Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 08 Januari 2019

Maraknya Korupsi Dana Desa?


Yuli Sarwanto
(Analis FAKTA)

Dana desa telah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun dan sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi.

Sebagaimana dikutip dari republika.co.id (22/11/ 2018) Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menuturkan, sejak bergulir pada 2015 lalu hingga 2018 ini, sudah ada Rp 186 triliun dana desa mengalir ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut ternyata rawan dari praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan ICW sejak 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar.
dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017. Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka.

/Catatan/

Ledakan korupsi terjadi di tanah air. Kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi, sanksi pidana yang tidak memberi efek jera termasuk kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi integral.

Penting juga kita menjawab pertanyaan mengapa korupsi menggila di alam demokrasi? Jawabannya untuk memperkaya diri. Tak hanya menjalar di berbagai lini masyarakat, korupsi juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik demokrasi, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah apalagi presiden-wapres, memang membutuhkan dana besar.

Telah jelas bahwa demokrasi melahirkan tradisi pejabat ataupun pegawai bermental korup, zalim, dan rakus. Demokrasi berpotensi besar membiasakan para penguasanya untuk gemar berbuat curang, menerima suap, korupsi, dan melakukan kolusi yang merugikan rakyat, padahal Allah dan RasulNya telah mengharamkan perbuatan tersebut.

Masalah korupsi bukan sekedar masalah person. Korupsi adalah masalah sistem dan ideologi. Sistem demokrasi menjadi biang korupsi dan ideologi sekuler kapitalisme menjadi habitat hidup korupsi. Negeri ini bersih dari korupsi akan terus sebatas mimpi, selama ideologi sekuler kapitalisme tidak diganti.

Sesungguhnya kerusakan penguasa dan pemerintahan yang sekarang ada bukanlah sekadar disebabkan bejatnya moral oknum-oknum pemimpin dan pegawai, tapi karena kebusukan sistemnya. Sudah seharusnya umat mencampakkan sistem industri politik kapitalisme kotor dan menggantinya dengan sistem yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, yang menjamin keberkahan hidup di dunia dan akhirat.[]





Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox