Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 03 Januari 2019

PHK Massal, Sistem Upah Murah dan Sengkarut Keluhan Buruh



Suro Kunto
(Praktisi Perburuhan)

Potensi Gelombang PHK massal, system upah murah sudah jamak menjadi kabar suram bagi buruh.  Para buruh merasa berantakan jika mendapatkan surat PHK. Secara status, seseorang yang di-PHK tidak lagi menyandang predikat buruh di tempatnya bekerja semula. Kalau tak segera dapat kerja baru, ancaman pengangguran ada di depan mata. Secara ekonomi, mereka yang di-PHK bisa kehilangan sumber pencahariannya.

Modus lain dari perkembangan PHK adalah tindakan pengusaha yang menyewakan perusahaannya, baik aset maupun buruhnya, kepada pengusaha lain. Dengan demikian, nasib buruh menjadi terkatung. Ini adalah modus baru karena UU Ketenagakerjaan hanya mengenal PHK untuk perusahaan yang menggabungkan diri, melebur atau merubah statusnya.

/Modus PHK/

Dalam prakteknya, alasan mem-PHK seseorang terus berkembang melampaui rumusan Undang-Undang. Diantaranya : (sebagaimana dikutip dari http://www.turc.or.id/waspada-phk-kenali-hakmu-jangan-mau-di-tipu-daya/)

/Dipaksa mengundurkan diri/

Bentuk PHK seperti ini adalah yang sering terjadi. Biasanya perusahaan memaksa pekerjanya untuk membuat atau menandatangani surat pengunduran diri (surat resign). Padahal si pekerja tidak ada niat sekalipun untuk mengundurkan diri. Hal ini merupakan cara licik perusahaan untuk mangkir dari kewajiban tindakan PHK sepihak, yang dimana pengusaha harus membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada pekerja terkena PHK.

/Union Busting/

PHK massal yang biasanya terjadi setelah terbentuknya serikat pekerja dan berhasil mendesak pengusaha mentaati hukum ketenagakerjaan. Untuk itu, perusahaan melakukan PHK untuk memberangus keberadaan serikat pekerja agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dianggap ‘menganggu’ kelangsungan kebijakan perusahaan.

Menikah dengan sesama pekerja
Persoalan PHK akibat perkawinan sesama pekerja memang masih menjadi hal tabu dan cenderung ‘dimaklumi’.
Sehingga sering terjadi, jika pekerja menikah dengan teman satu kantor salah satu diantara mereka memilih mengalah untuk resign atau pindah ke cabang kantor lainnya agar tidak terkena PHK. Jika saat ini kamu masih berfikiran seperti itu, salah. Nyatanya Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan larangan tegas bagi perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan menikah dengan sesama pekerja atau memiliki hubungan darah dalam satu perusahaan. Melalui uji materi Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan yang saat ini berbunyi : “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan”.Jika kamu masih saja di PHK karena alasan menikah dengan sesama rekan kerja, itu adalah pelanggaran keras bagi perusahaan.

/PHK karena hamil/

Terbayang ga sih dalam kondisi hamil, di PHK pula? Nah PHK yang satu ini seringkali menjadi momok mengerikan bagi pekerja perempuan. Seringkali jika pekerja perempuan hamil, perusahaan melakukan tindakan PHK dengan alasan takut mengurangi produktivitas jika si pekerja tersebut mengajukan cuti hamil dan melahirkan. Sehingga perusahaan lebih memilih menggantinya dengan pekerja yang baru dibandingkan harus memenuhi hak-hak maternitas pekerja perempuan. Padahal sesungguhnya setiap pekerja/buruh perempuan yang mengalami masa kehamilan, dilindungi oleh Undang-Undang maupun Organisasi Buruh Dunia (ILO). Seperti yang tertera pada Pasal 153 ayat 1 huruf e UU Ketenagakerjaan, menyatakan “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya”.

/Menghindari bayar THR/

Ini dia PHK yang nge-tren menjelang Lebaran. Diduga perusahaan sengaja menghindari kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) dengan siasat menghabisi kontrak kerja karyawannya yang berakhir pada sebelum puasa atau bahkan menjelang lebaran. Seperti yang menimpa kawan-kawan buruh yang harus menerima kado pahit PHK menjelang hari raya Idul Fitri.

Mengubah status hubungan kerja
Atas alasan efisiensi, perusahan kerap kali mengubah status hubungan kerja pekerja/buruh yang semula merupakan karyawan tetap dengan mengganti statusnya menjadi karyawan kontrak atau outsourcing, yang dimana dikontrak berdasarkan waktu tertentu dengan sifat musiman atau sementara. Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),  tentunya pekerja/buruh dengan status kontrak dan outsourcing posisinya lebih lemah dibandingkan ketika ia berada di posisi pekerja tetap. Karena jika mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir, ia harus membayar pinalti sebagai ganti rugi sebesar jumlah upahnya setiap bulan sampai pada batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

/Restrukturisasi dan relokasi perusahaan/

Relokasi atau pemindahan tempat usaha dapat berakibat buruk pada pekerjanya. Ketika perusahaan berpindah tempat ataupun berpindah tangan kepemilikan, status pekerja cenderung tidak jelas. Jika terjadi hal seperti ini, biasanya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan yang ada di tempat usaha semula, dan mencari karyawan lagi di tempat yang baru. Motifnya pun serupa, perusahaan meminta pekerjanya untuk mengajukan pengunduran diri. Namun, jika dilakukan PHK sepihak dan dibayarkan uang pesangon seringkali jumlahnya pun juga tidak sesuai dengan perhitungan yang seharusnya didapatkan pekerja/buruh. Maka seringkali ada istilah pengusaha kabur, nasib buruh tak jelas. Seharusnya apabila terjadi pemindahan perusahaan atau pengalihan kepemilikan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja Bersama tersebut.

Ketahui Hak-hakmu jika di PHK.
Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kita berhak atas hak-hak yang seharusnya kita dapatkan sebagai pekerja/buruh : seperti Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, dan Uang Penggantian Hak. Namun beragam alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), turut menentukan hak apa saja seharusnya kamu dapat. Berikut ini berbagai alasan PHK yang menentukan kompensasi apa saja yang didapat pekerja/buruh berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Bagaimana dengan Upah Murah?

Bagaimana dengan kebijakan upah murah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan? Ini juga masalah, problem perburuhan ini sebenarnya terjadi dipicu oleh kesalahan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan gaji buruh, yaitu living cost terendah. Living cost inilah yang digunakan untuk menentukan kelayakan gaji buruh.
Dengan kata lain, para buruh tidak mendapatkan gaji mereka yang sesungguhnya, karena mereka hanya mendapatkan sesuatu sekadar untuk mempertahankan hidup mereka.
Konsekuensinya kemudian adalah terjadilah eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan terhadap kaum buruh. Dampak dari eksploitasi inilah yang kemudian memicu lahirnya gagasan sosialisme tentang perlunya pembatasan waktu kerja, upah buruh, jaminan sosial, dan sebagainya.

Kaum kapitalis pun terpaksa melakukan sejumlah revisi terhadap ide kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja, dan tidak lagi menjadikan living cost terendah sebagai standar dalam penentuan gaji buruh. Maka, kontrak kerja pun akhirnya diikuti dengan sejumlah prinsip dan ketentuan yang bertujuan untuk melindungi buruh, memberikan hak kepada mereka yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Seperti kebebasan berserikat, hak membentuk serikat pekerja, hak mogok, pemberian dana pensiun, penghargaan dan sejumlah kompensasi lainnya. Mereka juga diberi hak upah tambahan, libur mingguan, jaminan berobat, dan sebagainya.

Jadi, masalah perburuhan yang terjadi sebenarnya dipicu oleh dasar yang digunakan oleh sistem Kapitalisme, yaitu kebebasan kepemilikan, kebebasan bekerja dan living cost terendah yang dijadikan sebagai standar penentuan gaji buruh. Karena itu, masalah perburuhan ini akan selalu ada selama relasi antara buruh dan majikan dibangun berdasarkan sistem ini. Meski mereka telah melakukan sejumlah tambal sulam untuk menyumbat kemarahan kaum buruh dan menghadapi provokasi kaum sosialis, namun tambal sulam ini secara natural hanya sekadar untuk mempertahankan sistem Kapitalisme. Tetapi, jika diklaim bahwa tambal sulam ini telah berhasil memecahkan masalah perburuhan, jelas hanya klaim bohong.

1 komentar:

  1. Inilah akibat tahun politik semua dipolitisir, sehingga muncul money polotics, persaudaraan politik dsb ...🤣

    BalasHapus

Adbox