Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Monday, February 18, 2019


Oleh : Achmad Fathoni
 (Direktur el-Harokah Research Center)

     Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif menjadi tersangka dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Polisi menganggap Slamet terlibat dalam kampanye rapat umum yang digelar sebelum waktu yang ditentukan. Pasal yang disangkakan untuk Slamet adalah Pasal 280 huruf a sampai j dan pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu berkaitan dengan orasi Slamet dalam acara Tablig Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Perempatan Gladak, Jl Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/1/2019) (http://m.detik.com/news/berita/d-4423230/konstruksi-kasus-yang-jerat-ketum-pa-212-slamet-maarif-jadi-tersangka).

     Peristiwa tersebut patut disayangkan oleh publik, terutama oleh umat Islam. Pasalnya, kejadian kriminalisasi ulama’ bukan kali ini saja, namun sudah terjadi kesekian kalinya. Dan hal itu justeru hanya menimpa para ulama’ yang bersikap kritis terhadap rezim, namun tidak berlaku bagi pihak yang mendukung rezim. Hal ini sangat menyakitkan hati dan perasaan kaum muslimin yang ada di negeri ini. Di saat kaum muslimin mulai merajut persatuan dan merapatkan barisan untuk membela Islam dari upaya penistaan ajaran Islam oleh para pendengki Islam, dengan terselenggarakan Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid beberapa waktu lalu,  justeru para ulama’ yang terdepan dalam berupaya mewujudkan persatuan dan menjadi panutan umat dikriminalisasi oleh rezim saat ini.

    Untuk itu, upaya kriminalisasi terhadap ulama’ tersebut patut ditolak dan dihentikan oleh semua pihak. Hal itu karena ada beberapa alasan mendasar yang patut diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pemegang kebijakan di negeri ini, agar negeri ini mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari sisi Allah SWT.

     Pertama, Allah SWT mewajibkan setiap pemimpin berbuat adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adil-lah karena adil itu lebih dekat dengan takwa” (QS. Al-Maidah [5] : 8). Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap siapapun, dan melarang untuk bersikap “berat sebelah” terhadap pihak yang tidak disukai. Di samping itu, hukum harus ditegakkan secara adil untuk semua. Jangan sampai hukum itu hanya tajam kepada pihak lain yang beda kelompok/kubu/golongan, namun tumpul kepada teman atau pihak yang satu kubu. Rasulullah SAW pernah berpesan, “Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, maka Aku sendiri yang akan memotong tangannya”. Itulah teladan abadi kita, Nabi Muhammad SAW yang memberikan uswatun hasanah (contoh yang baik) dalam bersikap adil terhadap siapapun, termasuk terhadap anak atau keluarganya sendiri. Sikap itulah yang seharusnya diwujudkan oleh penguasa negeri ini.

     Kedua, tindakan mengkriminalisasi ulama’ itu sama artinya membungkam ulama’ yang menyuarakan kebenaran. Selayaknya para pemimpin negeri ini bercermin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiqqiq ketika beliau diangkat sebagai Khalifah (kepala negara). Beliau berpidato pasca pengukuhan beliau sebagai Kepala Negara, “Wahai manusia, sesungguhnya Aku telah diberi kekuasaan untuk memimpin kalian, padahal Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Maka jika Aku melalukan kebaikan, bantulah Aku. Namun, jika Aku melakukan tindakan yang menyeleweng, maka luruskanlah Aku. Sebab, kebenaran itu adalah amanah, sedangkan kebohongan adalah pengkhianatan. Orang lemah di tengah-tengah kalian, sesungguhnya dia yang terkuat di hadapanku hingga Aku memenuhi hak-haknya. Sebaliknya, orang-orang yang kalian anggap kuat, sungguh dia lemah di hadapanku hingga Aku ambil hal darinya…” (lihat Ibn al-Atsiir dalam kitab “Al-Kamil fii at-tarikh” I/361). Begitulah nasehat yang baik dari Khalifah Abu Bakar untuk seluruh manusia, maka sudah seharusnya pemimpin itu bersikap tegas dalam memegang kebenaran.

     Ketiga, ulama’ adalah tempat merujuk dan bertanya maka tidak selaknya dikriminalisasi. Justeru seharusnya para pemimpin negeri ini “merangkul” para ulama’ yang ikhlas dan benar untuk kebaikan negeri dan bangsa ini. Sebagaimana hadist Nabi SAW, “Sesungguhnya ulama’ adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil ilmu berarti telah mengambil bagian yang banyak lagi sempurna” (HR. Abu Dawud). Untuk itu, hendaknya penguasa negeri ini mendekati dan meminta nasehat tentang kebaikan Islam kepada para ulama’ untuk menyelesaikan semua persoalan negeri dan bangsa ini dengan menaati tuntunan syariat Islam yang akan membawa kebaikan bagi semua umat manusia.

     Patutlah menjadi teladan bagi semuanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa apabila menghadapi suatu masalah beliau mengundang para pemuka kaum muslimin dan para ulama’ dan mereka bermusyawarah (lihat: Kitab Fathul Baari Juz 13 hal. 342). Dan menurut Ibnu Athiyah (seorang ahli tafsir abad ke-4 H): “Seorang Khalifah wajib diberhentikan apabila tidak bermusyawarah dengan para ahli ilmu ad-din yaitu para ulama” (lihat Kitab Tafsir Al-Qurtubi, 4 : 249).

     Dengan demikian, jika ulama’ mendapat perlakuan tidak adil dan kedzaliman dari penguasa, maka menjadi kewajiban bagi seluruh umat untuk membela marwah (kehormatan) dan izzah (kemuliaan) para ulama’. Agar umat tetap bisa mengambil barokah (kebaikan) dari ilmu para ulama’ untuk menyelesaikan persolan multi dimensi yang sedang dihadapi oleh negeri dan bangsa ini. Wallahu a’lam.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox