Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 15 Desember 2018

Waspada Invasi Politik-Ekonomi AS dan Cina di Bumi Nusantara


Taufik S. Permana
(Geopolitical Institute)

Kawasan Asia khususnya, Laut Cina Selatan menjadi pusat perebutan pengaruh antara AS dan Cina.  Singapura, Filipina, dan Thailand dekat dengan Amerika Serikat. Di lain pihak – sebelum Jokowi menjadi Presiden - Cina lebih memiliki pengaruh di negara seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja.

Cina telah membangun pengaruh di kawasan ASEAN lewat proyek pembangunan infrastruktur di negara seperti Kamboja dan Laos. Hal yang sama dilakukan di Indonesia, ketika Jokowi menjadi Presiden. Kekuatan China di era ini jelas tidak dapat diabaikan. Barry Buzan dan Ole Waever dalam buku “Regions and Powers”, mengategorikan China sebagai “great power”, berada setingkat lebih rendah dari Amerika.

China digolongkan demikian karena dinilai memiliki potensi ekonomi, militer, dan politik yang mampu menyaingi AS sebagai superpower. Keberadaan Indonesia di kawasan Asia sangat strategis, oleh karenanya China menginginkan Indonesia berada dalam pengaruhnya.

Meluasnya pengaruh China di kawasan Pasifik patut diwaspadai. Bercermin pada kasus Australia, pinjaman dan bantuan China di sana telah meningkat menjadi 1,8 miliar dolar dalam waktu satu dekade. Sejumlah negara kini sudah sangat bergantung pada utang dari Beijing. China malah menjanjikan untuk mengucurkan 5,8 miliar dolar AS di seluruh kawasan Pasifik.

Di Papua Nugini misalnya, Beijing menjanjikan kucuran pinjaman tanpa syarat sebesar 3,5 miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur jalan dari Port Moresby ke kawasan pedalaman. China menawarkan miliaran dolar pinjaman tanpa syarat ke Papua Nugini meskipun sebagian besar belum terealiasasi. Fiji kini berutang setengah miliar dolar ke China. Sementara Tonga terjerat utang lebih dari 160 juta dolar, yaitu sepertiga dari PDB negara itu. China telah memaksa Tonga untuk mengakui gagal membayar utangnya.

Kebijakan AS terhadap Cina terlihat kontradiktif. Faksi Kanan AS, yang dipimpin kaum korporasi melihat Cina dari aspek komersial karena populasi Cina yang besar merupakan pasar yang menjanjikan keuntungan, sehingga ia melobi pemerintah AS untuk menarik Cina ke dalam pasar bebas global dan memaksa Cina untuk membuka pasar domestiknya. Faksi Kiri AS, yang sejak dulu memandang Cina sebagai ancaman, selalu menghantam Cina dengan isu hak asasi manusia, sensor internet, dan perseteruan Cina dengan Taiwan. Dari segi komersial, perusahaan seperti Google, Yahoo, Microsoft, dan industri perbankan AS meraup keuntungan dari hubungan komersial AS dan Cina.

Mereka yang memandang Cina sebagai ancaman memaksa pemerintah AS untuk terus mengisolasi Cina. AS meningkatkan kerjasama keamanan dengan Jepang dan mendukung seruan Jepang untuk mengembangkan nuklir, yang berarti meninggalkan sikap Jepang tentang kebijakan defensif yang telah berlangsung selama ini. Namun, bagi AS perkembangan di Jepang merupakan penyeimbang kekuatan Cina di wilayah Timur. Di wilayah Barat, AS mendekati India dengan berbagai kerjasama ekonomi, transfer teknologi nuklir, dan upaya pemberian status permanen dalam Dewan Keamanan PBB. Lebih jauh lagi, AS menormalisasi hubungannya dengan Vietnam, mengubur dendam masa lalu, dan membangun kerjasama bilateral. AS berhasil menggaet Vietnam dari pengaruh Cina sehingga memutus aliansi tradisional Cina di wilayah pasifik ini. Hingga saat ini Vietnam sendiri juga memiliki konflik perbatasan dengan Cina di seberang utara.

Kebijakan politik luar negeri Cina juga berpusat pada pembangunan ekonomi domestik dan menguasai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Cina memang melawan strategi AS untuk mengisolasi dirinya dengan melemahkan negeri-negeri yang dirancang AS sebagai alatnya. Misalnya, Cina juga menawarkan kerjasama bilateral dengan Australia, India, Jepang dan Korea Selatan agar hubungan negeri-negeri ini dengan AS menjadi lebih kendor.

Ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi karena liberalisasi ekonomi yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme dan politik ekonomi kapitalisme yang memfokuskan kepada produksi kekayaan tapi mengabaikan distribusi atau pemerataan. Pemilikan umum (public property) dilakukan generalisir dengan memasukkan bidang-bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi hak individu (baca: korporasi). Hadirnya perusahaan transnasional (Trans National Company) dan perusahaan multinasional (Multi National Company) mengancam keamanan manusia (human security). Pada akhirnya di era  globalisasi diskusi mengenai negara bangsa telah menjadi usang karena perannya digantikan oleh lembaga-lembaga internasional dan negara-negara kawasan.

Ada dugaan kuat dari sebagian pengamat telah terjadi kesepakatan membelah Indonesia menjadi dua oleh China dan AS. China di wilayah barat, sedangkan AS di wilayah Timur. Dukungan China ke Ahok dahulu misalnya, indikator untuk membawa pengaruh bahkan penjajahan China atas Indonesia.

Jakarta sebagai Center of Gravity merupakan obyek vital yang sangat menentukan baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. di saat yang bersamaan kelak berkecamuk konflik yang mengarah pada perang antara AS dan China dalam memperebutkan Laut China Selatan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox