang sekular. Adanya koalisi pelangi ini mengakibatkan tidak adanya satu visi politik tunggal yang solid dan jelas, katakanlah misalnya visi tegaknya Daulah Islamiyah. Jadi meski mempunyai kesamaan tujuan untuk menurunkan presiden seperti yang terjadi 65 dan 98 Di Indonesia, masing-masing kelompok mempunyai visi politik sendiri-sendiri. Bahkan terpengaruh orang belakang layar yang memiliki kepentingan terjadinya People Power tersebut bahkan Invisible Hand dunia Internasional yang terlibat.

Kedua : tidak terbentuknya opini umum yang kuat yang berbasis visi politik tunggal. Di Mesir, misalnya, selain ada opini yang pro Daulah Islamiyah, ternyata ada juga yang menginginkan Daulah Madaniyah (negara sipil) alias negara sekular. Opini yang terpecah dan tidak solid ini adalah konsekuensi logis dari karakter people power yang terbentuk dari koalisi pelangi tadi. Padahal opini umum sangat penting untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah yang diinginkan. Akhirnya terjadi intervensi Militer yang terindikasi kuat ikut campur nya dunia Internasional dalam hal ini Negeri Paman Sam Amerika Serikat terhadap kudeta tersebut.

Namun, hari ini tampaknya people of power menjadi arus utama ketika masyarakat melihat kegagalan demokrasi dalam memberikan jaminan suksesi kepemimpinan yang tulus dan jujur. di saat yang sama keadilan dan kemakmuran pada semua rakyat nyatanya masih mimpi dan mimpi. Masih Maukah kita hanya di berikan janji-janji palsu yang tidak akan memikirkan nasib Rakyat pada Umumnya dan Nasib Umat Islam pada Khususnya. Hanya Islam lah yang bisa menyelesaikan dan memberikan solusi yang mendasar dan menyeluruh terhadap masalah bobrok nya sistem Demokrasi yang kadang di plesetan menjadi Democrazy. Allahua'lam...[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox