Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 25 Januari 2019

Sihir Kebijakan Kapitalistik = Auto Gagal (1)


dr. Muh Amin (Direktur Poverty Care)

Bayang-bayang krisis ekonomi di depan mata. Namun para pengusaha dan pemimpin politik berdiskusi mengenai apa yang disebut dengan krisis Kapitalisme. Namun, sebagian besar diskusi hanya menggambarkan permasalahan, bukannya solusi. Adapun agenda utama kebijakan untuk mencegah dampak lanjutan krisis keuangan global umunya adalah:

1. Mengatasi risiko pengangguran baru akibat krisis keuangan dunia.
2. Mengelola inflasi pada batas tertentu.
3. Menjaga pergerakan sektor riil.
4. Mempertahankan daya beli masyarkat.
5. Melindungi kelompok masyarakat miskin.
6.Memelihara kecukupan pangan dan energi.
7. Memelihara angka pertumbuhan ekonomi yang pantas

Lalu, paket stimulus (pendorong) yang dicanangkan negara-negara di dunia, umumnya juga terkesan menjanjikan akan dapat memulihkan kembali keadaan ekonomi di masing-masing negara. Namun, kita melihat perangkat-perangkat kebijakan ekonomi yang akan digunakan sebagai kendaraan untuk merealisasikan paket-paket stimulus tersebut tidak akan bisa menjawab persoalan ekonomi yang sedang dihadapi.

Pasalnya, perangkat yang digunakan masih tetap diambil dari sistem ekonomi kapitalis yang sudah rusak itu. Selama perangkat ekonomi kapitalis yang dijadikan alat perbaikan ekonomi, berapapun besarnya paket stimulus (pendorong) tidak akan mengantarkan pada kesejahteraan masyarakat.
Secara umum perangkat-perangkat ekonomi Kapitalisme yang akan digunakan negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Pertama: Perbankan. Pencairan paket stimulus ekonomi akan dilakukan melalui perbankan agar dapat mendorong peningkatan di sektor riil melalui kredit perbankan. Pembiayaan melalui kredit perbankan ini akan menciptakan bunga yang dapat menimbulkan inflasi, yakni naiknya harga barang dan jasa serta menurunnya nilai uang secara terus-menerus, yang berakibat pada semakin melemahnya daya beli masyarakat.

Kedua: Pasar non-riil (pasar modal, pasar uang, pasar berjangka). Pemerintah berusaha menjaga kinerja pasar modal, pasar berjangka dan pasar uang agar tetap stabil sehingga tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang bermain di sektor ini. Namun, ketika pasar non-riil bergairah dan dapat menguntungkan dalam waktu sekejap, maka orang akan berbondong-bondong memborong saham dan surat berharga lainnya. Ini jelas sangat dilematis. Pasti terjadi, di satu sisi Pemerintah berupaya mendorong sektor riil melalui kredit perbankan, di sisi lain uang yang disalurkan melalui sektor perbankan terserap di pasar non-riil untuk transaksi spekulatif (untung-untungan). Dengan kondisi seperti ini sektor riil tidak akan bergerak.

Ketiga: Pengelolaan sumber kekayaan. Dalam sistem ekonomi Kapitalisme, invidividu/swasta (termasuk pihak asing) dibebaskan untuk menguasai sumber-sumber kekayaan yang memiliki cadangan besar (seperti minyak; batubara; gas; logam mulia; dsb). Akibatnya, pengelolaan sumber-sumber kekayaan tersebut lebih ditujukan untuk memperkaya diri, bukan untuk tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dengan terbentuknya jurang pemisah yang sangat dalam antara yang kaya dan miskin.

Keempat: Penggunaan mata uang kertas. Berapapun besarnya paket stimulus/pendorong ekonomi, tetap saja akan menggunakan mata uang kertas yang tidak dijamin dengan emas sehingga ia tidak bernilai sama sekali.

Inilah yang menjadi perangkat seluruh negara yang mengadopsi sistem ekonomi Kapitalisme, termasuk di negeri ini. Mereka tidak akan keluar dari perangkat-perangkat di atas karena itulah yang menjadi pilarnya, dan di atas pilar-pilar itulah ekonomi Kapitalisme berdiri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox