Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 28 Desember 2018

Balada Freeport yang Tak kunjung Usai



Oleh : Septa Yunis
(Staf Khusus Muslimah Voice)

Freeport masih menjadi pembahasan yang menarik. Dengan melakukan pelunasan pembayaran, Indonesia berhasil menguasai 51% saham dari saham Freeport. PT Inalum (Persero) membayar saham PT Freeport Indonesia(PTFI) hari ini, Jumat (21/12/2018).

Dengan demikian, saham Indonesia atas PTFI menjadi 51%. Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengatakan, pagi ini tengah berlangsung pengecekan terakhir dokumen berkaitan dengan pengambilalihan saham tersebut. (detikFinance.com 21/12/2018)

Pelunasan pembayaran ini menguras dana sebesar US3,85 miliar dolar atau Rp56 triliun. Yang menjadi pertanyaan, dana sebesar itu darimana? Sejak pemerintah berniat membeli mayoritas saham Freeport tahun 2017, sumber dana tidak pernah secara terbuka dipublikasikan. Dalam kesempatan lain PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyatakan bakal mengandalkan pinjaman dana dari sejumlah bank asing, guna membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang senilai 3,85 miliar dolar AS. Adapun alasannya karena pendanaan oleh bank asing itu tidak akan berpengaruh besar pada fluktuasi mata uang rupiah.

Pembelian saham Freeport ini dinilai akan merugikan negara. Mantan Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menilai pembelian 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Inalum (Persero) diduga berpotensi merugikan negara. Menurut Otto, dalam klausul Kontrak Karya (KK) Freeport yang sudah berjalan terdapat kemungkinan Indonesia dapat menguasai sepenuhnya Freeport tanpa harus bayar mahal.

Selain Otto Hasibuan, Aktivis senior Syahganda Nainggolan menduga ada potensi kerugian negara dalam pengambilalihan saham dengan nilai Rp 55,8 triliun tersebut. Pasalnya, terdapat dua bukti otentik yang sudah mengarah terjadinya kecurangan. Pertama, rekaman video terkait pengakuan Luhut Binsar Panjaitan yang ketika masih menjabat Menko Polhukam dalam skandal 'papa minta saham' saat memberikan keterangan di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.
Menurut Syahganda, pengakuan Luhut tersebut sekaligus membantah kalau perjanjian kontrak karya (KK) II Freeport terdapat klausul yang menjerat bahwa Indonesia harus dan terpaksa memperpanjang kontrak sampai 2021.

Bukti kedua yakni pengakuan Rizal Ramli saat menjabat menko kemaritiman dan sumber daya. Yang mana Rizal Ramli mengungkapkan bahwa pada 30 Desember 1991 saat KK ditandatangani untuk masa berlaku 30 tahun hingga tahun 2021, Ginandjar Kartasasmita selaku menteri pertambangan dan energi diduga kuat menerima suap dari Freeport dalam bentuk saham.

Sudah jelas ada politisasi dibalik pembelian saham Freeport. Jika seperti ini, siapa yang diuntungkan dari pembelian 51% saham Freeport?
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dari penguasaan saham sbesar 51% dapat mensejahterakan rakyat Papua. Apalagi, pemerintah provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mendapatkan jatah 10% dari 51% yang nantinya akan dimiliki oleh Inalum. Pada kenyataannya, tidak serta merta menyejahterakan masyarakat Papua. Pasalnya akar persoalan yang terjadi di Papua selama ini justru adalah kehadiran Freeport. Kehadiran Freeport sendiri adalah termasuk pelanggaran HAM. Freeport merumahkan karyawannya dan melanggar kebebasan berserikat, berpendapat, dan hak tenaga kerja lainnya.

Lantas, siapa yang diuntungkan? Para kapitalis penjajah lah yang akan meraup keuntungan. Proses divestasi ini, menegaskan bahwa Freeport dan sumber daya alam (SDA) yang lain pada fitrahnya atau seharusnya dikelola negara karena merupakan harta milik umum. Haram dikelola oleh swasta apalagi asing. Kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum.

Lepasnya kepemilikan SDA Indonesia ke tangan asing disebabkan penjajahan kapitalisme yang memaksakan aturan neolib pada pemimpin negeri ini. Tentu bukan hanya tambang emas di Papua yang dikuasai oleh asing seperti PT Freeport. Banyak tambang lain dan sumber daya alam kita yang juga dikuasai oleh swasta dan asing. Ini potret negara yang tidak dapat berdiri sendiri. Masih sembunyi dalam bayang-banyang ketiak Asing dan Aseng.

/Islam Solusinya/

Islam hadir tentu tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka.Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan,termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam. Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum.

Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta, apalagi asing. Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rosululloh saw: Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api (HR.Ibnu Majah).
Dengan demikian untuk mengakhiri kisruh pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana yang terjadi saat ini,mau tak mau, kita harus kembali pada ketentuan syariah Islam. Selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada aturan aturan sekular kapitalis, tidak diatur dengan syariah Islam, semua itu tak akan banyak manfaatnya bagi rakyat dan pastinya akan kehilangan berkahnya.

Mari kita segera menjalankan semua ketentuan Alloh SWT dan Rosul Nya, dengan cara melaksanakan dan menerapkan seluruh syariah Islam. Penerapan seluruh syariah Islam tentu membutuhkan peran negara. Pasalnya banyak ketentuan syariah Islam berurusan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti pengelolaan sumberdaya alam.

Tanpa peran negara yang menerapkan syariah Islam, rakyat  secara umumlah yang dirugikan, sebagaimana terjadi saat ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox