Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 15 Desember 2018

Nunggu Restu PBB Untuk Tetapkan Status OPM Teroris, Segitunyakah?




Hadi Sasongko
(Political Grassroots)

"Kalau kita mau, kita bisa mendesak Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memasukan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris, sebagaimana definisi PBB itu sendiri,"  tegas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan sebagaimana dikutip dari Republika.co.id, Kamis (13/12)
Duh, segitu ribetnyakah cara mendefinisikan ancaman laten NKRI? Walaupun sudah memenuhi unsur definisi Teroris, yaitu penggunaan kekerasan, adanya motif politik, dan pembunuhan yang tidak bisa dipandang sedikit, OPM tidak juga diberi label Teroris. Hal ini sangat berbeda dengan kelompok Santoso di Poso, yang dengan cepat mendapat label teroris, dan juga ditangani sebagai teroris.

Padahal pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau dikenal juga dengan TPN/OPM mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja di Kabupaten Nduga pada Ahad (2/12/2018) lalu. "Kami yang lakukan dan kami siap bertanggungjawab penyerangan ini dipimpin dibawah pimpinan Panglima Daerah Makodap III Ndugama Tuan Egianus Kogeya dan Komandan Operasi Pemne Kogeya. Lebih dari tiga bulan kami lakukan pemantauan dan patroli terhadap pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi dan Pos Mbua. Dan kami sudah secara lengkap mempelajari pekerja di Kali Aworak, Kali Yigi Pos TNI Distrik Mbua adalah satu kesatuan," kata Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom dalam siaran pers kepada wartawan, Rabu (5/12/2018).

Bicara paradoks, ada banyak indikasi fakta yang makin menguatkan dugaan bahwa program kontraterorisme memang menyasar Islam dan para aktifisnya. Betapa tidak, sekedar ikut ta’lim saja sudah dijadikan bukti awal untuk melakukan penangkapan. Hal itu makin diperkuat dengan fakta begitu mudahnya melabeli sebagai terorisme jika yang melakukan adalah muslim. Namun kenapa penembakan kepada warga sipil dan aparat yang dilakukan oleh OPM tidak dilabeli sebagai terorisme. Padahal jelas dilakukan oleh OPM secara terorganisir, sistematis dan dilatarbelakangi tujuan politik separatisme untuk memisahkan diri dari negara RI.

Salah satu alasan masuk akal dibalik sikap pemerintah itu, adalah karena pemerintah takut pada opini internasional terutama tekanan dari negara-negara besar seperti Amerika. Di samping, tindakan terhadap terduga teroris jelas sejalan dan seirama dengan kebijakan barat khususnya AS. Maka semua itu merupakan konfirmasi bahwa pemerintah tidak independen dan tidak mandiri dalam menyikapi dan mengelola keamanan dalam negeri. Juga mengkonfirmasi bahwa pemerintah selama ini seirama dengan lagu kebijakan barat khususnya AS, jika tidak boleh disebut mengekor atau bahkan disetir.

Semua itu menegaskan bahwa program kontraterorisme di negeri ini sepenuhnya tetap mengadopsi dan mengekor pada war on terrorisme yang dipimpin oleh AS. Selama tetap seperti itu maka Islam dan umat Islam akan terus menjadi sasaran. Hanya ironisnya itu terjadi di negeri ini yang mayoritas penduduknya adalah muslim.




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox