Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 16 Maret 2019

Kalau Negara Ingin Bebas Korupsi, Maka…


dr. M. Amin
(Direktur Poverty Care)

Korupsi di negeri ini masih marak. sulitnya pemberantasan korupsi termasuk sikap defensif (membela diri) dengan melakukan berbagai bantahan tidak menerima dana hanya menunjukan, betapa pemberantasan di era demokrasi masih sangat sulit. Tebang pilih pemberantasan korupsi pun tak lagi hanya dugaan, tetapi semakin nyata.

Korupsi saat ini bukan hanya karena rakus harta, tapi juga karena motiv kekuasaan. Politisi dan para wakil rakyat yang turut mempengaruhi kebijakan dan pengisian jabatan menjadi salah satu pintu korupsi. Wakil rakyat yang turut memiliki otoritas penganggaran, penentuan kebijakan, penentuan proyek, dan pengisian jabatan memunculkan mafia anggaran, makelar proyek, calo jabatan, dsb. Kekuasaan legislasi membuat undang-undang di tengah desakan biaya politik tinggi, akhirnya UU dan aturan diperdagangkan demi kepentingan kapitalis bahkan asing, dengan imbalan uang.

Kalau negara ingin bebas korupsi, tegakkanlah segera syariah Islam. Semua itu ditutup rapat oleh Syariah Islam. Dalam Sistem Islam, politisi dan anggota Majelis Ummat, tidak turut menentukan UU, kebijakan, anggaran, proyek dan pengisian jabatan. Politisi dan anggota Majelis Ummat hanya fokus pada fungsi kontrol dan koreksi, termasuk menggunakan jalur Mahkamah Mazhalim.

Adapun penentuan kepala daerah, ia ditunjuk oleh Khalifah. Namun keberlangsungannya selain ditentukan oleh Khalifah, juga ditentukan oleh penerimaan masyarakat termasuk para anggota Majelis Wilayah. Jika mereka tidak menerimanya atau meminta diganti, maka Khalifah harus mengganti kepala daerah itu. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Rasul saw yang mengganti al-‘Ala’ bin al-Hadhrami sebagai gubernur Bahrain ketika masyarakat mengajukan keberatan atasnya.

Sementara motif kerakusan harta dibabat dengan penegakan hukum atas kasus korupsi. Syariah Islam memberi batasan yang simpel dan jelas tentang harta ghulul (harta yang diperoleh secara ilegal). Rasul saw bersabda:

Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian untuknya (gaji) maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul (HR Abu Dawud, Ibn Khuzaimah dan al-Hakim).

Hadits ini jelas, bahwa harta yang diperoleh aparat, pejabat dan penguasa selain pendapatan yang telah ditentukan, apapun namanya, baik hadiah, fee, pungutan, dsb, merupakan harta ghulul dan hukumnya haram.

Menurut hadits ini, pemberian (pendapatan) aparat harus jelas, maka pertambahan kekayaan yang wajar dari aparat itu juga akan jelas. Pertambahan diluar kadar yang wajar itu harus dipertanggungjawabkan dan dibuktikan perolehannya secara sah. Sebab jika tidak, itu termasuk harta ghulul dan harus diserahkan ke kas negara.

Tengoklah betapa Islam memberikan solusi. Sebagai teladan, Khalifah Umar bin al-Khaththab telah menyita kekayaan beberapa orang kepala daerah dan pejabat. Pasalnya, ada indikasi kuat bahwa mereka memperoleh kekayaan tersebut secara tidak sah dan melawan hak. Bahkan beliau menyita seekor unta milik anak lelakinya sendiri ketika dilihat unta itu menjadi gemuk karena digembalakan bersama-sama dengan unta kaum Muslim yang diurus Baitul Mal (Perbendaharaan Negara). Hal ini beliau pandang sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan negara. Beliau pun memerintahkan anaknya menjual unta itu dan keuntungannya diberikan kepada Baitul Mal.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox