Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 25 Januari 2019

Surplus Formalisme Defisit Substansi


Daniel Mohammad Rosyid

Setelah mengagetkan para pendukung setianya sendiri, tekanan keras Australia dan AS,  Presiden Jokowi akhirnya surut, seperti biasanya, dengan rencananya membebaskan Ustadz Ba'asyir tanpa syarat. Kini alasannya dikemukan Presiden sesuai pernyataan pembantunya, Wiranto, bahwa ada syarat administratif formalistik yang harus dipenuhi lelaki tua itu yang sebenarnya menggelikan jika bukan menyesatkan : pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI di atas kertas bermaterai.

Syarat terakhir itu harus disebut menggelikan karena semua tahu pasti ditolak lelaki tua itu. Semula dikatakan bahwa alasan kemanusiaanlah yg mendorong Presiden sebagai _Chief Law Enforcement Officer_ untuk memberi kebebasan bagi ustadz Ba'asyir. Publik lalu melihat sikap mencla-mencle Pemerintah ini sebagai permainan akrobat baru yang menggelikan namun seharusnya memalukan presiden dan pembantunya.

Lebih memalukan lagi saat beberapa petinggi partai penguasa meminta agar lelaki tua itu pergi meninggalkan negeri ini jika tidak mau memenuhi syarat formal administratif ini. Syarat formal itu lazim hanya perlu dipenuhi oleh Aparat Sipil Negara. Bahkan bagi masyarakat sipil umumnya pun tidak pernah ada keharusan untuk membuat pernyataan formal kesetiaan pada Pancasila dan NKRI untuk memperoleh KTP dan KSK serta memperoleh semua hak sebagai Warga Negara.

Adalah _hoax_ yang  menyesatkan publik seolah-olah Pancasila masih ada dalam kesadaran dan praktek berbangsa dan bernegara kita saat ini. Sejak rangkaian amandemen atas UUD45, praktis Pancasila secara _de yure_ dan _de facto_ sudah menguap ditelan gelombang nekolim yang mewarnai UUD2002 namun berkedok UUD45.

Hanya pemerintah yang menyadari sesat- konstitusional ini yang mampu menyelesaikan banyak masalah negeri ini, termasuk persoalan terorisme yang dituduhkan pada Ustadz Ba'asyir. Tidak perlu menjadi genius untuk memahami bahwa terorisme adalah agenda Barat yang dipaksakan atas ummat Islam di seluruh dunia, untuk memberi alasan yang sah bagi pemerintah tuna-daulat untuk melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan, atas warganya sendiri. Adalah _state terrorism_ ini yang justru melahirkan respon non-linier kekerasan yang dilakukan oleh beberapa anak muda yang muak mengalami ketidakadilan di mana-mana.

Pada saat keluarganya di Ngruki menunggu kedatangannya kembali, semakin jelas sekali kekejaman penguasa yang bermain-main dengan hukum atas lelaki tua berumur 80tahun yang sakit-sakitan itu.  Etika hukum rezim ini betul-betul menyedihkan jika bukan memuakkan. Formalisme, seperti pencitraan lainnya, ternyata masih mengatasi substansi. Berapa banyak pejabat publik yang menandatangani pakta integritas namun kemudian terkena  kasus korupsi.

Oleh karena itu jangan pernah tertipu bahwa banyaknya aparat hukum berseragam dan penjara menunjukkan tegaknya keadilan, seperti banyaknya sekolah tidak berarti banyak pendidikan.

Gunung Anyar, 23/01/2019

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox