Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 16 Maret 2019

Melepaskan Jerat Penjajahan Ekonomi



Aji Salam
(Praktisi Ekonomi)

Kita masih terjajah secara ekonomi. Perekonomian Indonesia tidak bisa berkutik tanpa belas kasihan kekuatan asing. Sedangkan penghisapan ekonomi terjadi karena kita selama ini mempercayai politik pertumbuhan sebagai politik ekonomi yang harus dijalankan.

Pembangunan kita gagal menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bahkan, tidak berhasil membangkitkan kemampuan teknologi yang mendukung produktivitas industri. Selain itu, teknologi yang telah kita kuasai ternyata sulit menjadi andalan perindustrian kita sendiri.

Menurut Abdurrahman al-Maliki dalam bukunya Politik Ekonomi Islam, menjelaskan politik pertumbuhan merupakan politik ekonomi kapitalis yang menempatkan pertambahan pendapatan nasional sebagai asas perekonomian. Metode ini hanya memperhatikan bagaimana besaran pendapatan nasional dapat bertambah yang ditandai dengan meningkatnya angka PDB. Metode ini juga menempatkan fokus perhatian negara pada faktor-faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan yakni konsumsi masyarakat secara total, tingkat investasi, belanja negara yang dibiayai utang, dan ekspor.

Dalam konteks ini fokus pemecahan masalah ekonomi berkutat pada produksi nasional dalam rangka mendapatkan angka pertumbuhan yang signifikan. Sedangkan warga negara sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya secara layak tidak mendapatkan perhatian untuk dipecahkan masalahnya. Fakta tentang penghisapan ekonomi di Kalimantan membuktikan masalah ini.

Dengan demikian jelaslah kekeliruan politik pertumbuhan sebagai asas perekonomian yang diterapkan di negara kita. Sedangkan masalah ekonomi sesungguhnya terletak pada pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara secara menyeluruh dan ini adalah tentang masalah distribusi kekayaan. Jadi politik ekonomi suatu negara seharusnya berpijak pada pemecahan masalah distribusi kekayaan.

Dari sisi nonfisik, untuk mendobrak ketergantungan ekonomi ini, harus dimulai melalui sosialisasi paradigma kemandirian yang digali dari Islam. Tak boleh sedikit pun ada peluang yang akan membuat kita menjadi bergantung pada orang-orang kafir, baik dari sisi teknologi (melalui aturan-aturan lisensi), ekonomi (melalui aturan-aturan pinjaman atau ekspor-impor), maupun politik.
“…Allah sekali-kali tak akan memberi jalan pada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (TQS An-Nisaa’ [4]: 141).

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam menjelaskan politik ekonomi Islam menjadikan distribusi kekayaan sebagai fokus perhatian. Politik ekonomi Islam memandang manusia secara individu yang harus dijamin pemenuhan kebutuhan primernya secara layak dan menyeluruh, serta mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuan masing-masing.

Politik ekonomi Islam tidak memandang manusia secara kolektif sebagaimana politik pertumbuhan sistem ekonomi Kapitalis yang memecahkan masalah ekonomi dengan cara peningkatan pendapatan nasional tanpa memperhatikan lagi siapa yang memiliki dan menikmatinya.

Ketika Islam tidak menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai politik ekonomi, bukan berarti perekonomian dalam Islam tidak mengalami pertumbuhan. Sebab politik pertumbuhan dengan ekonomi yang tumbuh adalah dua hal yang berbeda.
Untuk merealisasikan politik ekonomi Islam pemerintah harus mengadopsi Syariah sebagai aturan resmi negara. Dalam hal ini pemerintah harus merekonstruksi ulang aturan tentang sistem kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan berdasarkan aturan Syariah.[]




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox