Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 10 Desember 2018

OBAT PAHIT BPJS



Shinta Erry
Praktisi Kesehatan

Kesehatan adalah dambaan setiap orang. Dengan kesehatan, seseorang akan leluasa untuk melakukan aktivitasnya. Tetapi jika sakit melanda, seseorang akan berupaya untuk mencari obat demi kesembuhannya. Pergi ke Puskesmas, rumah sakit atau ke dokter. Tentu saja mereka harus mengeluarkan dana khusus untuk itu.

Sejak tahun 2014, pemerintah mempunyai program kesehatan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS ini merupakan asuransi yang khusus menangani kesehatan masyarakat. Kepesertaan BPJS ini ada tiga kategori, yaitu mandiri, Pekerja Penerima Upah (PPU)  dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pelayanan BPJS ini juga berbeda-beda. BPJS mandiri terdapat tiga kelas (bisa memilih kelas yang diinginkan), BPJS PPU berdasarkan pangkat atau golongan, sedangkan PBI hanya ada satu yaitu kelas 3.

Pembayaran iuran ini juga berbeda. Semua berdasarkan kelasnya. Pembayaran ini dilaksanakan rutin tiap bulan. Untuk BPJS mandiri bisa melalui transfer rekening, BPJS PPU melalui potong gaji, sedangkan BPJS PBI gratis. Khusus bagi peserta BPJS mandiri, jika telat pembayarannya akan dikenai denda.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan-kebijakan pemerintah juga berubah. Mulai dari kenaikan iuran hingga penyakit yang tidak tercover oleh BPJS. Yang begitu merasakan perubahan ini adalah peserta BPJS mandiri. Ada beberapa penyakit kronis tertentu yang tidak ditanggung 100% oleh BPJS. Hal ini dikarenakan penyakit kronis tersebut membuat anggaran membengkak. Jadi pasien harus mengeluarkan uang lagi untuk mengcover biaya pengobatannya tersebut.

Kebijakan pemerintah terbaru yaitu terkait tentang sanksi terhadap pihak yang  menunggak pembayaran iuran BPJS. Nantinya yang bersangkutan tidak akan bisa mengurus perpanjangan SIM, STNK, Paspor dan sertifikat tanah. M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena BPJS kesehatan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 7,95 triliun per oktober 2018. (Tribunnews.com, 13 November 2018). Meskipun sanksi ini masih wacana, tetap saja membuat masyarakat semakin resah.

BPJS kesehatan merupakan asuransi di mana fatwanya adalah haram. Fatwa ini dikeluarkan oleh MUI karena di dalam BPJS tersebut ada unsur gharar,  riba dan maysir. Sudah jelas BPJS haram, mengapa pemerintah masih mempertahankannya untuk menangani kesehatan masyarakat. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang selalu berganti yang semakin membuat masyarakat terhimpit dan bisa jadi dampaknya membuat masyarakat yang sakit akan semakin banyak.

Dalam Islam,  kesehatan adalah tanggung jawab negara. Tidak peduli masyarakat miskin atau kaya, sakit berat atau ringan. Semuanya dijamin oleh negara. Dalam menangani pasien juga tidak memandang strata masyarakat. Semua bisa merasakan fasilitas yang memadai dalam pengobatan sehingga masyarakat tidak akan pusing dan bingung lagi ketika sakit maupun ketika memikirkan biaya pengobatan yang harus ditanggungnya. Jika hal ini benar-benar bisa diterapkan, maka masyarakat yang sakit akan semakin berkurang karena yang dirasakan adalah kenyamanan.

Islam adalah agama sekaligus juga sebuah ideologi yang rahmatan lil 'alamin. Membawa rahmat bagi seluruh alam. Urusan yang diperhatikan bukan hanya aqidah akan tetapi juga urusan muamalah  termasuk pelayanan kesehatan . Karena kesehatan merupakan kebutuhan utama setiap insan. Jadi, hal ini ditangani langsung oleh negara bukan dialihkan ke pihak lain seperti BPJS. Pengalihan urusan kesehatan yang dilakukan saat ini merupakan bukti bahwa pemerintah ingin lepas tangan dalam mengurusi kesehatan masyarakat. Apalagi beberapa waktu yang lalu saat adanya laporan tunggakan BPJS terhadap rumah sakit, presiden mengatakan kalau itu bukan urusannya. Sungguh suatu permasalahan yang sistemik yang perlu segera diadakannya perubahan yaitu dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam Daulah Khilafah Islamiyah agar masyarakat sehat tanpa harus menelan obat pahit BPJS.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox