Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 20 April 2019

Indonesia Pasca Jokowi


Daniel Mohammad Rosyid
(Dewan Pakar ICMI Jatim)

Rekapitulasi hasil Pemungutan suara Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2019 yang mahal dan paling rumit di dunia sedang berlangsung. Beberapa hasil _Quick Count_ sudah dipublikasi  oleh stasiun-stasiun TV nasional Rabu petang yang secara _pre-emptive_ "memenangkan" Paslon 01. Namun malamnya dengan mengandalkan _internal real count_, Paslon 02  mendaku kemenangannya. Ini langkah berani untuk menetralisir manipulasi opini publik yang  dilakukan oleh lembaga-lembaga survey tertentu.

Sulit dikatakan sebagai pesta demokrasi, Pemilu ini  menyisakan banyak masalah dari Daftar Pemilih Tetap yang kurang layak, politik uang yang mewabah, netralitas aparat yang dipertanyakan, sampai masyarakat yang nyaris tenggelam dalam kubangan  _hoaxes_ yang memecah belah dan menggerogoti persatuan. Menurut beberapa senior saya, Pilpres 2019 ini paling kotor dalam sejarah Indonesia modern seolah membuktikan skenario "perang total" Moeldoko.

Saya memutuskan untuk masuk dalam perang opini ini. Ada nuansa kuat bahwa ummat Islam sebagai _stakeholders_ terbesar bangsa ini merasa lelah dan kemudian marah karena dituduh intoleran, eksklusif dan  diposisikan sebagai musuh Pancasila dan NKRI. Sebagian besar ummat Islam beserta ulama menyesalkan sikap Pemerintah saat ini yang mau begitu saja diperalat kepentingan asing untuk mengoperasikan agenda _global war on terror_ yang dalam praktek diwujudkan dalam _war on muslims_.

Saya memihak pada Prabowo. Dalam kontestasi berpetahana yang cenderung tidak _fair_ ini, _default choice_ nya adalah penantang. Begitulah seharusnya logika demokrasi yang sehat.

Menyongsong era baru pasca-Jokowi ini, seperti amanah Pembukaan Konstitusi serta koreksi Prabowo atas disorientasi pembangunan nasional sejak Orde Baru, *pembangunan akan dirumuskan sebagai upaya perluasan kemerdekaan*, bukan sekedar percepatan peningkatan kemampuan produksi dan konsumsi materialistik sambil merampas _civil liberty_. Sebagai bagian dari kontrak politik _Ijtima' 'Ulama_,  Presiden Prabowo menyadari bahwa *deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta kerusakan lingkungan* setelah euforia reformasi harus dikoreksi lalu dikembalikan ke UUD45 sebagai pernyataan semangat para pendiri bangsa dan Republik ini. Kita berharap di bawah kepemimpinan Prabowo-Sandi, *ekonomi Indonesia akan dirancang tumbuh lebih bermutu, tidak terlalu tinggi namun lebih merata*, lebih ke Timur Indonesia, inklusif, menciptakan lapangan kerja lebih banyak dan lebih ramah lingkungan, *tanpa mengurangi kebebasan publik*. Upaya menyejahterakan masyarakat ini memerlukan perbaikan besar-besaran atas *data kependudukan yang valid yang menjadi basis bagi DPT dan pelayanan publik yang esensial*. Mentri Dalam Negeri perlu segera memperbaiki mutu data kependudukan agar tidak membuka peluang pemakzulan Presiden karena mengabaikan kewajiban konstitusi ini untuk mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seperti tema kampanye Presiden Prabowo, *keadilan akan ditegakkan* sebagai bagian dari perluasan kemerdekaan, tanpa pandang bulu. Hukum tidak lagi tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. *Kepolisian* akan direposisi sebagai bagian dari pelaksana _law and order_ profesional, bukan pembuat kebijakannya. TNI makin profesional dan modern serta makin kuat dengan tulangpunggung _world-class navy_. *Pengadaan alutsista akan menjadi bagian dari penguasan teknologi* dan penguatan industri pertahanan menuju kemandirian pertahanan serta *platform untuk proses industrialisasi*.

*Pemerintahan maritim* di laut yang selama ini terbengkalai akan didorong semakin efektif dengan *Badan Pengawal Laut dan Pantai* yang kuat dan disegani sehingga bisnis di laut makin kondusif dan menguntungkan. Kemaritiman akan menjadi *agenda rutin Kabinet* Indonesia Menang. Menjadi *Poros Maritim Dunia* berarti BUMN atau swasta nasional maritim mampu  mengoperasikan pelayaran, pelabuhan dan galangan kapal berkelas dunia. Sistem Logistik Nasional yang bertulangpunggung angkutan laut yang efisien akan mendorong *konsolidasi pasar domestik*. Hal ini penting secara geopolitik untuk menghadapi *kebangkitan China* dengan prakarsa ambisiusnya _One Belt One Road_.  Persatuan nasional tidak mungkin diwujudkan tanpa kemaritiman yang kuat.

Pemerintahan Prabowo-Sandi akan berusaha keras *keluar dari jebakan moda tunggal jalan pribadi* yang boros energi dan tidak ramah lingkungan serta mematikan. Angkutan pribadi adalah sumber ketidakadilan energi. Angkutan umum massal berbasis rel dan angkutan sungai akan semakin dikembangkan. Kawasan perkotaan didorong agar memperluas _car free zones_ dengan memperbaiki *sarana transit* bagi masyarakat pengguna angkutan umum massal. Mobilitas manusia akan lebih diutamakan bukan mobilitas kendaraan pribadi.

Sektor *agroindustri*, termasuk aquakultur, terutama yang organik akan  diperkuat sebagai tulangpunggung kemandirian pangan terutama melalui *tata niaganya agar lebih berpihak pada para petani, pekebun dan nelayan*.  Nilai tukar mereka dikuatkan juga dengan mengembangkan _fair trade_ agar nilai tambah yang tinggi juga dinikmati oleh petani, pekebun dan nelayan.  Untuk *menghentikan kebocoran kekayaan nasional* selain karena korupsi, pemerintah juga perlu memperjuangkan *sistem mata uang tunggal berbasis emas* secara global yang lebih adil dan stabil.  _Barter_ akan lebih dipromosikan dalam perdagangan internasional dan antar-daerah.

Untuk mencapai _education for all_, *Sisdiknas perlu dibebaskan dari monopoli persekolahan*. Keluarga dan masyarakat, serta dunia usaha diberi tugas  pendidikan yang lebih besar. *Pendidikan diarahkan terutama untuk membentuk jiwa merdeka*(sebagai prasyarat budaya menjadi bangsa merdeka), bukan sekedar menyiapkan buruh trampil untuk kepentingan investasi asing. Hanya di dalam jiwa merdeka itu sikap jujur, amanah, peduli dan cerdas dapat tumbuh subur. Dalam pembangunan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, *relevansi perlu lebih diutamakan daripada mutu* agar pendidikan lebih bermakna dan cocok dengan tuntutan kompetensi masa depan.

*Kelulusan murid* dari sebuah program pendidikan akan ditentukan melalui Ujian Sekolah dan Rapat Dewan Guru sekolah secara multi-ranah dan multi-cerdas. *Ujian Nasional*  tidak boleh menentukan kelulusan, namun dirancang ulang sebagai *instrumen pemetaan mutu* dengan cara _sampling_ dan dilakukan secara _in depth_ cukup 3-5 tahun sekali. Untuk itu namanya diubah menjadi *Penilaian Mutu Pendidikan Nasional* (PMPN) yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen. *PMPN* adalah bentuk evaluasi atas kinerja  Mendiknas. Sementara itu layanan *Ujian Nasional* bersifat opsional dan ditawarkan untuk semua Mata Pelajaran yang diminati murid _on their own terms_, termasuk *seni dan olahraga*, dan dilakukan beberapa kali setahun sesuai kebutuhan dan kesiapan murid terutama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yg lebih tinggi atau untuk bekerja. UN Matematika, misalnya,  bisa diselenggarakan oleh lembaga pakar yang kompeten seperti Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika Nasional.

*Ketuhanan adalah bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Seperti ancaman neoliberalisme, *kebangkitan neokomunisme juga perlu diwaspadai*.  Gaya hidup bebas yang menyimpang dari ajaran agama perlu diluruskan. Ulama dari agama apapun perlu ditempatkan dalam posisi terhormat, tidak mudah diperkusi apalagi dikriminalisasi. Ekspresi keagamaan apapun dihargai sesuai amanah konstitusi, bukan malah dituding sebagai ekspresi intoleran. Tidak boleh ada lagi stigmatisasi radikal apalagi teroris pada kelompok agama tertentu. Kasus-kasus HAM berat perlu  diselesaikan tuntas dengan memperhatikan hukum yang berlaku. 

Upaya *perang melawan korupsi perlu diperkuat secara sistemik* yang preventif dengan  mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga  mengurangi Operasi Tangkap Tangan yang riuh tapi tidak efektif membangun birokrasi bersih. KPK perlu menyusun *Peta Jalan Indonesia Bebas Korupsi 2025* sehingga sebagai lembaga _ad hoc_, KPK bisa dengan lugas dapat menyatakan kapan tugasnya akanv selesai. Prioritas reformasi dilakukan di lembaga-lembaga penegakan hukum. *Reformasi birokrasi* agar Aparat Sipil Negara bersih dan profesional serta inovatif dalam pelayanan publik perlu dimulai dengan perampingan ( _down-and -right sizing_) dan pemberian remunerasi yang menarik bagi para profesional muda serta promosi yang meritokratik.

Perlu dicermati bahwa keberhasilan kita untuk *pulih dari deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara* sebagian akan ditentukan apakah kita sanggup *kembali ke Sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat* yang diamanahkan oleh UUD45 sesuai dekrit Presiden 5/7/1959. Pemilihan Presiden akan dilakukan oleh MPR, bukan melalui pemilihan langsung. *Presiden terpilih adalah mandataris MPR* -bukan petugas partai- yang bertugas melaksanakan *Garis-garis Besar Haluan Negara*. Dalam sistem MPR ini *yang diutamakan adalah keterwakilan* ( _representedness_), *bukan keterpilihan* ( _electability_) yang mudah dimanipulasi melalui  pencitraan oleh media massa. *MPR* yang terdiri dari DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan adalah *perwujudan kedaulatan rakyat yang _bhinneka tunggal ika_*. Peran dan jumlah *partai politik perlu dibatasi agar tidak memonopoli pasar politik* sebagai upaya menghadirkan kebajikan publik. *Masyarakat dapat lebih fokus pada pemilihan wakil-wakil mereka di MPR*. Dengan kembali pada pikiran-pikiran _original_ para pendiri bangsa ini, rekrutmen kepemimpinan nasional bisa lebih efisien namun tetap demokratik.

Kita segera melihat apakah Pemilu 2019 ini akan *berhasil merekrut politisi yang memiliki standard etika tertinggi* yang seharusnya melekat pada para  _law makers_ maupun pejabat publik eksekutif sebagai *negarawan*. Bila demikian kita boleh berharap para politisi itu bersama Presiden Prabowo dan Wapres Sandi mampu mengembangkan kepemimpinan nasional dengan _hikmah_ kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pengalaman pahit *dilema etis dalam kontestasi  berpetahana* yang baru saja berlalu perlu kita hindari dengan membatasi *jabatan presiden* (dengan kekuasaan sangat besar) berikutnya hanya untuk *satu periode* saja. Dengan begitu posisi Wakil Presiden bukan sekedar ban serep, tapi *magang* untuk menjadi Presiden berikutnya.

Hemat saya, *tugas-tugas  demokratik kita memang tidak selesai di bilik-bilik suara* pada 17/4/2019. Kultur politik yang dangkal dan _money politics_ yang mewabah harus segera diberantas terutama melalui pendidikan politik yang mencerdaskan dan politisi yang menampilkan standard etika yang tinggi. Malah tugas itu baru dimulai  begitu Presiden Prabowo dan Wapres Sandi dilantik. Kita berharap, Republik Indonesia makin hidup bermartabat, adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi. _Millenials_ senang, emak-emak apalagi.

Bandara Soekarno-Hatta
19/4/2019

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox