Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 05 Januari 2019

Cukup Sudah! Gunung-Gunung Emas dan Seluruh Kekayaan yang Terkandung di Bumi Papua Biar Diurus Siapa yang Mampu Menjaga Kedaulatan SDA


Aminudin Syuhadak
Direktur LANSKAP

Terasa janggal dan aneh pol bagi yang paham, pemerintah memaksakan diri membeli 51 persen saham Freeport, padahal bila tidak diperpanjang kontraknya, 3 tahun lagi juga 100 persen tambang emas di Papua tersebut kembali ke pangkuan Indonesia.
Why? Pemerintah bukannya menghentikan Kontrak Karya (KK) II yang bakal berakhir 2021 nanti, malah memperpanjangnya hingga 2041. Bahkan pemerintah mau-maunya mengeluarkan dana sangat besar untuk melakukan divestasi 51persen saham PT Freeport. Padahal bila tahun 2021 nanti KK II itu diakhiri, mustinya kita bisa mendapat seluruh persen tambang di sana tanpa harus mengeluarkan dana sepeser pun. Sebaliknya merekalah yang harus membayar bila ingin memiliki 49 persen saham.

Lemahnya pemerintah Indonesia di hadapan mereka. Negara kalah dengan tekanan dari pihak AS agar Freeport tetap bisa beroperasi di Papua dengan ancaman macam-macam. Pemerintah AS tahu, Freeport adalah sumber uang yang sangat besar. Karena itu, mereka tidak mau ini barang lepas begitu saja.
 
Kelemahan ini disebabkan  pemerintah tidak sungguh-sungguh ingin mengembalikan tambang yang luar biasa besar ini ke pelukan kita sebagaimana mestinya. Justru mereka menjadikannya sebagai sumber dana politik. Semua tahu, tahun depan ada pileg dan pilpres. Mereka tentu memerlukan dana sangat besar untuk bisa memenangkan kontestasi politik itu.

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa liberalisasi atas negeri ini semakin hari semakin dalam dan semakin merambah semua bidang kehidupan. Celakanya, semua itu dilegalkan oleh Pemerintah dan DPR—yang diklaim sebagai pemangku amanah rakyat—melalui sejumlah UU. Di bidang minyak dan gas ada UU Migas. Di bidang pertambangan dan mineral ada UU Minerba. Di bidang sumberdaya air ada UU SDA. Di bidang usaha/bisnis ada UU Penanaman Modal.

Inilah yang menguatkan tekat umat Islam, bahwa mewujudkan pemerintahan kuat, keadilan dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan hanya bisa diwujudkan melalui penerapan syariah Islam secara total. Dalam hal pengelolaan ekonomi dan kekayaan, Islam menetapkan bahwa hutan dan kekayaan alam yang berlimpah depositnya seperti tambang tembaga dan emas yang dikuasai Freeport, dan gas Tangguh yang dikuasai British Petroleum, merupakan harta milik umum seluruh rakyat tanpa kecuali.

Kekayaan itu tidak boleh dikuasakan atau diberikan kepada swasta apalagi asing. Kekayaan itu harus dikelola oleh negara mewakili rakyat dan keseluruhan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, diantaranya dalam bentuk berbagai pelayanan kepada rakyat. Dengan itu, tambang Freeport, gas Tangguh dan kekayaan alam lainnya akan benar-benar menjadi berkah untuk rakyat.

Hasil dari pengelolaan berbagai kekayaan alam itu ditambah sumber-sumber pemasukan lainnya akan dihimpun di kas negara dan didistribusikan untuk membiayai kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat. Dalam hal itu, hukum asalnya bahwa setiap daerah diberi dana sesuai kebutuhannya tanpa memandang berapa besar pemasukan dari daerah itu. Dalam hal menetapkan besaran kebutuhan itu, yang menjadi patokan adalah kebutuhan riil mulai dari yang pokok seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan infrastruktur, lalu kebutuhan pelengkap dan seterusnya.

dengan itu, masalah pemerataan pembangunan dan kemajuan bagi semua daerah akan terjawab. Semua daerah akan terpenuhi pelayaan dan insfrastruktur dasarnya. Semua daerah bisa merasakan kemajuan dan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan. Hal itu ditegaskan oleh Islam dengan mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan atau di daerah tertentu saja.

Dalam hal perlakuan kepada rakyat, Islam mewajibkan berlaku adil kepada seluruh rakyat bahkan kepada semua manusia. Dalam Sistem Islam tidak boleh ada deskriminasi atas dasar suku, etnis, bangsa, ras, warna kulit, agama, kelompok dan sebagainya dalam hal pemberian pelayanan dan apa yang menjadi hak-hak rakyat.

Islam pun mengharamkan cara pandang, tolok ukur dan kriteria atas dasar suku bangsa, etnis, ras, warna kulit dan cara pandang serta tolok ukur sektarian lainnya. Islam menilai semua itu sebagai keharaman dan hal yang menjijikkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox