Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 25 Desember 2018

Mahar Politik dan Ilusi Kedaulatan di Tangan Rakyat



Ahmad Rizal
(Dir. Indonesia justice Monitor)

Biaya politik demokrasi mahal. Ongkos harus dikeluarkan baik dengan jalur formal ataupun dari bawah tangan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pernah mencatat, anggaran yang dikeluarkan dalam pilkada kabupaten berkisar Rp 5 miliar-Rp 28 miliar sementara pilkada provinsi mencapai kisaran Rp 60 miliar-Rp 78 miliar.

Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbaru mengonfirmasi temuan Fitra, bahwa sebanyak 20 responden mengaku telah memberikan mahar kepada partai politik. Pembangunan sistem pencegahan korupsi di sektor swasta dan partai politik menjadi perhatian KPK.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan,  kesepakatan atau mahar tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. "Besaran mahar yang dibayarkan berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta per kursi yang merupakan kesepakatan antara partai dan pasangan calon kepala daerah," ujarnya. Mahalnya mahar ini tidak sebanding dengan kemampuan finansial yang dimiliki calon kepala daerah. "Para calon kepala daerah mencari bantuan biaya dari donatur. Profil penyumbang didominasi pengusaha," katanya. (https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/24/pk7iyw354-survei-kpk-masih-banyak-mahar-politik)

Besaran nilai ‘mahar’ tersebut tidak sebanding dengan penghasilan yang akan diterima gubernur yang akan memperoleh gaji senilai Rp 8,6 juta atau Rp 516 juta selama lima tahun menjabat. Artinya, hal tersebut dapat memicu korupsi dan koalisi (dalam artian permufakatan jahat) menjadi cara untuk mengeruk pundi- pundi kesejahteraan rakyat.

/Catatan/

1. Hukum positif yang termaktub dalam UU No 1/2015 mengatur bahwa, Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Demikian pula sebaliknya, Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik da lam bentuk apa pun dalam proses pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota.

2. Namun kedaulatan pemerintah daerah sampai nasional, serta anggota parlemen dipertanyakan. Dari temuan-temuan data di atas, berimbas bahwa penguasa tetap harus mengikuti garis kebijakan dan pendapat partai. Itu artinya mereka harus mengikuti kehendak para elit partai termasuk dalam pembuatan undang-undang. Karena itu elit partai itulah yang lebih berdaulat dari para anggota parlemen.

3. Lebih dari itu, dalam sistem demokrasi yang sarat modal, para politisi butuh dana besar untuk bisa jadi anggota parlemen. Begitu juga parpol, perlu dana besar untuk menjalankan aktivitas politik dan menggerakkan mesin politik. Dari mana dana itu diperoleh? Jawabannya, sebagian kecil dari kantong sendiri, dan sebagian besarnya dari para pemilik modal. Jadilah para pemilik modal itu jadi pihak yang paling berpengaruh.

4. Semua itu membawa implikasi berbahaya. Pertama, peraturan perundangan produk parlemen, terutama tentang ekonomi, cenderung berpihak kepada pemilik modal. Kedua, kebijakan pemerintah melalui proses politik seperti itu pasti kemudian akan cenderung mengutamakan kepentingan pengusaha yang telah mendukungnya.

5. Di situlah seperti yang dinyatakan Profesor Sosiologi Universitas Colombia C. Wright Mills, demokrasi tidak pernah benar-benar memihak rakyat. Struktur masyarakat demokrasi terbagi menjadi tiga kelas. Kelas terbawah adalah rakyat umum yang tidak berdaya, tidak terorganisir, terbelah dan dimanipulasi oleh media massa untuk mempercayai demokrasi sebagai sistem terbaik. Kelas di atasnya, anggota Kongres/DPR/parlemen, partai politik dan kelompok politik atau yang disebut sebagai pemimpin politik. Kelas tertinggi disebut ‘the power elite’, terdiri atas militer, pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar. Kelompok inilah yang pegang kendali sebuah negara.

6. Itulah yang terjadi secara riil di semua negara demokrasi. Di Amerika sebagai kampiun demokrasi, hal itu terjadi sejak awal. Presiden AS Abraham Lincoln (1860-1865) mengatakan, demokrasi adalah “from the people, by the people, and for the people” (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Dan inilah yang dipropagandakan secara masif hingga kini. Hanya sebelas tahun kemudian, Presiden AS Rutherford B. Hayes, pada tahun 1876 mengatakan bahwa yang terjadi di Amerika Serikat adalah “from company, by company, and for company” (dari perusahaan, oleh perusahaan dan untuk perusahaan). Inilah sulap terpenting demokrasi.
Doktrinnya kedaulatan di tangan rakyat. Fakta riilnya, kedaulatan ada di tangan para elit dan pemilik modal. Semua itu menunjukkan bahwa demokrasi akan memberikan kesejahteraan pada semua rakyat nyatanya hanyalah ilusi. Dengan semua itu, nyatalah bahwa demokrasi penuh ilusi.











Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox