Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 23 April 2019

KECURANGAN DALAM DEMOKRASI ADALAH KENISCAYAAN



Aminudin Syuhadak
Direktur LANSKAP

"Data yang sudah masuk mengenai kecurangan itu ada 1.200 kasus di TPS yang mencerminkan atau indikasi kecurangan," ujar Hashim saat menggelar konferensi pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4/2019).  https://nasional.kompas.com/read/2019/04/20/19592091/bpn-prabowo-sandiaga-sebut-ada-1200-kasus-dugaan-kecurangan-pilpres-2019

Sebenarnya saya tak hendak menyajikan angka-angka di tulisan ini, karena angka-angka itu sudah wara-wiri di televisi dan medsos dan menjejali space memori Anda. Sayang sekali karena konon katanya deretan angka tersebut sangat diragukan otentitasnya akibat kecurangan yang massif, terstruktur-sistematis. Jadi tak perlu juga saya tampilkan di sini bukan?

Justru saya lebih tertarik mengajak pembaca untuk sedikit lebih obyektif dan jernih terkait 'sesuatu' yang menjadi musabab lahirnya angka-angka 'heboh' tersebut. Sebenarnya tidak susah juga untuk mengenalinya karena logikanya memang sangat sederhana, yaitu karena angka-angka itu muncul dari sebuah proses demokrasi maka sudah pasti demokrasilah musabab hingga lahir angka yang menghebohkan seantero negeri itu.

*Cacat Demokrasi*

Benar, saya tidak menggunakan diksi Demokrasi Cacat karena itu artinya masih ada demokrasi yang tidak cacat. Padahal telah terbukti semua jenis demokrasi adalah sistem yang cacat sejak lahir. Sebagai sebuah instrumen politik yang terderivasi dari ideologi kapitalisme sekular maka demokrasi memang dirancang cacat sebagai upaya pemenuhan kepentingan pembuatnya, yaitu para kapitalis. Secara fundamental  kapitalisme sekular menghendaki penguasaan sepenuhnya seluruh sumber kekayaan di suatu negeri dan itu harus dilakukan di bawah legitimasi penguasa yang ada untuk tidak dicap sebagai penjajahan.

Tentu ini artinya melawan syariat Alloh -di mana Islam melarang penguasaan SDA yang berkaitan dengan hajat rakyat oleh indvidu maupun korporasi- juga pasti akan berhadapan dan bertabrakan dengan tuntutan keadilan oleh rakyat yang notabene pemilik sah dari SDA tersebut. Upaya untuk menyiasati ikatan syariat Alloh (sekularisme) dan mendapat 'pemakluman' dari rakyat inilah yang menjadi cacat bawaan demokrasi, sebagaimana salah satunya terimplementasi dalam bentuk kecurangan saat pemilihan suara baik untuk posisi eksekutif maupun legislatif.

Demokrasi pasti akan mencegah rakyat bersandar pada syariat Alloh karena itu sama saja menghambat misinya. Pun demokrasi akan mengaborsi kehendak rakyat yang menginginkan pemimpin maupun parlemen yang berpihak kepada kepentingan rakyat dengan cara 'memaksakan' antek-antek yang akan menjadi kepanjangan tangan mereka untuk bisa menduduki tampuk kekuasaan maupun kursi parlemen. Lalu dari tangan penguasa antek inilah lahir RUU yang menguntungkan kepentingan para kapitalis dan sudah pasti akan disahkan menjadi UU oleh parlemen yang juga 'antek' mereka.

Bukankah masih ada peran yudikatif? No, karena siapapun yang duduk di kursi yudikatif maupun lembaga penegak hukum lainnya adalah hasil kompromi rezim antek dan parlemen antek. Klop bukan? Dan tidak ada cara lain untuk mewujudkan sindikasi-konspirasi jahat ini selain dengan berlaku curang dalam setiap kontestasi pemilu maupun pilkada, what ever it takes! Tentu dengan segala kekuatan modal yang ada, mereka tidak akan sulit mendudukkan proxy alias antek-anteknya mereka dalam kekuasaan ala demokrasi. Dan karena semua dihasilkan melalui pesta demokrasi yang sah tentu rakyat bisa dipaksa 'berdamai' dengan kezaliman itu.

Jadi, adalah hal yang wajar jika terjadi aneka modus kecurangan dalam Pemilu Serentak 2019 -apapun bentuknya- karena itu adalah konsekuensi logis dari diterapkannya demokrasi.

*Solusi Islam*

Menghadapi fakta deret kecurangan yang brutal ini maka tak ada jalan lain. Rakyat -khususnya umat Islam- harus mengambil peran sentral dalam melawan kezaliman atas nams demokrasi ini. Rakyat, umat harus sadar bahwa jika dibiarkan maka rezim khianat ini akan semakin merajalela dan menjerembabkan kita ke jurang penderitaan yang lebih fatal lagi.

Untuk itu, dengan senantiasa mengikatkan diri pada hukum-hukum Allah mari terus merapat, menyatu, menyisihkan segala ikatan ashobiyah untuk memberikan palu godam sejarah untuk mengakhiri era rezim zalim hari ini.

Dan yang lebih penting lagi, mari segenap umat Islam dan seluruh pewaris negeri ini, campakkan demokrasi dan kembalilah kepada syariat Islam. Gunakan hukum dari yang Maha Pembuat Hukum dalam menata-kelola negeri ini sehingga rakyat pasti akan mendapatkan sepenuh-penuhnya hak mereka atas kesejahteraan, keadilan dan keamanan melalui sebuah pesta politik yang mudah, murah dan berkah serta yang pasti tanpa kecurangan. Aamiin.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox